PADANG, METRO–Mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kepulauan Mentawai, Ir Agustinus Tri Siwi Roy Tjahjoko, yang terjerat kasus korupsi ditangkap di kediamannya di Taman Tiara Regency, Kelurahan Pucang, Kecamatan Sidorhajo,Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur, Jumat (4/3).
Roy Tjahjoko ditangkap setelah buron selama 12 tahun. Sebelumnya, kasus Roy Tjahjoko telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang tertuang dalam Putusan MA RI Nomor: 1850 K/Pid.Sus/2009 tanggal 26 Oktober 2010. Namun, Roy Tjahjoko melarikan diri dari jeratan hukum.
Penangkapan Mantan Kepala Bappeda Mentawai itu, bekerjasama dengan Tim PAM Tabur DPO Kejati Sumbar dan Jaksa Eksekutor pada Kejari Kepulauan Mentawai dengan Tim Tabur DPO Kejati Jawa Timur, Kejari Sidoarjo dan Kejari Tanjung Perak.
“Tidak ada perlawanan baik dari yang bersangkutan maupun pihak keluarga. Sebelum dibawa, terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan Covid-19 dan hasilnya negatif, barulah dilakukan pemeriksaan kesehatan dan hasilnya pun baik-baik saja, lalu kita bawa dari rumahnya menuju ke Provinsi Sumbar,”kata Asisten Intelijen Kejati Sumbar Mustaqpirin yang didampingi Kasi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Sumbar Fifin Suhendra, ketika diwawancari, Sabtu (5/3).
Disebutkannya, ketika sampai di Bandara Internasional Minangkabu (BIM), terpidana langsung dibawa ke rumah tahanan (rutan) Anak Air, Kota Padang, untuk menjalani hukuman.
“Dalam putusan Makamah Agung (MA) RI, terpidana Ir Agustinus Tri Siwi Roy Tjohjoko, dipidana selama satu tahun penjara, denda Rp50 juta, subsider tiga bulan. Namun setelah putusan keluar, lalu terpidana melarikan diri. Padahal pihak kejaksaan sudah memberikan surat secara resmi kepada yang bersangkutan,” tuturnya.
Lebih lanjut dikatakan Asintel Kejati Sumbar, kronologis kasus tersebut berawal terpidana pada tahun 2003 diangkat sebagai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kepulauan Mentawai.
“Hal ini berdasarkan Keputusan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 821.2/01/SK/III/Kepeg-2003 pada 14 Februari 2003, dan berdasarkan keputusan Bupati Kepuluan Mentawai nomor 190 tahun 2003 tanggal 15 November 2003 yang diangkat sebagai pimpinan unit kerja kegiatan pembuatan situs web, Kepulauan Mentawai tahun 2003,” ujar Mustaqpirin.
Dikatakan Mustaqpirin, sebagai Kepala Bappeda Kepulauan Mentawai maupun sebagai pimpinan unit kerja, terpidana telah menyalahgunakan kewenangannya melakukan seleksi terhadap rencana anggaran satuan yang kemudian diajukan kepada panitia anggaran dewan satuan kerja yang terdiri pembuatan situs web,pelatihan operator, access situs, dan promosi.
“Akibat kelakuan terpidana, telah menyebabkan kerugian negara dan melanggar pasal 3 jo 18 ayat (1) huruf a dan b ayat (2) dan (3) undang-undang nomor 20 tahun 2001. Tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 1999, tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat ke (1) KUHP,” tutupnya.(hen)
