JAKARTA, METRO–Tim Advokasi Gerakan Nasional Pengawal Fatwa atau GNPF Ulama melaporkan Pendeta Saifuddin Ibrahim ke Bareskrim Mabes Polri pada Selasa (22/3). Pelapor dalam kasus itu ialah Ketua GNPFU Yusuf Muhammad Martak. Dia melaporkan Saifuddin Ibrahim atas kasus dugaan ujaran kebencian dan penistaan agama. Laporan Yusf teregister dengan nomor LP/B/0138/III/2022/SPKT/BARESKRIM POLRI Tertanggal 22 Maret 2022.
Kuasa hukum GNPF Ulama Ichwan Tuankotta mengatakan pelaporan itu merupakan langkah hukum konstitusional terhadap penodaan agama yang dilakukan Saifuddin. “Ini juga merupakan langkah preventif untuk mencegah aksi massa atau umat yang marah terhadap pernyataan Saifuddin Ibrahim yang mengandung ujaran kebencian dan/atau penodaan agama,” kata Ichwan dalam keterangannya.
Pria yang juga kuasa hukum Habib Bahar bin Smith itu menyebut maraknya dugaan penodaan agama akhir-akhir ini menjadikan Indonesia dianggap sedang dalam keadaan darurat. Ichwan pun mendukung penegak hukum khususnya kepolisian agar segera menindak tegas para pelaku penodaan agama yang dinilai merusak kehidupan beragama dan memecah belah NKRI.
Menurut Ichwan, pihaknya mendukung Majelis Ulama Indonesia (MUI) menegakkan hasil Ijtimak Ulama Komisi Fatwa tertanggal 11 November 2021 yang menentukan kriteria penodaan agama. Menurut Ichwan, Ijtimak Ulama Komisi Fatwa itu juga merekomendasikan penegak hukum menindak semua terduga pelaku penistaan agama.
Dalam laporannya, Yusuf menilai Saifuddin melanggar Pasal 45 A Ayat (2) Jo Pasal 28 Ayat (2) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Selain itu, Pasal 156 KUHP dan/atau Pasal 156 a KUHP tentang ujaran kebencian. Saifuddin menjadi sorotan banyak kalangan setelah menyatakan 300 ayat dalam Al-Qur’an menjadi pemicu intoleransi dan radikalisme.
“Itu di-skip atau direvisi atau dihapuskan dari Al-Qur’an Indonesia. Ini sangat berbahaya,” kata pria bernama asli Abraham Ben Moses itu. (cr3/fat/jpnn)
