KAWASAN perdesaan di Daerah Istimewa Yogjakarta (DIY) telah melahirkan berbagai inovasi yang berkontribusi pada kesejahteraan warga desa. Gerakan inovasi tersebut muncul di berbagai bidang mulai dari pariwisata, pertanian, hingga berbagai produk kerajinan.
“Berbagai inovasi yang dimunculkan desa-desa di DIY ini bisa menjadi role model bagi desa-desa lain di Indonesia. Harus kita akui inovasi-inovasi dari berbagai desa di DIY telah berkontribusi secara nyata bagi peningkatan kesejahteraan warga desa setempat,” ujar Anggota Tim Advisor Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT) Hayono Suyono saat membuka Bursa Inovasi Desa (BID) Kabupaten Bantul, di Desa Trimulyo, Kecamatan Jetis, Bantul, Kamis (8/11).
Hayono menjelaskan maraknya berbagai inovasi desa di DIY tidak terlepas dari tingginya tingkat partisipasi masyarakat terhadap proses pembangunan di desa masing-masing. Tingginya kesadaran warga desa tersebut merupakan karakter khas dari penduduk DIY yang selalu responsif terhadap berbagai kebijakan pemerintah.
Selain itu, kondisi sosial politik yang relatif stabil menciptakan iklim kondusif bagi munculnyaberbagai inovasi di skala desa. “DIY relatif adem ayem dari hiruk pikuk politik karena adanya keistimewaan penunjukkan gubernur dan wakil gubernur sehingga berbagai program pemerintah bisa dilaksanakan dalam jangka panjang,” katanya.
Mantan Menko Kesra di era Orde Baru ini mengatakan DIY sebagai daerah wisata juga ikut mendorong lahirnya berbagai inovasi desa. Menurutnya tingginya jumlah wisatawan ke DIY memunculkan inisiatif bagi warga untuk menawarkan berbagai produk mereka seperti objek wisata baru, penginapan, kuliner, hingga handycraf.
“Saat ini telah muncul berbagai varian wisata yang muncul dari inisiatif lokal desa baikdi daerah Gunung Kidul, Sleman, maupun Bantul. Inovasi-inovasi ini layak ditularkan sebagai role model bagi desa-desa lain di pelosok nusantara,” katanya.
Kendati demikian, Hayono meminta bagi pemangku kepentingan (stake holder) di DIY tidak cepat berpuas diri dengan capaian yang sudah ada. Menurutnya saat ini persaingan dalam memunculkan inovasi terus berlangsung di berbagai belahan dunia sehingga dibutuhkan pola pikir kreatif agar tidak tertinggal.
“Pola pikir kreatif ini penting misalnya kegiatan inovasi desa saat ini harus mempertimbangkan konsep “Pembangunan tanpa Sampah” sehingga dapat dipastikan tidak ada sampah yang terbuang sia-sia, tapi bisa menjadi peluang inovasi baru. Selain itu, terbentuk proses yang berkelanjutan dan ramah lingkungan,” katanya.
Kunjungan para advisor Kemendes PDTT ke Bursa Inovasi Desa Bantul, merupakan rangkaian kegiatan Forum Group Discussion (FGD) bertajuk “Pengelolaan Keuangan Desa yang Transparan dan Akuntabel”, 7-9 November 2018. Selain Hayono Suyono, advisor lain yang hadir dalam kegiatan tersebut adalah Guru Besar Universitas Padjajaran Prof Ilya Avianti, Mantan Komisioner KPK Bibit Samad Rianto, dan Rektor IPMI Jimmy Gani. FGD ini diikuti oleh para pendamping desa, kepala desa, dan pejabat dinas pemberdayaan masyarakat desa.
Anggota Advisor Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) Bibit Samad Rianto menjelaskan, transparansi dan akuntabilitas dana desa masih menjadi salah satu isu yang menarik perhatian banyak kalangan. Kondisi ini terjadi karena banyaknya kasus dugaan penyimpangan dana desa yang disorot oleh media massa. Hampir tiap hari ada saja kabar mengenai dugaan penyimpangan dana desa yang dilakukan oleh oknum-oknum tak bertanggungjawab.
“Kalo jumlah kasusnya relatif kecil dibandingkan dengan jumlah desa yang ada. Tapi karena diberitakan setiap hari, maka seolah penyimpangan dana desa tersebut relatif besar. Ini yang harus dijawab oleh stake holder desa,” katanya.
Lebih jauh Bibit mengatakan, untuk mencapai pengelolaan dana desa yang akuntabel dan transparan, dibutuhkan beberapa tahapan. Pertama proses musyawarah perencanaan harus melibatkan setiap elemen warga desa. Di sini setiap peserta rapat harus membawa “bahan” berupa daftar masalah yang ada di desa , baik masalah ekonomi, sosial, dan lainnya. “Adanya list masalah itu akan menentukan skala prioritas pembangunan yang harus dilakukan di desa tersebut. Dengan demikian program kerja akan sesuai dengan kebutuhan lokal,” harapnya.
Langkah kedua, lanjut Bibit semua stakeholder desa harus taat terhadap segala aturan desa agar tidak melanggar hukum. Baik terkait teknis pencatatan keuangan; teknis administrasi umum; dan teknis infrastruktur lembaga. Selain itu harus ada sikap tertib dan disiplin anggaran.
“Misalnya, perlu melakukan pekerjaan yang lebih detail lagi terkait proses penggunaan dana desa sejak anggaran diterima, melakukan pencatatan transaksi dan pengumpulan bukti-bukti otentik transaksi penggunaan dana desa. Jika tahapan itu dilakukan maka pengelolaan dana desa Insyaallah akan kian berkualitas,” pungkasnya. (adv)
