JAKARTA, METRO–Ketua DPR Puan Maharani mengatakan evaluasi kebijakan pembelajaran tatap muka (PTM) 100 persen harus mempertimbangkan berbagai indikator yang mementingkan kebutuhan dan kepentingan para siswa. Legislator Fraksi PDI Perjuangan itu menambahkan perlu dilihat aspek kesehatan dan kebutuhan anak dari sisi kognitif terhadap rencana evaluasi PTM 100 persen, itu.
Sebab, Puan mengaku banyak menerima aduan dari guru-guru soal dampak PJJ yang memang terasa sekali terhadap pendidikan anak.
“Apakah memungkinkan apabila pelaksanaan PTM menyesuaikan level PPKM daerah masing-masing,” kata Puan Maharani dalam keterangan persnya, Rabu (2/2).
Mantan menteri koordinator bidang pembangunan manusia dan kebudayaan itu berharap pemerintah melibatkan banyak stakeholder dalam melakukan evaluasi PTM 100 persen. Legislator Daerah Pemilihan V Jawa Tengah itu menilai keterlibatan banyak pihak dalam evaluasi PTM 100 persen membantu pemerintah melihat berbagai kebutuhan dan kepentingan siswa.
“Termasuk dengan melibatkan perwakilan orang tua dan guru. Jadi, selain epidemiolog, harus meminta masukan dari pihak-pihak yang setiap harinya berinteraksi dengan anak,” kata Puan Maharani.
Sebelumnya, Presiden Jokowi meminta PTM 100 persen dievaluasi. Evaluasi ini diutamakan bagi tiga provinsi di Indonesia. “Saya juga minta adanya evaluasi untuk pembelajaran tatap muka, utamanya di Jawa Barat, di DKI Jakarta, dan di Banten,” kata Jokowi, Selasa (1/2).
Sebelumnya Jokowi menginstruksikan Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi mengkaji ulang kegiatan pembelajaran tatap muka (PTM). Hal ini guna mencegah penularan covid-19 secara masif di sekolah.”Khusus kami (Kementerian Kesehatan) dan Pak Nadiem Makarim (Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi) diminta Bapak Presiden untuk me-review implementasi program PTM,” kata Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin.
Budi mengatakan pihaknya akan berkonsentrasi menerapkan dua strategi pengendalian covid-19 dari sisi hulu. Strategi itu melalui penerapan protokol kesehatan dan deteksi atau surveilans. “Kita ingin melakukan strategi surveilans atau 3T atau deteksi tadi, khusus untuk aktivitas belajar mengajar,” ujar Budi.
Penerapan itu akan berlanjut ke aktivitas publik lainnya bila berhasil. Mulai aktivitas keagamaan, perdagangan, dan pariwisata.
Budi mengatakan strategi surveilans di satuan pendidikan harus dimulai secara masif. Hal ini untuk menekan kerugian jangka panjang bagi peserta didik. “Kita sadar bahwa kita harus melakukan atau mulai pembelajaran tatap muka ini karena banyak long term disbenefit kalau kita tunda. Makanya kita fokus sekali melakukan advanced surveillance untuk khususnya aktivitas. (jpnn pembelajaran tatap muka,” ucap Budi. (ast/jpnn)
