PADANG, METRO–Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) Supardi meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) agar mengutamakan kepentingan umum masyarakat dalam penyusunan rencana kerja tahun 2023.
Menurutnya, semua aspirasi dari masyarakat harus menjadi perhatian.”Jangan banyak sikap politis dalam menentukan rencana kerja ke depan ini, apalagi tebang pilih atau pilih kasih,” ujar Supardi saat Musrenbang RKPD tahun 2023 Pemprov Sumbar.
Setidaknya ada beberapa hal yang mesti masuk dalam rencana kerja, seperti musrenbang tingkat kabupaten/ kota, reses kedewanan, tinjauan di lapangan dan aspirasi masyarakat atau forkopimda. Kalau ingin menolak aspirasi pembangunan misalnya, harus didasari dengan alasan yang jelas.
“Harus sesuai dengan analisis strategis dan taktik pembangunan. Jangan asal tolak saja,” katanya.
Selain itu kata Supardi, dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, ada hal yang sangat perlu dijadikan landasan, salah satunya harus aman dari bencana. Sebab, menurut keterangan ahli, Sumbar merupakan daerah rawan bencana alam menurut keterangan ahli.
“Sumbar merupakan daerah yang berada di patahan semangko (istilah BMKG),” kata Supardi mengingatkan.
Selanjutnya, pembangunan yang bersifat pendidikan harus mengacu pada pendidikan berkarakter, di antaranya kemandirian. Karena, sesuai dengan ciri masyarakat Sumbar yaitu pejuang dan atau perantau.
“Pendidikan berkarakter yang ada selama ini belum menemukan rohnya, pelajar di SMK ternyata juga penyumbang angka pengangguran, semestinya ia harus siap produktif,” katanya.
Ia juga mengingatkan soal empat pilar unggulan untuk di Sumbar yaitu Sumbar sehat dan cerdas, Sumbar religius dan berbudaya, Sumbar Sejahtera dan Sumbar Berkeadilan,” (*)
