JAKARTA, METRO–Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) / Kepala Bappenas Suharso menyampaikan info terbaru soal rencana pembangunan Istana Negara di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kalimantan Timur. Dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi XI DPR di Jakarta, Kamis (3/2), Suharso menjelaskan bahwa pembangunan Istana Negara di IKN Nusantara bukan berada di titik nol.
Menurut dia, nantinya Istana Negara di IKN Nusantara akan dibangun di daerah yang sedikit lebih tinggi. Adapun sayap sebelah kanannya dibangun gedung DPR dan MPR. Kemudian di sayap sebelah kiri untuk bagian yudikatif.
“Titik nol itu bukan berarti di situ kami akan mulai. Istana memang bukan di titik nol, dia agak ke atas,” katanya. “Jadi saya kira bagus sekali kalau itu memang bisa terwujud,” tambahnya.
Ketua umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu menyatakan titik nol IKN Nusantara merupakan titik referensi untuk menghitung tingkat ketinggian bangunan di atas permukaan air laut. Lebih lanjut dia menjelaskan bahwa pembangunan IKN akan dilakukan secara bertahap sampai 2045. Namun, pihaknya telah memastikan ketersediaan air yang merupakan aspek paling penting serta mulai membangun Bendungan Sepaku Semoi dan jalan untuk logistic
Menurutnya, jika jalan tol dari Balikpapan ke IKN selesai, maka bandara ke IKN akan sama waktu tempuhnya seperti dari Cengkareng, Jakarta Barat ke Semanggi, Jakarta Selatan. “Kemudian, dari Samarinda ke IKN juga akan lebih cepat sekitar 1 jam lebih sedikit,” ujarnya.
Tak Ada Jual Beli Tanah di Lokasi IKN Nusantara
Sementara itu Gubernur Kaltim Isran Noor menegaskan areal lahan lokasi pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara merupakan tanah negara, berupa tanah hutan produksi. Karena itu, mantan Bupati Kutai Timur itu memastikan tidak ada praktik jual beli tanah di lokasi IKN tersebut. “Jual beli tanah di sekitar atau di luar lokasi pembangunan IKN mungkin saja ada, dan itu bagus. Artinya, masyarakat mendapatkan manfaat,” kata Isran Noor, Kamis (20/1).
Namun, terkait harga tanah yang melonjak sampai 10 kali lipat, Isran mengaku dirinya masih tidak percaya. “Kemungkinan itu hanya isu dan permainan spekulan tanah,” ujarnya.
Dia mengatakan jika ada yang ingin berspekulasi di areal lahan yang akan digunakan untuk pembangunan IKN akan sia-sia dan hanya menghabiskan energi. “Setahu saya, tidak ada lahan masyarakat yang masuk areal kawasan IKN. Itu semua lahan negara. Kalaupun ada lahan masyarakat yang mungkin masuk kawasan IKN, itu akan ditata kembali oleh pemerintah, supaya nanti pemukiman di sekitar ibu kota bisa lebih bagus,” ungkapnya. Seiring dengan pembangunan IKN, harga tanah tentunya menjadi pertimbangan para investor.
Menurut Isran, tidak ada masalah antara investor dengan pihak pemilik lahan yang ada di luar kawasan IKN Baca Juga: 3 Kekhawatiran Sri Mulyani, Salah Satunya Berkaitan dengan IKN Nusantara “Itu urusan lain, dan itu berlaku hukum pasar, supply dan demand. Jadi kalau pemilik lahan mau bermain dengan para investor, tidak masalah. Kan ada hitung-hitungannya,” katanya.
Di areal lahan rencana pembangunan IKN, terutama di kawasan inti IKN merupakan lahan milik negara dalam bentuk hutan tanaman industri yang diminta kembali pemerintah sebagai rencana awal untuk pembangunan IKN.
“Untuk mencegah terjadinya spekulasi lahan, saya sudah mengeluarkan Pergub untuk melarang adanya transaksi jual beli areal lahan yang ada di sekitar IKN,” beber Isran Noor.
Kepala Badan Pertanahan Negara (BPN) Kabupaten Penajam Paser Utara Ade Candra Wijaya menambahkan tidak adanya lonjakan harga tanah sampai 10 kali lipat di lokasi IKN. “Itu tidak ada, tapi yang namanya spekulan tanah bisa saja terjadi, namanya mencari keuntungan. Itu bisa terjadi di luar kawasan pembangunan IKN, tetapi kalau di dalam lahan IKN tidak ada,” ungkapnya. (*/jpnn)
