SOLOK/SOLSEL

Wawako Solok Hadiri Musrenbang Provinsi, Prioritaskan Pertanian, Pariwisata, Perdagangan dan UMKM

0
×

Wawako Solok Hadiri Musrenbang Provinsi, Prioritaskan Pertanian, Pariwisata, Perdagangan dan UMKM

Sebarkan artikel ini
Ramadhani hadiri kegiatan Musrenbang tingkat provinsi
HADIRI MUSRENBANG— Wakil Wali Kota Solok Ramadhani menghadiri kegiatan Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2023 Tingkat Sumbar.

SOLOK, METRO–Wakil Wali Kota Solok, Ramadhani Kirana Putra mengikuti Musyawarah Pe­rencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RK­PD) tahun 2023 Tingkat Pro­vinsi Sumbar. Kegiatan dibuka Gubernur Sumbar, Mah­yeldi mengangkat tema ‘Pe­ningkatan Produktivitas Sek­tor Strategis Menuju Transformasi Ekonomi’ de­ngan tiga Bidang strategis yakni pertanian, pariwisata, serta perdagangan dan UM­KM.

Pada kesempatan itu, Ramadhani Ramadhani juga melakukan penandatanganan kesepakatan bersama dalam rangka percepatan penanganan stunting de­ngan Gubernur dan seluruh kepala daerah di Provinsi Sumbar.

Baca Juga  Kawasan Kumuh Kota Solok Ditargetkan Mencapai Nol Persen

Dalam kegiatan yang diikuti sejumlah daerah itu diberharapkan dalam musrenbang RKPD, semua pihak dapat memberikan masukan untuk program kerja Tahun 2023.

Menurut Ramadhani, secara langsung daerah telah menyampaikan usulan kepada gubernur bulan Februari lalu. Selanjutnya telah dilakukan penajaman dalam Pra-Musrenbang. Menurutnya, daerah harus bahu-membahu dalam melaksa­nakan pembangunan. Sebuah keniscayaan memba­ngun daerah tanpa ada kerjasama yang baik antar daerah.

Dari arahan Gubenur lanjutnya, untuk jadi perhatian kepada pemda dan elemen terkait, pemba­ngu­nan daerah tidak bisa dilakukan separuh namun ha­rus bersama dan secara terintegrasi.

Baca Juga  Monumen TdS akan Dibangun di Singkarak

Dalam kegiatan itu tambahnya, Gubenur  menjabarkan, secara umum arah kebijakan Pemerintah Pro­vinsi Sumbar Tahun 2023, yakni percepatan vaksinasi menuju herd immunity, percepatan penurunan prevalensi stunting, meningkatkan kualitas dan keterampilan angkatan kerja, pemba­ngu­nan inklusif, mengoptimalkan pembangunan sektor pertanian dengan tetap me­ngalokasikan sebesar 10 persen dari total APBD.  (vko)