PADANG, METRO–Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meradang saat mengetahui ada empat kepala daerah tidak hadir saat rapat koordinasi dirinya bersama Gubernur Sumbar, bupati dan wali kota serta forkopimda, Jumat (17/12) di Auditorium Gubernuran.
“Tolong catat, saya sayangkan ada beberapa kepala daerah yang tidak hadir. Catat itu, tadi saya lihat Bupati Solok (Epyardi Asda) tidak hadir dan tidak diwakilkan. Kemudian Wali Kota Payakumbuh (Riza Falevi), katanya ada acara, tapi Sekda juga nggak (hadir) wakil juga nggak (hadir). Kemudian Wali Kota Padang Panjang (Fadly Amran), Wali Kota Padang (Hendri Septa) juga tidak hadir,” ungkap Mantan Kapolri ini, saat memberikan keterangan pers usai rapat koordinasi.
“Kalau yang datang wakil, masih find, sekda masih ok lah. Tapi kalau diwakilkan yang lain, saya tahu mereka bukan pengambil keputusan. Bukan. Kita yang hadir pengambil keputusan karena butuh bergerak cepat,” terangnya.
“Kalau sudah tidak hadir mereka tidak ngerti apa yang kita omongin, yang disampaikan oleh stafnya belum tentu sama. Saya sampaikan, Pak Gubernur sampaikan, Kapolda sampaikan, Pak Danrem sampaikan berbeda,” ucapnya dengan wajah serius.
“Situasi psikologinya tidak paham juga. Minta tolong sampaikan kepada publik, kita amati keseriusan teman-teman kepala daerah. Kita berharap Sumbar akhir tahun sudah bisa mencapai 70 persen. Bisa lebih. Ini memerlukan kolaborasi dengan jajaran Polri, TNI, Kabinda dan Danlantamal. Semua harus bergerak,” tegasnya.
Saat rapat koordinasi, Tito telah menyampaikan kritik ketidakhadiran kepala daerah tersebut. Ia menyebut “bapak” dari pemerintah daerah itu adalah Menteri Dalam Negeri. “Jadi saya sedih kalau yang datang bukan pengambil kebijakan,” katanya.
Ia bahkan memeriksa semua kepala daerah yang tidak datang, dan menanyakan langsung alasan ketidakhadiran itu kepada yang mewakili. “Ini perintah presiden dan kita semua harus serius untuk melaksanakan karena untuk kebaikan bangsa,” katanya.
Tito juga meminta kepada DPRD agar mendukung target pencapaian vaksinasi 70 persen hingga kahir tahun ini. Karena program vaksinasi ini menyangkut politik negara, bukan politik praktis. “Tolong DPRD didukung. Ini menyangkut politik negara, bukan politik praktis. Ini demi keselamatan rakyat,” tegasnya.
Tito juga mengingatkan, forkopimda masing-masing kabupaten kota, agar segera rapat bersama jajaran masing-masing dan koordinasi hingga sampai ke tingkat desa untuk mobilisasi vaksinasi masyarakat.
“Hanya dengan mobilisasi seperti itu target 70 persen selama dua minggu bisa tercapai. Tapi kalau hanya dilakukan secara sektoral gerakan sporadis tidak akan bisa. Tadi dari rapat koordinasi ada rasa confident yang tinggi dan komitmen yang kuat capai target 70 persen. Sehingga Sumbar makin aman dan ekonomi bergerak cukup baik,” harapnya.
Tito menegaskan, kehadirannya ke Provinsi Sumbar karena perintah Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi). Di mana Presiden RI, menurut Tito saat briefing dengan seluruh kepala daerah, TNI, Polri menyampaikan untuk mempercepat vaksinasi.
“Apalagi dengan adanya varian omicron ini. Maka strateginya pengetatan protokol kesehatan (prokes) terutama pakai masker. Masker. berulang- ulang Pak Presiden sampaikan. Kita tidak tahu karakter Omicron, ada yang menyebut penularan cepat tingkat keparahan kurang. Belum jelas. Data string scientist-nya belum dimiliki. Jangan gambling dan jangan panik. Tapi yang dilakukan penguatan prokes terutama masker dan percepat vaksinasi,” tegasnya.
Tito juga menambahkan, Presiden menargetkan sampai akhir tahun ini dosis pertama vaksin harus terlewati 70 persen. Angka ini hanya bisa didapat kalau 548 daerah bergerak serentak.
Sekarang kondisinya menurut Tito, ada daerah yang capai 70 persen dan ada yang belum. “Kita fokus konsentrasi pada daerah yang belum capai 70 persen. Termasuk Sumbar. Meskipun kecepatan Sumbar dua bulan terakhir baik, tapi belum capai 70 persen,” tegasnya.
Karena itu, Tito mnejelaskan, dirinya hadir rapat dengan Gubernur Sumbar dan jajaran, seluruh bupati wali kota, Kapolda Sumbar, Danrem 032 Wirabraja, Kabinda.
Termasuk juga rapat dengan Menteri Kesehatan, Kapolri, Panglima TNI, Jaksa Agung. “Semua perintah Presiden. Termasuk BUMN. Semuanya bergerak selama dua minggu ini. Pergi ke Papua, Sulawesi Utara, Aceh dan lain-lain,” tegasnya.
Hadapi Nataru
Saat rapat koordinasi, Tito juga mengingatkan, menghadapi Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2022 yang berpotensi kerumunan, agar semua pihak harus memiliki visi yang sama.
Langkah yang harus diambil, Tito lagi-lagi mengingatkan memastikan prokes berjalan. Kemudian, harus mencegah kerumunan. “Pada periode 24 Desember 2021-2 Januari 2022 tidak boleh ada kerumunan lebih dari 50 orang. TNI dan Polri dan pemerintah daerah harus memastikan ini,” katanya.
Dalam kunjungan itu ia sengaja membawa Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian penyakit Kementerian Kesehatan RI, Dr. dr. Maxi rein Rondonuwu, DHSM, MARS yang sangat paham soal pandemi Covid-19, agar pengambil kebijakan di Sumbar bisa menjadikan isi pertemuan sebagai pedoman.
Sementara itu, Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah melaporkan perkembangan Covid-19 di Sumbar. Saat ini Positivity Rate per 15 Desember 2021 jauh di bawah ambang batas WHO yaitu 0,16 persen. Capaian vaksinasi Sumbar saat ini 61,02 persen dan dosis II mencapai 35,55 persen dengan Kota Padang Panjang yang tertinggi.
Laju vaksiansi harian cukup tinggi di topang banyak program vaksinasi dari Polda, TNI, Binda, Perintah Daerah, Swasta dan Perguruan Tinggi. Saat awal Program Sumbar Sadar Vaksin (Sumdarsin) laju vaksinasi harian mencapai 107 ribu lebih sehari. Setelahnya 67-72 ribu per hari.
Mahyeldi melaporkan seluruh lapisan masyarakat ikut berpartisipasi aktif untuk meningkatkan capaian vaksinasi, sampai melakukan pendataan hingga pemerintahan terkecil. Menurutnya untuk beberapa daerah yang telah memenuhi syarat, vaksinasi untuk anak usia 6-11 tahun sudah dimulai. “Pemprov Sumbar mendukung dengan mengeluarkan surat edaran, demikian juga dengan bupati dan wali kota,” kata Mahyeldi.
Terpisah walikota Padang melalui Kepala Bagian Protokoler dan Momunikasi Pimpinan Pemko Padang yang juga merangkap juru bicara walikota, Amrizal Rengganis mengakui walikota Padang Hendri Septa memang tidak menghadiri rapat koordinasi penanganan covid 19 bersama Mendagri Tito Karnavian di kantor Gubernur Sumbar dikarenakan sedang mengikuti agenda lain di Jakarta dan Bali.
“Kemarin pak walikota bersama Sekda di Jakarta dalam rangka pemaparan tentang SAKIP di Menpan RB. Karena Padang sedang mengikuti penilaian. Sementara sekarang berada di Bali karena mengikuti agenda APEKSI,” beber Amrizal Renggganis.
Kedua agenda walikota tersebut merupakan agensa nasional yang tidak bisa diwakilkan. Dirinya sebut Rengga juga ikut mendampingi walikota di Jakarta dan Bali.
Di sisi lain, Kota Padang menurut Rengga juga telah mencapai target nasional untuk realisasi vaksin covid 19. Bahkan angkanya melebihi target yakni di atas 70 persen. “Kota Padang kan sudah capai target. Kita sudah lebih dari 70 persen kan,” sebut Rengga singkat.
Sementara itu Wali Kota Payakumbuh memalui Kabid Humas, Pemko Payakumbuh, Aulia Fajrin, menyebut bahwa Wali Kota Payakumbuh H.Riza Falepi, sudah merekomendasikan staf ahli Wali Kota untuk menghadiri rapat koordinasi penanganan covid-19 di auditorium gubenuran Sumatera Barat di Padang.
Dikatakan Aulia Fajrin, Wali Kota Payakumbuh H.Riza Falepi dan Wakil Wali Erwin Yunaz, tidak bisa meninggalkan Kota Payakumbuh, karena harus menghadiri rapat paripurna HUT Kota Payakumbuh ke-51tahun tepat tanggal 17 Desember 2021. Termasuk Sekretaris daerah yang juga ikut hadir dalam kegiatan yang Paripurna Dewan yang menghadirkan tokoh-tokoh masyarakat, Pemuda dan Bundo Kandung.
“Kota Payakumbuh HUT ke-51th, dan tidak memungkinkan untuk meninggalkan Kota Payakumbuh, karena sidang paripurna HUT Kota Payakumbuh di DPRD Kota Payakumbuh. Meski begitu, Wali Kota Payakumbuh merekomendasikan staf ahli wali kota Evi Jaya, untuk menghadiri kegiatan pembahasan rapat koordinasi penanganan covid-19,” sebut Kabid Humas, Aulia Fajrin.
Fajrin menyebut, dari informasi yang dibacanya disalah satu media online menyebutkan bahwa bapak Mendagri menginginkan yang hadir rapat koordinasi penanganan covid-19 ini adalah yang bisa mengambil keputusan seperti Wali Kota, Wakil Wali Kota dan minimal Sekretaris Daerah. (fan/tin/r)
