Laporan Kasus Kekerasan Anak Meningkat di daerah Kabupaten Agam

AGAM, METRO–Kesadaran masyarakat melaporkan kasus kekera­san terhadap anak meningkat di daerah Kabupaten Agam. Hal itu dibuktikan dengan meningkatnya jumlah kasus yang ditangani dinas terkait pada 2021.

Kepala Dinas Dalduk KB PP dan PA Ir Ernawati MSP melalui Kabid Perlindungan Anak, Asnidawati SE me­nyebutkan, kejadian kekerasan terhadap anak pada 2021 tercatat sebanyak 85 kasus, Anak Berhadapan Hukum (ABH) sebagai pelaku 8 kasus. “Jumlah ini meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya 38 kasus,” ujar Asnidawati, Kamis(27/1).

Menurutnya, mening­katnya kasus kekerasan yang melibatkan anak tersebut disebabkan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat untuk melapor. Bahkan, pada 2021 pihaknya banyak menerima laporan kasus yang terjadi pada tahun sebelumnya.

“Sebelumnya kami melihat, korban kekerasan banyak yang tidak berani melaporkan apa yang mereka alami, baik itu kekerasan secara fisik, mental, maupun seksual,” ungkap Asnidawati.

Ke depan lanjut Asnidawati, pihak dinasnya akan terus mendorong para korban kekerasan untuk berani melaporkan perlakuan yang mereka alami. Pihaknya juga memberi kemudahan dalam hal pelaporan kasus. Sehingga bisa ditangani sedini mungkin.

Selain itu, pihaknya juga memberi dukungan terhadap korban kekerasan yang melapor, seperti layanan kesehatan, pendampingan hukum, trauma healing, mediasi,  pemulihan atau terapi psikologis, perlindungan sementara, reintegrasi sosial serta pengasuhan alternatif jika dinilai perlu.

“Secara prinsip, layanan diberikan sesuai kebutuhan korban, dengan prinsip non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak atau korban dengan memperhatikan hidup serta tumbuh kembang anak,” ujar Asnidawati.

Ditambahkan, pihaknya juga akan terus melakukan upaya-upaya preventif terkait kasus kekerasan pada anak. Sehingga tidak terjadi kejadian berulang. Pihaknya mengimbau peran aktif orang tua untuk mengawasi perkembangan anak, seperti bijak bermedia sosial.

“Di sini juga peran dari banyak pihak terkait, baik pemerintah, lembaga ma­syarakat, hingga media mas­sa dalam mengawal bila terjadi kekerasan pada anak,” tutup Asnidawati. (pry)