ADINEGORO, METRO–Peneliti Spektrum Politika Andri Rusta menyebutkan, seorang wakil rakyat tentu harus mampu mendengarkan apa yang diminta oleh masyarakatnya karena begitulah hakikat perwakilan politik tersebut. Di sinilah dibutuhkan seni berpolitik anggota DPR menyikapi permintaan masyarakat secara arif dan bijaksana.
“Apakah permintaan tersebut bisa dikabulkan sesuai dengan fungsi politik yang diperankan atau harus menyampaikannya kepada pemerintah yang dikawal sampai permintaan tersebut direalisasikan. Patut diakui, dari sekian banyak anggota DPR, Andre Rosiade yang menguasai seni berpolitik seperti ini,” kata Kandidat Doktor Ilmu Politik Unpad ini.
Dosen FISIP Unand Padang ini menyebut, dari beberapa nama yang sering membuka kegiatannya kepada publik adalah Andre Rosiade dari Fraksi Partai Gerindra yang selalu mendapat liputan dari media lokal dan nasional. Hubungan Andre Rosiade dengan media ini sudah lama terbentuk, bahkan sebelum menjadi anggota DPR wakil Sumatra Barat.
“Sejak menjadi juru bicara Prabowo Subianto dalam Pemilihan Presiden tahun 2019, Andre Rosiade sudah menunjukkan kepiawaiannya mengkritik pemerintah atas nama ketidakadilan. Tentu ini menjadi nilai plus ketika Andre Rosiade mencalonkan diri sebagai wakil rakyat pada Pemilu 2019 yang lalu,” kata alumni FISIP Unand ini.
Kata Andri, keberaniannya menilai dan mengkritik kebijakan pemerintah ini bukan tanpa alasan. Kuatnya oligarki dalam penyelenggaraan pemerintahan berdampak pada proses pembuatan kebijakan di setiap kementerian. Akibatnya kebijakan yang dibuat tersebut seringkali meninggalkan realita di lapangan sebagai dasar dalam membuat kebijakan.
“Padahal sebagai wakil rakyat Andre Rosiade sangat memahami fakta dan data yang ada di lapangan yang berbeda dengan aspirasi masyarakat,” katanya.
Menurut Andri Rusta, perlunya wakil rakyat yang berani memperjuangkan aspirasi seperti ini adalah sebuah kebutuhan di tengah kekuatan politik yang terpolarisasi. Apalagi dalam konteks hubungan pusat-daerah yang semakin sentralistis. Posisi daerah yang cukup lemah ketika berhadapan dengan pemerintah pusat mengharuskan dibentuknya koalisi kekuasaan di tingkat pusat.
“Dalam teori koalisi vertikal (vertical coalition) dijelaskan tentang pentingnya membangun koalisi dengan kekuatan politik di tingkat pusat untuk memperjuangkan kepentingan daerah. Salah satu koalisi vertikal yang dibutuhkan adalah koalisi dengan anggota DPR yang memiliki kedudukan setara dengan pemerintah untuk menegosiasikan kepentingan masyarakat daerah yang diwakilinya,” katanya.
Inilah, katanya, yang seharusnya diperankan oleh wakil rakyat di DPR. Sayangnya tidak banyak yang mampu memainkan peranan ini kecuali beberapa nama yang disebutkan di atas. Bahkan di antara nama-nama anggota DPR tersebut justru yang paling menonjol Andre Rosiade dengan segala aktivitasnya yang bisa diamati oleh publik.
“Terlepas dari penilaian publik seperti apa, Andre Rosiade telah memberi warna baru dalam konteks hubungan wakil rakyat dan rakyat yang diwakilinya. Selama ini, makna keterwakilan terputus ketika anggota DPR ini terpilih. Tidak ada lagi komunikasi politik yang dihadirkan dengan konstituen kecuali ketika menjelang Pemilu. Bahkan ada kekhawatiran dari anggota DPR ini jika mengunjungi konstituennya takut dimintai banyak hal,” katanya.
Andri mengatakan, kepiawaian seperti ini harusnya juga dimiliki oleh anggota DPR yang lain agar aspirasi masyarakat bisa disampaikan kepada pemerintah pusat. Tentu ini semua bermula dari keberanian untuk menunjukan bagaimana anggota DPR ini menyuarakan kepentingan masyarakat Sumatera Barat dalam setiap sidang di DPR.
“Saya berandai-andai jika 14 orang wakil rakyat asal Sumbar ini seperti Andre Rosiade membangun koalisi vertikal bersama masyarakat di DPR, tentu Sumatra Barat akan jauh lebih maju,” tutupnya. (r)
