BELAKANG TANGSI, METRO–Ketua Umum PP Perempuan Indonesia Raya (PIRA) Sumarjati Arjoso melantik Ketua PD PIRA Sumbar Nurul Anastasia dan pengurus lainnya, Jumat (25/3) di Hotel Truntum Padang. Selanjutnya, pengurus PC PIRA Kabupaten dan Kota juga dilantik Ketua PD PIRA Sumbar di lokasi yang sama.
Turut hadir dalam pelantikan itu, anggota Dewan Pembina Partai Gerindra Syuir Syam, Ade Rizki Pratama, Ketua DPD Gerindra Sumbar Andre Rosiade, Anggota Dewan Penasehat PD PIRASumbar, Wartawati Nasrul Abit, Elly Suir Syam dan Emilia Supardi. Dari PP PIRA juga hadir Edriana Nurdin dan Endang S.
Sumarjati Arjoso dalam pidatonya yang berjudul “Menuju Pemilu 2024, Afirmasi Perempuan Politik PIRA Mengutamakan Kualitas dan Integritas” menyebutkan, dari Pemilu ke Pemilu, terjadi penurunan partisipasi pemilih. Pada Pemilu Legislatif (Pileg) 1999 yang memberikan suara mencapai 92,6 persen, 2004 (84,1%), 2009 (70,99%), 2014 (75,11) dan 2019 (71,7).
“Partisipasi pemilih semakin menurun, perlu pendidikan politik yang sehat untuk menumbuhkan partisipasi rakyat. Pemilu 2019, juga membawa luka karena 894 petugas yang meninggal dan 5.175 menderita sakit serta hiruk pikuk tuntutan di MK. Tentunya hal ini harus dicermati semua,” kata Sumarjati yang juga Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra ini.
Tahun 2024, katanya, Indonesia akan menyelenggarakan Pemilu, berupa Pileg dan Pilper serta Pilkada atas dasar Undang-Undang No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu. “KPU sudah menetapkan Pemilu 2024 diselenggarakan pada 14 Februari dan Pilkada serentak 2024 pada 27 November. Dan sudah disepakti Bersama pemerintah,” katanya.
Pada Pileg 2024, katanya, KPU mengajukan anggaran Rp86 triliun dan untuk Pilkada Rp26 triliun. Padahal anggaran Pileg 2014 hanya sekitar Rp15,6 triliun. Kemudian Pemilu 2019 naik menjadi Rp25,5 triliun. Sehingga jika KPU mengajukan Rp.86 triliun di 2024 kenaikan terlalu fantastis.
“Apakah anggaran yang tinggi menjamin kualitas Pemilu dan menjamin terpilihnya pemimpin atau wakil Rakyat yang berkualitas? Apakah juga menjamin suara rakyat selamat sampai pusat? Apakah dapat menjamin penyelenggaraan yang Jurdil (jujur dan adil) dan bebas dari Politik uang? Apakah dapat menjamin penyelenggaraan di tingkat bawah tidak menjadi korban meninggal dan sakit karena kelelahan Belum tentu,” katanya.
Sumarjati Arjoso menegaskan, PIRA memiliki peran dalam melawan ketidaksetaraan gender itu. Apalagi, presentasi perempuan di legislative belum sesuai target. Sehingga belum mewakili suara perempuan dalam pembuatan kebijakan di seluruh sektor pembangunan. “ Sejauh ini hanya memenuhi kouta caleg yang ditentukan Undang Undang tapi tidak menjadi anggota dewan,” katanya.
Akibat kesenjangan ini, katanya, perempuan sering menjadi objek tanpa pelindungan terjadi kekerasan seksual, perdagangan orang tindakan brutal. “Kesenjangan gender harus dilawan dan diperjuangkan untuk tercapainya kesetaraan gender perempuan parlemen harus memahami dan selalu mengawal program dan anggaran berbasis gender,” katanya.
Sumarjati menyebut, untuk bersaing dalam politik, perempuan harus berperan mementingkan kualitas dan integritas. Menunjukkan mampu bersaing dengan laki-laki secara kualitas maupun kuantitas. “Jujur, tidak korupsi, bertekad berpartisipasi untuk tercapainya good governance atau pemerintah yang bersih dan baik harus dilakukan. Posisi di politik harus disertai integritas, bukankutu loncat. Karena kuota perempuan bukan sekadar asal dicalonkan atau asal terpilih,” katanya.
Dia menegaskan, penting mempunyai kemampuan menguasai permasalahan, mengemukakan pendapat, bertindak untuk mengatasi masalah mampu untuk public speaking atau berbicara di tempat umum dengan baik. “Kami minta perempuan, utamanya anggota PIRA belajar meningkatkan kapasitas dan kapabilitas sehingga berperan sejajar dengan laki-laki,” katanya.
Sumarjati menyebutkan, pendidikan politik yang sehat dan luas mendorong pemahaman masyarakat untuk terselenggaranya Pemilu yang demokratis Jurdil untuk mencapai misi yang dipikirkan para pendiri bangsa. “Untuk tercapainya kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, jujur dan hapuskan KKN (korupsi kolusi dan nepotisme) adalah kuncinya,” katanya.
Ketua PD PIRA Sumbar Nurul Anastasia menyebutkan, PIRA merupakan organisasi sayap perempuan Gerindra, dituntut berpartisipasi dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakatdalam setiap aspek kehidupan. Mulai dari ekonomi kerakyatan, pendidikan, budaya, dan kesehatan demi kemandirian bangsa. Partisipasi yang diberikan jangan sampai setengah hati atau sekadarnya saja. Bersama Gerindra, PIRA menjalankan misi mulia, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Sebagai PIRA kita menyadari bahwa perempuan Indonesia adalah potensi. Mampu berperan strategis di tengah segala kondisi masyarakat. Sejarah membuktikan, di saat kritis, seringkali perempuan memiliki ketangguhan dan inisiatif untuk bangkit menopang keluarga dan akhirnya menyelamatkan masyarakat di lingkungannya. Langkah mereka tercatat telah berkali-kali berhasil memperbaiki kondisi sosial, budaya dan perekonomian, baik di tingkat perdesaan maupun perkotaan,” katanya.
Nurul Anastasia mengatakan, bersama pengurus menerima menjalankan amanah ini secara bersama, agar yang berat menjadi ringan dan yang ringan menjadi mudah. “Mohon doa dan dukungan semua untuk mengemban amanah ini,” kata Nurul Anastasia yang akan bekerja dengan Sekretaris PIRA Sumbar Nurhaida, Bendahara Reni Kurniawati dan pengurus lainnya.
Sementara itu Ketua DPD Partai Gerindra Sumbar Andre Rosiade menyebutkan, PIRA berperan dalam membantu Partai Gerindra lebih menyentuh masyarakat umum. Karena beranggotakan perempuan-perempuan yang hebat dalam mengelola rumah tangga sampai dengan masyarakat umum. Peran PIRA sangat dibutuhkan oleh partai.
“Terima kasih kepada Ketum PP PIRA Ibu Sumarjati Arsojo yang telah melantik pengurus PIRA Sumbar. Semoga semua yang dilantik mampu memberikan kontribusi positif terhadap lebih besarnya Partai Gerindra pada Pemilu Legislatif 2024,” kata Anggota Komisi VI DPR RI itu. (r)
