PADANG, METRO–Hari ini, Jumat (25/2) tepat satu tahun kepemimpinan Gubernur Sumatra Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah berpasangan dengan Wakil Gubernur (Wagub), Audy Joinaldy.
Duet kepemimpinan Mahyeldi-Audy ini hadir di saat masyarakat Provinsi Sumbar sedang dihadapkan ujian berat menghadapi pandemi Covid-19.
Butuh kerja keras bagi kedua pasangan pemimpin ini untuk mengangkat kembali perekonomian masyarakat Sumbar yang terpuruk akibat pandemi Covid-19 ini.
Satu tahun telah berjalan. Berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan Pemprov Sumbar di bawah kepemimpinan pasangan ini, memberikan secercah harapan. Hal ini terlihat dari kondisi perekonomian masyarakat yang mulai bergerak membaik.
Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah didampingi Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Sumbar, Medi Iswandi mengungkapkan, capaian indikator makro tahun 2021, pertumbuhan ekonomi Sumbar mencapai 3,29 persen, tumbuh dibandingkan tahun 2020 yang sempat terkontraksi -1,6 persen, akibat pandemi Covid-19.
Pertumbuhan terjadi pada seluruh lapangan usaha dan pertumbuhan terbesar pada sektor jasa keuangan mencapai 8,46 persen. Diikuti oleh sektor jasa kesehatan sebesar 5,88 persen dan jasa akomodasi sebesar 5,63 persen.
Sektor pertambangan dan penggalian, satu-satunya sektor yang masih terkontraksi sebesar -1,77 persen. Sedangkan sektor pertanian yang mendominasi 21,71 persen. Sementara, produk domestik regional bruto (PDRB) Sumbar tumbuh sebesar 2,19 persen.
Akibat pandemi Covid-19, PDRB per kapita mengalami penurunan sebesar -2,78 persen pada tahun 2020. Pada tahun 2021 kembali meningkat sebesar 1,8 persen dari Rp44,03 juta di tahun 2020 menjadi Rp44,82 juta tahun 2021.
Sementara, tingkat kemiskinan di Sumbar tahun 2021 sebesar 6,04 persen, turun dibandingkan tahun 2020 sebesar 6,56 persen. Penduduk miskin di Sumbar tahun ini mencapai 339,9 ribu. Juga mengalami penurunan dibandingkan tahun 2020 yang berjumlah 364,79 ribu.
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah indikasi tentang penduduk usia kerja yang termasuk dalam kelompok pengangguran. Kondisi dalam 10 tahun terakhir mengalami penurunan.
Namun pada tahun 2020 karena pembatasan aktivitas akibat pandemi Covid-19, sehingga banyak perusahaan yang merumahkan karyawannya maka terjadi peningkatan dari 5,33 persen pada tahun 2019 menjadi 6,88 persen pada tahun 2020.
Pada tahun 2021, tingkat pengangguran ini kembali menurun menjadi 6,52 persen. Salah satu upaya mengurangi tingkat pengangguran ini dengan program unggulan menciptakan 100 ribu enterprenur.
Capaian pada tahun 2021 ini sudah dilaksanakan pelatihan kepada 11.273 masyarakat melalui program-program pelatihan di 15 perangkat daerah.
Covid-19 menghadirkan dampaknya luar biasa. Terutama ketika pembatasan orang berkunjung. UMKM, hotel, rumah makan, restoran, karena Covid-19, semua itu menjadi terpukul. Dengan vaksinasi bisa di atas 90 persen, diharapkan perekonomian dapat pulih kembali. Karena tingkat kepercayaan pengunjung untuk datang akan timbul.
Sementara, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator komposit untuk mengukur capaian pembangunan kualitas hidup manusia. IPM Sumbar dalam 10 tahun terakhir selalu meningkat. Walaupun sempat sedikit mengalami penurunan pada tahun 2020, namun kembali meningkat pada tahun 2021.
Indikator lainnya, stunting. Yakni, kondisi kurang gizi kronis yang ditandai dengan tubuh pendek pada anak balita. Stunting merupakan indikator kesejahteraan anak dan cerminan dari kesenjangan sosial di masyarakat.
Angka stunting di Sumbar mengalami perbaikan ditandai dengan penurunan sejak tahun 2019 pada 27,47 persen. Kemudian sedikit mengalami kenaikan tahun 2020 menjadi 27,63 persen dan kemudian menurun cukup tajam menjadi 23,30 persen pada tahun 2021.
Nilai Tukar Petani (NTP), salah satu indikator untuk mengukur tingkat kesejahteraan petani. Karena mengukur kemampuan produk (komoditas) yang dihasilkan atau dijual petani dibandingkan dengan produk yang dibutuhkan petani, baik untuk proses produksi (usaha) maupun untuk konsumsi rumah tangga petani. NTP pada tahun 2021 menjadi 107,59 persen dari 100,59 persen tahun 2020.
Guna mendorong sektor pertanian ini, Pemprov Sumbar mengalokasikan anggaran 10 persen dari APBD. Atau sekitar Rp200 miliar. Dengan jumlah itu untuk mengejar outcome-nya meningkat atau tidak. “Kita akan monitoring dan evaluasi pelaksanaan itu nantinya. Kalau tidak ada yang tidak pas dengan pelaksanaan program, kebijakan besar tidak tercapai,”ungkapnya.
Dikatakannya, mungkin kebijakan ini tidak banyak di Indonesia. Petani itu jangan anggap penganggur. Saat ini juga ada petani millenial, membuka fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar-besarnya pada mereka. Petani pengusaha, petani itu tidak orang tua lagi, berfikirnya enterpreneur. Banyak lahan di pinggir hutan yang dapat dikembangkan.
Sedangkan, proyek strategis yang berhubungan degan pertanian. Ada rencana pembanunan pabrik pakan di Rao, Kabupaten Pasaman. Nilainya Rp50 miliar yang didukung oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Selama ini di Kabupaten Pasaman transaksi pakan itu mencapai Rp1 triliun per bulan. Tapi kasat mata dilihat, tidak ada mobil mewah, rumah mewah. Artinya ada yang bocor, yang menikmati dampak itu bukan masyarakat setempat. “Berarti uangnya ke luar. Berarti mereka hanya pekerja,”ujarnya.
Dengan hadirnya pabrik pakan, diharapkan biaya produksi masyarakat dapat ditekan. Uang Rp1 triliun tersebut berputar di tengah masyarakat.
Indikator makro lainnya, Gini Ratio atau Koefisien Gini untuk mengukur kesenjangan pendapatan dan kekayaan di suatu negara atau daerah. Tahun 2021 ini, Gini Ratio Sumbar mencapai 0,306, meningkat dibandingkan tahun 2020 yakni, 0,301.
Pembangunan Infrastruktur
Sementara, pembangunan di bidang infrastruktur, upaya yang dilakukan melanjutkan pembangunan jalan dari Pasar Baru Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel) ke Alahan Panjang Kabuparen Solok. Ditargetkan pada 2023 selesai.
“Izinnya sudah ada, akan membuka kawasan wisata Mandeh dengan Alahan Panjang. Pembangunan cuma 8 KM, karena ada jembatan yang butuh biaya banyak Ada beberapa titik perlintasan hewan liar, sehingga dibuatkan jembatan perlintasan. Ada tindaklanjut izin yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dengan Dinas Cipta Karya, Bina Marga Provinsi Sumbar untuk melanjutkan rencana pembangunan jalan,”ujarnya.
Kemudian tahun ini juga review Fly Over Sitinjau Laut selesai, karena sudah lebih dari lima tahun. Karena ada perubahan eskalasi harga. Diharapkan pada 2023 dimulai pembangunannya secara fisik.
Fly Over Sitinjau Laut dibangun, karena merupakan jalur utama logistik. Mulai dari pulau Jawa, maupun dari Sumatera ke Pulau Jawa. Mengangkut sumber daya alam baik perkebunan maupun alam.
Selama satu tahun kepemimpinan Mahyeldi-Audy, juga mengalami progress yang cukup baik dalam proses pembebasam lahan tol Padang-Pekanbaru. Di mana peningkatan progress mencapai 1,293 persen.
“Proses pembebasan lahan sudah mencapai 51,61 persen. Sedangkan konstruksi pembangunan tol yang ditargetkan sudah beroperasi tahun 2023 ini, sudah mencapai 45, 29 persen,”terangnya.
Sektor Pariwisata dan Kebudayaan
Sementara, pembangunan di sektor pariwisata dan kebudayaan selama satu tahun ini mengalami perkembangan berarti. Yakni, telah disepakatinya 19 Destinasi Unggulan Bersama Kabupaten/Kota. Selain itu, juga telah dilakukan pembinaan terhadap 238 desa wisata. Termasuk juga Anugerah Desa Wisata Indonesia untuk empat Desa Wisata di Sumbar.
Perkembangan lainnya, Kementerian Pariwisata Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) menetapkan Sumbar sebagai Pilot Project Nasional Pembinaan Desa Wisata.
Termasuk juga Bank Indonesia (BI) menginisiasi Pembinaan Desa Wisata Halal di Sumbar. Tahun 2021 ini juga telah ditetapkan 15 warisan tak benda sebagai warisan nasional dan disiapkan untuk diakui UNESCO. (fan/adv)
