Bimtek Pimpinan dan Anggota DPRD Sumbar, Supardi: Politik Pragmatis Akibat Kurang Baiknya Komunikasi Politikus

BUKITTINGGI, METRO–Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat Supardi mengatakan, politik pragmatis atau politik uang, merupakan akibat dari kurang baiknya komunikasi politik dilakukan para politikus. Akibatnya terjadinya politik berbiaya mahal. Ini pun belum tentu menjamin keterpilihannya.

“Mendekati tahun politik 2024, maka mulai dari sekarang kita perlu me­mahami bagaimana strategi politik baik, mudah dimengerti masyarakat dan memberikan kontribusi terhadap elek­tabilitas dan nilai jual kita pada tahun politik akan datang dan ujung-ujungnya politik berbiaya tinggi dapat kita hin­dari,” ujar Supardi saat membuka bimbingan teknis pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Sumbar di Hotel Rocki Bukittinggi, Sabtu, 18-  21 Desember 2021.

Tema stategi komunikasi politik dalam berdemokrasi dam efektivitas fungsi pengawasan DPRD dalam pem­bahasan LKPJ kepala daerah. Hadiri Wakil ketua H. Irsyad syafar. Lc . M. Ed, Wakil ketua H. Suwirpen suib. S. Sos, Ketua STIA LPPN Ir. Yenni jufri. M. Si.

Menurut Supardi akrab disapa guru ini, Bimtek dilaksanakan hari  ini, sudah merupakan bintek kesekian kalinya, sudah puluhan atau mungkin sudah ratus bimtek ikuti.

“Oleh sebab itu, sekali-sekali kita perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Bintek, baik terhadap sistem atau pola pelaksanaan, materi, nara sumber ataupun pihak penyelenggara,” ujar Supardi.

Lanjut Supardi, apakah tujuan dan sasaran ingin dicapai dari pelaksanaan Bintek ini, sudah tercapai atau seberapa jauh Bintek ini bisa meningkatkan kapa­sitas Anggota DPRD dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.

“Apakah materi disajikan up to-date sesuai dengan perkembangan tugas dan fungsi DPRD. Apakah sistem pem­belajaran masih menarik bagi Anggota DPRD. oleh sebab itu, kita harapkan pihak penyelenggara bersama Sekwan perlu melakukan evaluasi secara me­nye­luruh terhadap pelaksanaan Bintek ini,” tanya Supardi.

Dikatakan Supardi, sesuai dengan topik diberikan pihak penyelenggara,  Bintek akan mendalami 2 materi pokok. Pertama Strategi Komunikasi Politik Dalam Berdemokrasi.

“Materi ini perlu bagi kita orang-orang politik dalam rangka persiapan tahun politik 2024 dan Kedua, Efektivitas Fungsi Pengawasan Terhadap LKPJ Kepala Daerah,” ujar Supardi

Ditambahkan Supardi, DPRD sesuai dengan kewenangannya akan mela­kukan pembahasan terhadap LKPJ ini dan dari hasil pembahasan tersebut, akan diberikan rekomendasi-rekomen­dasi dalam rangka perbaikan peren­canaan, penganggaran dan pemben­tukan Perda dan/atau kebijakan strategis Kepala Daerah.

“Pembahasan LKPJ dilakukan DPRD belum mampu memberikan kontribusi yang signifikan untuk perbaikan penye­leng­garaan pemerintahan daerah. Banyak persoalan yang terjadi terkait dengan LKPJ ini, mulai dari kualitas pembahasan oleh DPRD, tidak leng­kapnya data yang disajikan oleh Peme­rintah Daerah, banyak rekomendasi yang tidak ditindaklanjuti serta lemah­nya kedudukan DPRD dalam penyeleng­garaan pemerintahan daerah,” ujar Supardi.

Dijelaskan Supardi, agar pelaksa­naan fungsi pengawasan DPRD dapat lebih optimal terhadap pembahasan LKPJ Kepala Daerah, maka perlu ada metoda pembahasan dan rekomendasi-rekomendasi yang bernas dan yang lebih penting lagi bagaimana menaikan posisi DPRD dalam pembahasan LKPJ ini.

“DPRD tidak hanya dalam kedu­dukan memberikan rekomendasi saja, akan tetapi DPRD juga bisa memberikan penilaian kinerja terhadap Kepala Daerah, termasuk memberikan reward and punishment kepada Kepala Da­erah,” ujar Supardi.(hsb)