JAKARTA, METRO–Wakil Ketua MPR RI Syarief Hasan mengatakan, akan mengawal Pemilu 2024 agar bisa terlaksana sesuai jadwal. Meskipun wacana penundaan pemilu masih kerap terdengar.
“Saya selaku pimpinan MPR RI dan Majelis Tinggi Partai Demokrat akan mengawal sehingga tidak ada penundaan Pemilu 2024,” kata Syarief Hasan dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin, (14/3).
Syarief Hasan juga mengatakan, dalam kunjungan kerja maupun sosialisasi ke daerah, ia banyak menyerap aspirasi masyarakat yang intinya tidak menginginkan Pemilu 2024 ditunda.
Menurut dia, penolakan masyarakat terhadap wacana penundaan pemilu tercermin dalam hasil survei beberapa lembaga survei.
Bahkan, lanjut Syarief Hasan, Presiden Jokowi sendiri menyampaikan bahwa tidak perlu menggulirkan isu perpanjangan masa jabatan ataupun periode.
Ia juga mengatakan, penundaan Pemilu 2024 akan merusak iklim demokrasi yang telah dibangun dengan baik di Indonesia dan bertentangan dengan ketetapan di dalam UUD 1945.
“UUD 1945 dengan tegas membatasi kekuasaan Presiden hanya 5 tahun dan dapat diperpanjang kembali 1 periode atau maksimal 10 tahun,” kata Syarief Hasan.
Pembatasan masa jabatan selama 5 tahun dan maksimal 10 tahun itu, lanjut dia, adalah bentuk koreksi atas sejarah kekuasaan absolut di masa lalu yang tidak boleh terulang kembali.
“Pada masa Orde Lama dan Orde Baru, kekuasaan waktu itu sangat absolut dan malah merusak iklim demokrasi serta stabilitas kehidupan berbangsa dan bernegara,” ujar Syarief Hasan.
Ada Yang Ketakutan Pemilu 2024 Digelar
Pengamat politik Maizal Alfian menilai penghembusan dua isu disinyalir ada pihak-pihak yang ketakutan. Umumnya isu itu relatif dilontarkan oleh orang-orang yang beririsan dengan lingkaran Istana. Seperti sejumlah ketua parpol yang berada di barisan koalisi pemerintah. Yakni, Ketum PKB Muhaimin Iskandar, Ketum Golkar Airlangga Hartarto, dan Ketum PAN Zulkifli Hasan.
Kemudian dua menteri kabinet Indonesia Kerja, yakni Menteri Investasi Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia dan Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan (LBP).
“Mereka menyampaikan isu itu dengan beberapa skenario,” ujar Maizal Alfian, Senin (14/3).
Adapun skenario dari isu penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden itu, kata Maizal Alfian, diawali dari pernyataan Bahlil Lahadalia. Ketika itu, Bahlil mengatakan, para pengusaha menginginkan penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden karena faktor stabilitas ekonomi.
“Namun, tidak ada satu pun pengusaha yang mengucap kalimat tersebut secara terbuka,” sebut direktur ekskutif Pusat Kajian Kebijakan Publik Pemerintah Indonesia (Puskappi) tersebut.
Skenario selanjutnya, Ketua Umum Partai PKB Muhaimin Iskandar menginginkan penundaan pemilu dengan anggapan keinginan masyarakat yang sangat puas terhadap kinerja pemerintah atau presiden Jokowi. “Menurut Cak Imin dari 100 juta subjek akun di media sosial, sebanyak 60 persen mendukung penundaan pemilu dan 40 persen menolak,” sebut dia.
Airlangga Hartanto mengklaim, para petani menginginkan perpanjangan masa jabatan presiden Jokowi. Pernyataan itu diungkapkan saat kunjungan ke kelompok petani sawit di daerah Kampung Libo Jaya, Siak, Riau.
Skenario lainnya seperti yang dikatakan Zulkifli Hasan. Dia malah berpendapat bahwa invansi Rusia ke Ukraina yang berdampak pada perkembangan ekonomi dunia dan Indonesia. “Skenario terakhir seperti pernyataan dari LBP terkait big data yang berisi 110 juta pengguna media sosial yang mempunyai aspirasi perihal penundaan Pemilu 2024,” jelasnya.
Maizal menuturkan, penundaan pemilu sangat bertentangan dengan konstitusi UUD 1945 dan keputusan final reformasi. Rencana penundaan pemilu merupakan skenario dari lingkaran istana.
Dia menegaskan, jika rencana perpanjangan dan penundaan pemilu 2024 terjadi, maka menjadi bentuk pengkhianatan amanat konstitusi UUD 1945 dan mencederai cita-cita reformasi.
Cita-cita reformasi menyepakati masa jabatan presiden hanya dua kali dalam kurun waktu 5 tahun serta tidak ada klausul perpanjangan masa jabatan presiden 2 tahun. “Sepertinya ada yang ketakutan Pemilu 2024 digelar sesuai jadwal,” terangnya. (jpg)
