SAWAHAN, METRO – Persoalan antrean yang menimbulkan kemacetan yang terjadi sejak sebulan terakhir di seluruh SPBU pengisian BBM jenis premium di Kota Padang, terus menjadi pembahasan. Setelah pembahasan dengan Wali Kota Padang beberapa waktu lalu, Senin (26/11), giliran DPRD Kota Padang yang melakukan hearing dengan pihak Pertamina, pengusaha SPBU dan OPD terkait. Namun, dalam pertemuan itu, anggota dewan terkesan kecewa dengan pihak Pertamina yang tidak memberikan solusi yang jelas terkait upaya mengantisipasi antrean di SPBU tersebut.
Hearing dibuka Ketua DPRD Kota Padang, Elly Trisyanti, didampingi Wakil Ketua DPRD Padang Wahyu Iramana Putra, Ketua dan anggota Komisi II DPRD Padang, Rafli Boy, Dasman, Miswar Jambak, Muharlion, Aprianto, Faisal Nasir. Juga jadir Kepala Dinas Perhubungan Kota Padang, Dedi Henidal, perwakilan Satpol PP dan Dinas Perdagangan.
Dalam penyampaiannya, Elly menyampaikan bahwa persoalan antrean di sejumlah SPBU di Kota Padang sudah sangat krodit dan sudah meresahkan masyakat. Bagaimana pun, Pertamina harus membuat regulasi dalam hal penyaluran dan pengisian BBM jenis premium tersebut agar tepat sasaran.
“Karena persoalan ini sudah menyangkut dengan pelayanan publik dan keresahan masyarakat. Sebagai DPRD, kami tentu memiliki fungsi dalam kontrol sosial. Untuk itu kami ingin meminta pihak Pertamina memberikan penjelasan apa yang terjadi dan apa solusinya sehingga ke depan pengelolaan dan penyaluraan BBM di Kota Padang jangan sampai ada masalah lagi,” tegasnya.
Wakil Ketua DPRD Padang, Wahyu Iramana Putra yang juga sebagai koordinator Komisi II menyampaikan bahwa pihaknya agak kecewa dengan pihak Pertamina. Apalagi orang yang diutus pihak Pertamina untuk hearing tersebut bukanlah pihak pengambil kebijakan di Pertamina.
“Beberapa hari lalu juga ada pertemuan Pertamina dengan Wali Kota, dalam hal persoalan ini, kita juga tidak diundang. Apa lagi hari ini yang hadir hanya perwakilan saja. Jujur, kami agak kecewa dengan Pertamina, dan kami merasa kurang dihargai,” ungkap Wahyu.
Menurut Wahyu, dalam hal persoalan antrean yang terjadi di SPBU saat pengisian premium adalah hal yang sangat krusial sekali. Jika ini dibiarkan terlalu lama, dikhawatirkan ada masyarakat yang emosi sehingga berbuat hal yang tak diinginkan.
“Coba bayangkan. Orang sudah antre sampai dua jam, lalu ketika gilirannya sampai, tiba-tiba saja petugas SPBU bilang, minyak habis pak. Apa dia tidak emosi? Takutnya, bisa-bisa SPBU yang dibakar warga. Seharusnya prinsip minyak habis itu jangan digunakan,” tegas Wahyu.
Untuk itu, pihaknya meminta Pertamina memberikan jawaban yang tegas dan memastikan solusi ke depan sehingga pertaminan bisa menjamin tidak ada lagi antrean panjang seperti yang terjadi selama ini. “Kami hanya ingin butuh kepastian solusi dari Pertamina untuk mengatasi persoalan ini,” tegas Wahyu.
Sementara itu, Representative Marketing Pertamina Kota Padang, Wariwibowo mengatakan, Desember 2018, konsum premium mencapai 87490 KL. Artinya, nilai ini adalah sebesar 102 persen dari kuota premium yang ditambahkan.
Terkait dengan antrean yang banyak di terjadi di SPBU Kota Padang, lanjutnya, ada beberapa faktor penyebabnya. Pertama, perbedaan harga sekarang cukup signifikan. Premium harganya Rp6450 sedangkan pertalite Rp8000. Artinya ada perbedaan Rp1.550.
“Kalu kita evakuasi dari Juli, ada penyesuaian harga, sehingga naik Rp200. Kondisi ini mempengaruhi pola pembelian konsumen ataupun masyarakat untuk beli BBM premium,” jelasnya.
Kemudian terangnya, antrean panjang juga disebabkan secara desain banyak SPBU lokasinya secara kurang maksimal dan luasnya bervariatif. Selain itu, juga disebabkan karena volume pembelian masing-masing konsumen dan timing waktu pembelian.
“Apabila diperkenankan, Pertamina menawarkan ada beberapa solusi. Seperti adanya batasan volume pembelian untuk antrean yang sudah panjang. Artinya tidak kita larang, tapi ini untuk mengurai antrean. Kemudian membuat imbauan untuk mobil keluaran terbaru tidak mengisi premium karena premium seharusnya dikonsumsi masyarakat menegah ke bawah seperti angkot, kendaraan tua,” jelasnya.
Terkait dengan beberapa jawaban dari pihak Pertamina tersebut, Wahyu Iramana Putra mengaku kurang puas. Karena, tidak ada jawaban yang pasti untuk mengurangi kemacetan dengan secepatnya. Yang dibutuhkan masyarakat saat ini adalah, kepastian Pertamina membuat regulasi yang tegas dan jelas untuk ada lagi kemacetan di SPBU.
Dia juga mengatakan, sebenarnya selama ini banyak laporan dari masyarakat terkait dengan persoalan konsumsi BBM ini. Seperti persoalan nelayan yang sudah dapat kartu tapi tidak juga dapat BBM. Kemudian, persoalan kendaraan yang memodifikasi tangki kendaraan, serta perpindahan premium dari SPBU ke botol mineral.
Ketua DPRD Padang, Elly Thrisyanti juga menambahkan, kebijakan nontunai yang ada saat ini, juga memperlambat transaksi pengisian BBM. “Sebab, masyarakat kita belum paham dengan sistem seperti itu. Ditambah lagi rata-rata SPBU hanya menyediakan 1 jalur pengisian BBM jenis premium. Sehingga menimbulkan kemacetan,” bebernya. (hsb)
