PDG.PARIAMAN, METRO–Bupati Padangpariaman Suhatri Bur kemarin launcing koperasi konsumen NU Padangpariaman. Pemerintah Kabupaten Padangpariaman menyambut baik dilouncingnya Koperasi Konsumen Nahdlatul Ulama Padangpariaman. “Di tengah ambruknya perkoperasian di Padangpariaman, kini muncul koperasi konsumen NU untuk kembali menggerakkan perkoperasian sebagai soko guru perekonomian,” kata Bupati Padangpariaman Suhatri Bur, kemarin .
Menurut Suhatri Bur, tantangan koperasi di Padangpariaman memang berat. Di daerah lain ada sawit, muncul koperasi sawit. Ada tambang, didirikan koperasi tambang. Kegiatan ekonominya jelas dan produktif, sehingga koperasi tersebut bisa bertahan dan menjadi besar. “Sementara di Padangpariaman, tidak ada koperasi yang bisa bertahan dan besar. Karena usaha ekonomi produktif yang bisa menopangnya tidak ada,” tutur Suhatri Bur.
Ketua Tanfidziyah PC NU Padangpariaman H. Zainal Tuanku Mudo mengatakan NU Padangpariaman tidak hanya mengurus pondok pesantren dan kegiatan sosial lainnya, tapi juga mulai memikirkan ekonomi. Langkah awal mendirikan koperasi, adalah untuk memperkuat ekonomi anggotanya. “Pendirian koperasi ini untuk mengurus ekonomi umat, sesuai dengan arahan Ketua Umum PB. NU Yahya Cholil Staquf. Membangun ekonomi umat tentu ada wadahnya, koperasi inilah wadahnya,” tutur Zainal, mantan Ketua PW Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) Provinsi Sumatera Barat ini.“Pendirian koperasi ini, juga harus disiapkan sumberdaya manusia yang mampu mengembangkan ekonomi. NU Padang Pariaman secara perlahan menyiapkan kader yang mampu mengelola koperasi kedepannya,” tambah Zainal.
Ketua Koperasi Konsumen NU Padangpariaman Budi Irawan menyebutkan, terdapat 25 orang pendiri koperasi. Mereka memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) tidak saja di Kabupaten Padangpariaman, tetapi juga ada yang dari Kota Pariaman, Kota Padang bahkan Tangerang Selatan (Banten). “Koperasi ini sudah dipersiapkan setahun lalu oleh PCNU Kabupaten Padangpariaman. Alhamdulillah, hari ini dilauncing. Insya Allah usaha yang akan dikembangkan unit pertanian, perikanan, perkebunan dan pengadaan jasa,” tutur Budi Irawan. (efa)
