SOLOK, METRO–Pegelolaan keuangan sangat penting dalam rangka penyelenggaraan fungsi daerah otonom. Untuk itu setiap OPD harus memiliki SDM yang berkompetensi dalam pengelolaan keuangan terutama di tahun ini untuk memperbaiki kinerja tahun sebelumnya Anggaran daerah atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan instrumen kebijakanbutama bagi pemerintah daerah sebagai dasar kebijakan. Anggaran daerah menduduki posisi sentral dalam upaya pengembangan kapabilitas dan efektivitas pemerintah daerah.
Diakui Wali Kota Solok, Zul Elfian dalam hal ini, tentu fungsi bendahara OPD menjadi sorotan. Untuk itu penting bagi bendahara agar memahami aturan berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan Permendagri mengenai pengelolaan keuangan. Untuk menunjang kemampuan bendahara, lanjutnya, pemerintah telah memberikan pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman peserta tentang Keuangan Daerah khususnya dalam hal pengelolaan keuangan daerah.
Sehingga diharapkan pejabat pengelola keuangan mampu melakukan tugas pengelolaan keuangan daerah, seperti diantaranya, meningkatkan pemahaman atas Pengelolaan penerimaan dan pengeluaran Kas SKPD dan PPKD.
Dalam pengelolaan keuangan dan pertanggungjawaban keuangan daerah banyak aturan dan dinamika perubahan aturan yang harus dikuasai. Jika tidak, bukan tidak mungkin nantinya akan menimbulkan masalah yang ujungnya berdampak terhadap instansi.
“Apalagi tahun lalu kita sudah mendapatkan WTP, jadi bagaimanapun kedepannya harus kita pertahankan, maka itu kita harus benar-benar punya SDM mumpuni dalam pengelolaan Keuangan Daerah serta pelaporannya,” kata Zul Elfian.
Ia mengimbau seluruh jajaran OPD untuk mampu melakukan penataan data aset, laporan keuangan dapat akurat dan rapi, agar WTP ini dapat dipertahankan, setidaknya untuk memacu agar bekerja lebih maksimal lagi.
Kemudian juga harus memperhatikan penataan LHP berdasarkan empat kriteria seperti kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kepatuhan terhadap perundang-undangan, sistem yang efektif, dan kecukupan pengungkapan. Pengelolaan LHP harus benar sesuai standar akuntasi Indonesia dan dalam penyusunannya dilakukan secara transparan. Tidak ada kas yang minus, kemudian aset yang dimiliki ketika dicek ke lapangan memang benar adanya. (vko)
