A YANI, METRO–Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KemenLHK) bantu sejumlah peralatan persampahan kepada Pemerintah Kota Padang. Bantuan ini bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik tahun 2022.
Hal tersebut disampaikan Direktur Penanganan Sampah Kemen LHK Dr Novrizal Tahar saat beraudiensi dengan Wali Kota Padang Hendri Septa, di Palanta Kediaman Walikota Jalan Ahmad Yani, Selasa (18/1).
Hadir pada kesempatan itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Padang Mairizon, Kepala Dinas Perdagangan Padang Andree Algamar, Ketua Asosiasi Bank Sampah Seluruh Indonesia (ASOBSI) Wilda, Kabag Prokopim Pemko Padang Amrizal Rengganis, Kepala Bank BNI Cabang Padang Mechy Handayani.
Bantuan yang bakal diterima Pemko Padang yakni 4 unit arm roll, 9 unit kontainer, 12 unit motor roda tiga, serta 12 unit gerobak pilah.
Disebutkan Novrizal, bantuan ini merupakan bentuk perhatian Kemen LHK kepada Pemerintah Kota Padang, karena Padang masih banyak kekurangan peralatan untuk menangani timbulan sampah yang mencapai 600 ton perhari.
“Semoga peralatan yang akan Kemen LHK berikan kepada Pemko Padang, dapat berguna dengan baik dalam menjaga kebersihan Kota Padang. Selain Padang, dua daerah lagi juga mendapat bantuan dari Kemen LHK, yakni Kota Bukittinggi dan Kota Sawahlunto,” ucap Novrizal.
Selain itu, Novrizal juga memaparkan program Kemen LHK untuk dapat dilaksanakan di Kota Padang, supaya timbulan sampah tidak seluruhnya sampai ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Apalagi TPA Air Dingin memakai sistem open dumping yang diperkirakan bakal over capacity dalam beberapa tahun belakangan.
Program yang bisa dijalankan Pemko Padang adalah memaksimalkan peran Bank Sampah, karena peran bank sampah sangat vital untuk mengolah sampah agar tidak sampai ke TPA. Kemudian membuat TPS3R, serta merealisasikan Program Refuse-Derived Fuel (RDF) bekerjasama dengan Semen Padang.
“Untuk Bank Sampah kami rasa ini bisa dimaksimalkan kembali daya guna. Kemudian untuk RDF, kami akan coba sounding ke Kemenko Marves, agar kendala yang dihadapi seperti disampaikan Pak Wali dapat tuntas,” terangnya.
Selain itu juga sebut Novrizal, Pemko Padang bisa menjalankan kembali Perwako pembatasan penggunaan sampah plastik. Jika Perwako tersebut jalan, maka Kemen LHK akan memberikan dana insentif DID sebesar Rp15 miliar setiap tahun. Masyarakat Padang juga bisa digerakkan kembali, memilah sampah dari rumah.
“Tahun 2019 Pemko dapat insentif DID. Tahun 2020 dan 2021 tidak dapat lagi, karena Kemen LHK menilai Perwako tidak jalan. Nah itu bisa dijalankan kembali Pak Wali. Kami juga meminta Pemko Padang kembali aktifkan Gerakan Nasional Pilah Sampah Dari Rumah yang tertuang dalam Surat Edaran Kemen LHK tahu 2019,” pinta Novrizal.
Sementara itu, Walikota Padang Hendri Septa berterima kasih kepada Kemen LHK yang telah memberikan perhatian kepada Kota Padang, dengan membantu peralatan sampah. Selain itu juga program yang disebutkan Direktur Penanganan Sampah untuk mengatasi masalah sampah, baik jangka pendek dan jangka panjang luar biasa.
“Kami mengakui Padang kewalahan dalam penanganan sampah. Saat ini saja sudah 3,7 juta ton deposit sampah di TPA Air Dingin. Kemungkinan 2026 TPA over capacity. Jika sudah over, bahaya sekali. Ujungnya menganggarkan dana untuk pembelian lahan baru,” ungkap Hendri Septa.
Untuk aturan pengurangan pemakaian bahan plastik, Pemko Padang kata Hendri Septa juga akan komit lagi menjalankannya. Untuk Program Bank Sampah, juga akan diberdayakan kembali. Dimana berhentinya program itu, akan dikejar kembali.
“Program pengurangan pemakaian sampah plastik akan kita maksimalkan dulu dari kantor kantor pemerintahan. Kita minta keseriusan dinas melaksanakannya. Saya sangat terasa saat di Jakarta, belanja di minimarket harus membeli plastik, karena dilarang memakai plastik dengan bebas. Program Bank Sampah kita koordinasikan kembali. Dimana terhentinya kita kejar kembali, untuk mambangkik batang tarandam,” ulasnya.
Khusus Program RDF, pihaknya sudah mendiskusikan kepada Kemenko Marves agar mencarikan jalan keluar atas kendala yang dihadapi. Karena Pemko Padang tak punya anggaran sebesar Rp189 miliar untuk membangun sarana prasarana. “Kami juga minta tolong Pak Novrizal untuk sounding ke Kemenko Marves agar kendala yang kami hadapi, bisa clear dan program RDF ini bisa jalan,” harapnya. (hen)
