PADANG, METRO–Pejabat Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) dituntut harus mampu memahami tugasnya sebagai pelayan bagi masyarakat. Selain itu, juga harus bisa menjalin komunikasi yang baik dengan semua pihak pada semua level. “Hal ini bertujuan untuk optimalisasi pencapaian program unggulan pemerintah daerah,” tegas Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah, saat melantik dan mengambil sumpah 16 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemprov Sumbar, di Auditorium Gubernuran, Senin (3/1).
Menurut Mahyeldi, promosi maupun rotasi jabatan yang dilakukan adalah untuk meningkatkan pelayanan publik, agar lebih baik untuk tercapainya program dan kegiatan prioritas pemerintah daerah. “Pahami, jabatan itu amanah. Kita hadir untuk masyarakat. Apalagi di zaman susah sekarang ini. masyarakat menantikan kehadiran kita. Apalagi yang mengisi jabatan struktural, Ini harus jadi perhatian dan pedoman, kita harus menjadi contoh bagi kabupaten dan kota,” tegasnya.
Mahyeldi juga minta kepada pejabat dapat berkontribusi maksimal dalam pembangunan Sumbar. Melaksanakan tugas tidak hanya untuk mencapai target minimal, tapi lebih dari itu. Mahyeldi juga menegaskan dirinya juga akan melakukan evaluasi pada enam bulan setelah dilantik.
“Selama enam bulan pertama akan dievaluasi. kita tidak mau lambat, melambat-lambat dan menghambat. Kita ingin cepat karena tuntutan masyarakat harus cepat. Bagi yang tidak mencapai sesuai target dapat diberi sanksi. kalau kepala OPD tidak jelas langkah-langkahnya, berarti tidak prospek. Pahami betul visi misi. Jangan sampai ada yang tidak tau dengan program unggulan,” sambung Mahyeldi.
Khusus untuk direktur rumah sakit, Mahyeldi berpesan agar melakukan pembenahan serta perubahan paradigma sikap dan mental dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
“Perlu langkah kongkrit peningkatan kualitas pelayanan. dibenahi betul hospitality-nya betul-betul baik. Kenapa orang banyak memilih berobat keluar negeri? karena pelayanan yang ekselen, karena itu perlu ini dibenahi,” ucapnya.
Sebanyak 16 jabatan tersebut terdiri atas empat jabatan promosi, sembilan jabatan rotasi dan tiga jabatan diperpanjang. Berdasarkan Keputusan Gubernur Sumbar Nomor 821/6516/BKD-2021, tanggal 23 Desember 2021, keempat pejabat yang dilantik adalah, Drg. Busril, sebagai Direktur RSUD Dr. Achmad Muchtar Bukittinggi, dr. Elvi Fitraneti, sebagai Direktur RSUD Mohammad Natsir Kota Solok, dr. Mutiara Islam, sebagai Direktur RSUD Pariaman dan dr. Aklima, sebagai Direktur RSJ Prof.Dr. HB. Saanin.
Selanjutnya sembilan jabatan berdasarkan SK Gubernur Sumbar Nomor 821/6843/BKD-2021 Tanggal 31 Desember 2021, adalah Fathol Bari sebagai Kepala Dinas SDA dan Bina Kontruksi, Gemala Ranti sebagai Kepala Dinas P3AP2KB, Jumaidi sebagai Kepala Pelaksana (Kalaksa BPBD Provinsi Sumbar, Rifda Suriani sebagai Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan.
Kemudian, Erasukma Munaf sebagai Kepala Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang, Syaifullah sebagai Kepala Dinas Kebudayaan, Irsad sebagai Kepala Biro Kesra, Rosail Akhyari Pardomuan sebagai Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa, dan Doni Rahmat Samulo sebagai Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah.
Terakhir, tiga jabatan yang diperpanjang berdasarkan SK Gubernur Sumbar Nomor 821/6844/BKD-2021, adalah Reti Wafda sebagai Kepala Badan Litbang, Herry Martinus sebagai Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, serta Raflis sebagai Sekretaris DPRD Sumbar.(fan)
