JAKARTA, METRO–Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan, pemerintah sebenarnya menerima sekitar 80 nama calon Ibu Kota Negara (IKN) disampaikan para ahli, namun yang diputuskan Presiden Joko Widodo adalah Nusantara.
“Sekarang ada sekitar 80 lebih nama yang diusulkan namun akhirnya dipilih Presiden yaitu Nusantara tanpa kata Jaya,” kata Suharso dalam Rapat Kerja Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN) di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin.
Ketua Umum Partal Persatuan Pembangunan (PPP) itu menjelaskan, sebelum Presiden memilih nama Nusantara, pihaknya telah memanggil ahli sejarah dan ahli bahasa untuk memberikan pengetahuan terkait nama-nama calon Ibu Kota Negara.
Menurut dia, nama-nama tersebut seperti Negara Jaya, Nusantara Jaya, Nusa Karya, Nusa Jaya, Pertiwi Pura, Wana Pura, dan Cakrawala Pura.
Selain itu dia mengatakan, setelah pemerintah menyampaikan Nusantara sebagai nama Ibu Kota Negara maka diusulkan adanya perubahan kalimat di Pasal 1 ayat 2 RUU IKN.
“Kami mendapatkan masukan dari ahli bahasa, Pasal 1 ayat 2 untuk menghindari pengulangan, maka yang menjadi Ibu Kota Negara adalah Nusantar,” ujarnya.
Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan, pemerintah sebenarnya menerima sekitar 80 nama calon Ibu Kota Negara (IKN) disampaikan para ahli, namun yang diputuskan Presiden Joko Widodo adalah Nusantara.
“Sekarang ada sekitar 80 lebih nama yang diusulkan namun akhirnya dipilih Presiden yaitu Nusantara tanpa kata Jaya,” kata Suharso dalam Rapat Kerja Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN) di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin.
Ketua Umum Partal Persatuan Pembangunan (PPP) itu menjelaskan, sebelum Presiden memilih nama Nusantara, pihaknya telah memanggil ahli sejarah dan ahli bahasa untuk memberikan pengetahuan terkait nama-nama calon Ibu Kota Negara.
Menurut dia, nama-nama tersebut seperti Negara Jaya, Nusantara Jaya, Nusa Karya, Nusa Jaya, Pertiwi Pura, Wana Pura, dan Cakrawala Pura.
Selain itu dia mengatakan, setelah pemerintah menyampaikan Nusantara sebagai nama Ibu Kota Negara maka diusulkan adanya perubahan kalimat di Pasal 1 ayat 2 RUU IKN.
“Kami mendapatkan masukan dari ahli bahasa, Pasal 1 ayat 2 untuk menghindari pengulangan, maka yang menjadi Ibu Kota Negara adalah Nusantar,” ujarnya. (jpg)
