BUKITTINGGI, METRO–Niniak Mamak Kurai Limo Jorong berikan tanggapan terhadap rencana Pemko Bukittinggi yang menimbulkan pro kotra di tengah masyarakat beberapa waktu terakhir. Selain itu, dalam pertemuan di Balai Adat Pakan Kurai Niniak Mamak Kurai Limo Jorong juga memberikan pernyataan sikap secara tegas, Minggu (20/2). Pangka Tuo Nagari Kurai Limo Jorong Dt Nan Adua mengklarifikasi, pertemuan Niniak Mamak Kurai dengan pemerintah kota tanggal 2 Februari 2022 lalu, merupakan kehadiran untuk mengikuti sosialisasi dan pemaparan program kerja Pemko Bukittinggi tahun 2022.
“Undangan yang disampaikan, berisi pemaparan program kerja tahun 2022. Kehadiran Niniak Mamak Kurai Limo Jorong pada hari itu, untuk menghargai undangan pemerintah daerah. Bukan untuk memberikan restu atau menyetujui apapun,” jelas Dt Nan Adua.
Secara garis besar, lanjut Dt. Nan Adua, harus digaris bawahi, bahwa Niniak Mamak Kurai Limo Jorong, bukan oposisi pemerintah. “Kami mendukung sepenuhnya program kerja pemerintah, sepanjang itu dibicarakan sebelumnya. Kami berharap apapun rencana pemerintah daerah, dapat disampaikan sebelum adanya perencanaan resmi, sebelum ditetapkan dalam APBD,” tegas Dt. Nan Adua.
Selain itu, Pangka Tuo Nagari Kurai Limo Jorong, Dt Kampuang Dalam, menegaskan, pertemuan dan informasi yang disampaikan hari ini, merupakan representasi dari Kurai Limo Jorong, hadir Pangka Tuo Nagari, Pangka Tuo Kampuang, Inyiak Angku dan Parik Paga Nagari. Sehingga yang hadir hari ini, merupakan perwakilan representasi dari Kurai Limo Jorong untuk menyampaikan pernyataan resmi,” ujar Dt Kampuang Dalam.
Dt.Kampuang Dalam, menyampaikan pernyataan sikap Kurai Limo Jorong, disampaikan setelah izin kata mufakat dari Panghulu Pucuak Nan Duo Puluah Anam. “Dengan ini kami atas nama Masyarakat Hukum Adat yang ada di Nagari Kurai Limo Jorong Kota Bukittinggi menyampaikan sikap dan memberikan beberapa catatan kepada Kepala Daerah dalam hal ini Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bukittinggi. Kami meminta kepada pemerintah Kota Bukittinggi khususnya kepada Walikota dan Wakil Walikota agar dalam setiap keputusan yang akan diambil, terlebih dahulu membuat kajian yang mendalam (mangauak sahabih gauang ma awai sahabih raso), khususnya terhadap hal yang akan menyebabkan persoalan atau conflict horizontal di tengah masyarakat,” ungkap Dt Kampuang Dalam.
Selanjutnya, Niniak Mamak Kurai Limo Jorong, meminta kepada pemerintah Kota Bukittinggi khususnya kepada Walikota dan Wakil Walikota agar dalam setiap mengambil keputusan khususnya yang akan berdampak terhadap kehidupan masyarakat banyak, untuk melibatkan pemangku adat (dalam hal Niniak Mamak yang memang punya kewenangan) dan lembaga adat yang ada di Nagari Kurai Limo Jorong (cancang ba andasan lompek ba situmpu)
Kami meminta kepada pemerintah Kota Bukittinggi khususnya kepada Walikota dan Wakil Walikota agar setiap pembangunan infrastruktur khususnya yang akan berdampak terhadap kehidupan masyarakat untuk melibatkan semua pihak yang terkait dan Niniak Mamak di Nagari Kurai Limo Jorong. Kami meminta kepada pemerintah Kota Bukittinggi khususnya kepada Walikota dan Wakil Walikota agar dalam menjalankan roda pemerintah selalu mengedepankan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan tidak menimbulkan keberpihakan diantara masyarakat yang tentunya akan menimbulkan kekisruhan diantara kelompok masyarakat (indak mamijak batuang sabalah),” lanjutnya.
“Kami atas nama Masyarakat Hukum Adat yang diwakili oleh Niniak Mamak di Nagari Kurai Limo Jorong akan selalu mendukung kinerja pemerintah, khususnya walikota dan wakil walikota, sepanjang untuk kemaslahatan masyarakat Kota Bukittinggi dan dengan mekanisme juga mengacu pada ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku,” tegas Dt Kampuang Dalam.
Pernyataan sikap ini disampaikan Niniak Mamak Kurai Limo Jorong, berdasarkan hasil mufakat para pemangku adat, terkait adanya beberapa kebijakan Pemko Bukittinggi, tentang penataan pedagang di Pasar Atas Bukittinggi. Di antaranya, rencana pelaksanaan night market dan pemasangan awning di Jalan Minangkabau. (pry)
