PESSEL, METRO–Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Kabupaten Pesisir Selatan, berharap Pemkab Pessel serius mengawasi penyaluran pupuk bersubsidi. Ketua HKTI Pesisir Selatan Eri Nofriadi mengatakan, kondisi itu mengakibatkan kelangkaan dan melonjaknya harga pupuk subsidi di tingkat kios pengecer sehingga membebani para petani, khususnya petani tanaman pangan.
”Ini sangat memberatkan petani dan makin lama masalahnya semakin rumit dan sangat merugikan petani,” ungkap Eri Nofriadi.
Dikatakan Eri Nofriadi, saat ini harga pupuk subsidi ditentukan kios pengecer, bahkan sangat jauh di atas Harga Eceran Tertinggi. Pemilik kios hanya mau menjual pupuk asalkan petani tutup mulut soal harga.
Penekanan seperti itu, sebut Eri, telah terjadi di sejumlah kecamatan di Pesisir Selatan. Padahal pupuk bersubsidi adalah milik petani yang diusulkan melalui Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) sedangkan dalam rantai distribusi pihak distributor dan kios pengecer hanyalah sebagai penyambung tangan produsen dan sehingga tidak berhak berspekulasi terkait harga dan ketersediaan.
”Penekanan pada petani dari kios pengecer itu telah kami buktikan, namun di lain sisi petani butuh. Akhirnya mau tak mau mereka setuju saja,” terangnya.
Oleh karena itu kita berharap pemerintah kabupaten memperketat pengawasan dengan melibatkan berbagai unsur, baik TNI, Polri, Kejaksaan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan unsur-unsur lain.
”Untuk para pelaku ini hendaknya diberikan sanksi tegas bagi para distributor dan kios pengecer yang mencoba bermain demi keuntungan pribadi dan kelompok. Memastikan RDKK sesuai dengan kebutuhan wilayahm,” tegas Eri.
Selain itu, lanjut Eri, kenaikan harga dan kelangkaan pupuk bersubsidi di Pesisir Selatan sudah terjadi sejak pertengahan 2021. Petani menjerit karena hasil pertanian tidak seimbang lagi dengan modal tanam. (rio)
