Dari Rapat Kerja Komisi IV Padang dengan OPD Pemko, Beasiswa Rp800 Juta dari Pokir Gagal Disalurkan

SAWAHAN, METRO–Komisi IV DPRD Padang menggelar rapat kerja dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mitra kerja, yakni Dinas Pariwisata, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud), Damkar, Rabu (5/1) di gedung DPRD Kota Padang.

Ketua Komisi IV DPRD Kota Padang, Mastilizal Aye me­nyam­paikan rapat kerja bersama OPD Pemko Pa­dang tujuannya menge­ta­hui kinerja di OPD ma­sing-masing selama seta­hun belakangan. “Kita ten­tu ingin tahu capaian program kerjanya, penda­pa­tan yang didapat berapa realisasi dari target yang diberikan,” ujar kader Ge­rindra ini.

Ia menyampaikan, Ko­misi IV DPRD Padang juga minta keterangan OPD OPD mengenai program kerja 2022 dan prioritasnya.

Dalam raker yang ber­langsung, Komisi IV DPRD pertanyakan pada Disdik­bud tentang pembatalan pembayaran dana pen­didi­kan untuk pelajar SMP. Ang­garannya berasal dari po­kok pikiran (pokir) be­berapa anggota DPRD Pa­dang.

“Kita sayangkan bahwa biaya beasiswa pendidikan yang telah dianggarkan melalui dana pokir yang nilainya Rp800 juta gagal dikirim ke rekening pe­nerima sesuai by name by address,” ucap Aye.

Ia menyampaikan, un­tuk persoalan data telah dilengkapi sesuai keten­tuan yang ditetapkan Per­wako. Bahkan verifikasi ulang juga lolos. Namun sampai saat sekarang bea­siswa per orangan tidak kunjung diterima si pene­rima atau siswa.

“Kita sebagian wakil rakyat dituntut oleh wali murid dan menayakan ke­napa beasiswa tidak jadi juga dikirim ke rekening anaknya. Masalah ini mesti dicarikan solusinya oleh Disdikbud. Jika terkendala sistem dimananya yang salah dan mesti perbaiki,” tegas Ketua Fraksi Gerin­dra DPRD Padang ter­sebut.

Ia meminta masalah ini diselesaikan segera. Se­hingga masyarakat tidak kecewa da nada kepastian kenapa pencairan bea­siswa ini bisa gagal.

Sementara, Anggota Komisi IV DPRD Padang, Azwar Siry menilai gagal­nya penyaluran beasiswa ke penerima ini karena pengelolaan administrasi di manajemen suatu OPD lamban bergerak.

“Kita berharap hal ini diutamakan penyele­saian­n­ya oleh OPD. Agar sinkro­nisasi data terlihat dan keterlambatan pemba­ya­ran tidak terjadi lagi,” ucap kader Demokrat ini.

Menyikapi hal ini, Ka­disdikbud Padang, Habibul Fuadi membenarkan jika proses administrasinya te­lah clear dan data pene­rima telah diserahkan ke BPKA untuk dicairkan. “Kita telah tuntaskan syarat-syarat sesuai aturan,” ucapnya.

Ia menyampaikan, un­tuk koordinasi antar OPD selalu dilakukan. Agar ke­sa­lahan tidak terjadi dan kese­larasan data terlihat. (ade)