BUKITTINGGI, METRO–Capaian penerimaan pajak KPP Pratama Bukittinggi tahun 2021, menyentuh angka 87 persen lebih. KPPN tahun 2022 ini akan ikut menyalurkan dana BOS bagi pelajar SD. Sedangkan 4 Maret 2022 ini, KPKNL bakal menggelar gebyar lelang UMKM. Hal ini disampaikan dalam media briefing yang digelar KPKNL Bukittinggi di Taruko, Rabu (23/2) Kepala KPKNL Bukittinggi, Hermawan Sukmajati, menyampaikan, pertemuan ini merupakan kegiatan rutin dengan tujuan agar semakin memperkokoh kemitraan unit vertikal Kementrian Keuangan di Bukittinggi serta awak media.
“Pertemuan ini menjadi sarana bagi kami melaporkan apa yang telah tercapai tahun 2021 dan apa yang akan dilaksanakan tahun 2022 ini. Sehingga adanya perwujudan kolaborasi dan sinergi, yang menjadi visi pimpinan di Kementrian Keuangan, Kemenkeu satu kemenkeu terpercaya,” ujar Hermawan.
Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bukittinggi juga memaparkan, ada 19 indikator utama kinerja. Untuk tahun 2021, diantaranya, indeks kepuasan mendapat nilai 4,65 dari skala 5. Realisasi penerimaan negara bukan pajak, menunjukkan tren positif yang mencapai Rp 5,6 miliar.
Pelaksanaan lelang, 2020 mencapai Rp 32 miliar, sedangkan 2021 naik menjadi Rp 36 miliar. Program sertifikasi tanah, tahun 2021 telah disertifikatkan sebanyak 196 tanah.
“Untuk tahun 2022, kita akan fokus pada penerimaan bukan pajak yang ditarget Rp 5,5 milyar. Sertifikasi ditarget beberapa tanah. Pengukuran kesesuaian penggunaan standar dengan standar kebutuhan. Mengawasi kinerja BUMN, khususnya aset. 4 Maret 2022 ini, tepat 114 tahun lelang Indonesia. Pada hari itu, akan dilakukan gebyar lelang UMKM, yang akan dilaksanakan melalui lelang.co.id,” ungkap Hermawan.
Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bukittinggi, Rahmad Siswoyo, memaparkan, penerimaan tahun 2021, secara nasional tercapai 100 persen lebih. Namun khusus Bukittinggi, yang membawahi lima wilayah kerja, penerimaan netto, mencapai angka 87,21 persen.
Harga komoditas banyak yang naik, sehingga mendorong kenaikan penerimaan netto dibanding tahun 2020 lalu. Sedangkan tahun 2022 ini, target penerimaan pajak di Bukittinggi turun dari Rp 811 miliar menjadi Rp 758 miliar,” jelas Rahmad.
Selain itu juga disampaikan, kepatuhan formal wajib pajak pada tahun 2021 mencapai 111 persen. Beberapa perencanaan diantaranya, bulan April mendatang, Ppn naik menjadi 11 persen dan akan dinaikkan kembali secara bertahap menjadi 12 persen maksimal pada tahun 2025. Sedangkan pada Oktober 2023 mendatang, juga tengah disusun program untuk NIK akan menjadi NPWP.
Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Bukittinggi, Henry Rulinson Purba, menjelaskan, KPPN merupakan instansi vertikal yang bertanggungjawab langsung pada Kanwil. KPPN Bukittinggi membawahi enam daerah di Sumbar.
“Tugas KPPN, melakukan pengujian atas Surat Perintah Membayar (SPM), penerbitan SP2D, serta beberapa tugas dan fungsi lainnya. Untuk tahun 2021, realisasi penyerapan anggaran mencapai 94 persen dari seluruh jenis belanja. Dana transfer untuk DAK fisik, terealisasi 84,42 persen. Sedangkan untuk dana desa mencapai 100 persen,” ujar Rahmad.
Untuk tahun 2022, KPPN akan ikut mengamankan beberapa program yang berpihak pada masyarakat. Di antaranya, dana untuk UMKM, penyaluran DAK fisik dan dana desa serta dana BOS. “Dimana untuk awal tahun 2022 ini telah disalurkan dana BOS untuk 1748 sekolah dasar, 215.472 siswa,” ungkap Rahmad. Ditegaskan, unit kerja Kementrian Keuangan dalam pelayanan ataupun menjalani tugas tidak memungut biaya apapun atau Rp 0,-. (pry)
