Balai Kota Padang.
M YAMIN, METRO–Takut dipenjara. Takut dipidana, karena salah menggunakan anggaran dan khawatir menggunakan anggaran yang dapat melibatkan para pejabat dalam kasus atau tindak pidana korupsi sehingga ada kemungkinan jabatan mereka dicopot, menjadi salah satu alasan masih rendahnya penyerapan anggaran dalam APBD Kota Padang 2015.
Kondisi ini juga dialami hampir seluruh daerah di Indonesia—, ketakutan pada kriminalisasi pejabat dalam penggunaan anggaran.
Memasuki bulan kedua triwulan ketiga, belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemko Padang masih rendah, baru mencapai 45,40 persen. Sejatinya, hingga Agustus, serapan anggaran belanja harus 60 persen.
Alasan serapan anggaran daerah menurut sejumlah kepala SKPD karena banyak pejabat yang takut dipidana, semisal salah menggunakan anggaran. Para pejabat pengguna anggaran masih takut menggunakan anggaran yang berisiko terjerat persoalan hukum.
Karena ketakutan itu, banyak program yang tidak terlaksana dan mengakibatkan anggaran dalam APBD tidak terserap sesuai target. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKA) Kota Padang, Syahrul melalui Kabid Perbendaharaan Kennedi, kepada POSMETRO, Senin (7/9) mengakui jika serapan anggaran masih rendah.
Selain karena masih banyaknya proyek dalam proses tender, persoalan yang menyebabkan serapan rendah, karena ketakutan pejabat tersangkut kasus hukum. Hal itu menjadi momok besar bagi sebagian pejabat pengguna anggaran di lingkungan Pemko Padang.
”Terutama bagi mereka yang menjabat sebagai kepala SKPD. Akibatnya, mereka lambat dalam memulai kegiatan,” sebut Kennedi.
”Rasa ketakutan itu masih sangat besar. Berbagai kasus hukum yang menyeret sejumlah pejabat daerah di seluruh Indonesia, ada yang ditangkap, dipenjara telah memberikan efek negatif pada mental mereka dalam memulai suatu kegiatan. Ini mungkin menjadi salah satu penyebab lemahnya serapan anggaran pada APBD 2015 ini,” ujar Kennedi.
Seharusnya para pengguna anggaran tak takut menggunakan atau belanja. Pasalnya, pengguna anggaran dilindungi Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Negara. Aturan tersebut menjelaskan, pejabat pengguna anggaran diberikan kewenangan melakukan diskresi, yaitu pengambilan keputusan atau tindakan yang dilakukan pejabat pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaran pemerintahan.
Dijelaskan Kennedi, lemahnya serapan anggaran secara keseluruhan diakibatkan karena masing-masing SKPD tidak mencapai target. Berdasarkan data di BPKA Padang, ada beberapa SKPD yang tidak capai target. Seperti, Dinas Perindagtamben (13,33 persen), RSUD Rasidin (25,51 persen), Bappeda (30,97 persen), Sekretariat Daerah (35,34 persen), Dinas Pekerjaan Umum (37,88 persen), BPMP2T (38,64 persen), Dinas TRTB dan Perumahan (38,72 persen), Dinsosnaker (42,06 persen).
Sebagian besar SKPD yang sudah mencapai target hanya kecamatan. Diantaranya, Kecamatan Padang Timur (68,77 persen), Kototangah (65,55 persen) dan Kuranji (65,19 persen). ”Yang baru cxapai target itu, ya beberapa kecamatan,” ujar Kennedi lagi.
Terpisah, Kepala Disperindagtamben Padang Hendrizal Azhar mengakui bahwa serapan anggaran memang masih rendah. Hal itu karena anggaran empat proyek fisik yang ada di Peirndagtamben saat ini baru akan dimulai. Seperti, pembangunan blok II Pasar Raya senilai Rp24,5 miliar, Blok IV sebesar Rp7,5 miliar, Pasar Lubukbuaya sebesar Rp1,7 miliar dan pembangunan kios di Pantai Air Manis sebesar Rp350 juta.
”Semuanya tergantung kontraktornya serius atau tidak. Pencairan dana sesuai aturan dan mekanismen. Semakin cepat selesai, semakin cepat uangnya keluar. Kalau sembarangan keluarkan uang, bisa masuk penjara saya,” tegas Hendrizal.
Taati Asas dan Aturan
Sekda Nasir Ahmad menghimbau setiap kepala SKPD tidak takut dalam menjalankan tugas menjalankan suatu program. Menurut Acil— panggilan Nasir, sepanjang pejabat taat asas dan aturan, maka tak akan berdampak hukum.
”Taati aturan yang ada. Semua sudah ada SOP-nya. Petunjuk teknis juga ada, jadi tak usah takut,” sebut Acil.
Ia menjelaskan, kepala SKPD adalah pengguna anggaran. Dan, pada diri masing-masing kepala SKPD harus tertanam perasaan yakin pada diri sendiri, bahwa apa yang dilakukan itu sudah sesuai aturan. Jika ada keraguan tentang segala hal, maka kepala SKPD bisa berkoordinasi dengan Inspektorat atau Bagian Hukum.
Di sisi lain, saat ini, kata Acil, Pemko sudah menandatangni MoU dengan kejaksaan agar ada pendampingan terhadap setiap kepala SKPD dalam membelanjakan anggaran.
Tidak Perlu Takut
Sementara, Wakil Ketua DPRD Padang Wahyu Iramana Putra mengatakan, seharusnya ada kesepakatan bersama antara muspida yang ada sehingga kepala SKPD tidak merasa ketakutan dalam menggunakan anggaran. ”Ini bukan hanya soal keberanian. Jika hanya bermodal keberanian tanpa mengikuti aturan tentu berujung masalah. Dengan adanya kesepakatan bersama, tentu membuat pengguna anggaran memiliki jaminan dan rasa aman dalam membelanjakan anggaran untuk pembangunan,” tegas Wahyu, Senin (7/9).
Kepada penegak hukum, juga diminta jangan mengada-ada dengan melakukan intervensi dalam sebuah proyek. Jika ada proyek bermasalah selayaknya proyek tersebut dilanjutkan hingga selesai, baru dilakukan pemeriksaan. Sehingga tidak terjadi kerugian negara lebih besar akibat permasalahan proyek yang berujung dengan bengkalai.
”Saya berharap ada pertemuan antara muspida, DPRD dan Pemko. Sekarang sudah bulan September, sedangkan serapan anggaran masih sangat rendah,” katanya.
Anggota DPRD Fraksi PPP Maidestal Hari Mahesa mengatakan, tidak ada yang perlu dikhawatrirkan oleh para pengguna anggaran. Kepala daerah juga jangan segan-segan mendayagunakan anggaran, apalagi untuk menyokong terciptanya program pembangunan.
”Jika semua dijalankan sesuai aturan, tentu tak ada yang salah. DPRD mendorong agar Pemko tetap mengebut pembangunan yang sudah direncanakan. Jika masih ada kekhawatiran, tentu kita akan pertanyakan keseriusan serta ketegasan wali kota untuk mendorong SKPD dalam penyerapan anggaran yang tinggi,” ungkapnya.
Dikatakan, bahwa tindakan pidana ditimbulkan jika dalam penyeraan anggaran tersebut apabila terjadi mark-up biaya, mark-up perencanaan dan penyuapan. ”Jika memanga ada ketiga unsur tersebut maka tentu bisa dipidana,” ujarnya. Jika anggaran yang ada tidak digunakan, tak hanya menyebabkan kerugian bagi Pemko. Namun, masyarakat juga menjadi tidak bisa menikmati hasil pembangunan. (tin/cr8)
