SAWAHAN, METRO–Tidak hadirnya Wali Kota Padang Hendri Septa saat rapat koordinasi penanganan Covid-19 di auditorium Gubernuran Sumbar, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, dikritisi oleh anggota DPRD Kota Padang, Jumat (17/12).
Budi Syahrial anggota DPRD Kota Padang menyayangkan ketidakhadiran Wali Kota Padang saat rapat koordinasi penanganan Covid-19 tersebut, di Auditorium Gubernuran. Menurutnya, sudah saatnya Wali Kota Padang Hendri Septa mencari pendampingnya sebagai Wakil Wali Kota untuk menjalankan roda pemerintahan di Kota Padang.
“Ini yang saya takutkan. Ketika wali kota sibuk, seharusnya yang menghadiri rapat tersebut adalah wakil wali kota. Sayangnya, hingga saat ini, siapa calon wakil wali kota saja tidak ada. Hentikan tarik ulur PKS dengan PAN tentang siapa yang mengisi posisi wawako ini. Lebih baik tentukan sekarang siapa wakil wali kota, permasalahan selesai,” tegasnya, Jumat (17/12).
Ia memandang, rapat bersama Mendagri tentang koordinasi penanganan Covid-19 itu sangat penting. Apalagi, Kota Padang merupakan salah satu daerah tujuan wisata di wilayah Pulau Sumatera.
“Jangan sampai ketidakhadiran wali kota dalam rapat tersebut, tempat -tempat objek wisata di Kota Padang di tutup selama pergantian tahun baru. Ini yang kita takutkan. Ekonomi tidak bergerak, kasihan kita terhadap pedagang yang mengharapkan rupiah di pergantian tahun baru,” paparnya.
Sebelumnya Mendagri Tito Karnavian marah gara-gara empat kepala daerah di Sumbar tak hadir dalam rapat koordinasi penanganan Covid-19, Jumat (16/12). Keempat kepala daerah di 19 kota/kabupaten yang tidak hadir adalah Bupati Solok Epyardi Asda, Wali Kota Payakumbuh Riza Falevi, Wali Kota Padang Panjang Fadly Amran, dan Wali Kota Padang Hendri Septa.
“Saya mencatat beberapa kepala daerah tidak hadir di sini. Bupati Solok tidak hadir. Wali Kota Payakumbuh tidak datang, katanya ada acara. Wali Kota Padang Panjang, Wali Kota Padang juga enggak hadir,” tukas Tito pada rapat tersebut.
Menurut Tito, rapat tersebut penting untuk menentukan langkah penanganan Covid-19 dan percepatan vaksinasi. “Saya minta tolong disampaikan kepada publik. Kita akan mengamati keseriusan kepala daerah dalam penanganan Covid-19 dan vaksinasi ini,” tegas Tito. T
ito mengatakan, kepala daerah harusnya mengirimkan wakil kepala daerah atau sekda ke rapat agar bisa mengambil keputusan. “Kalau yang datang wakilnya, fine. Sekda juga masih bisa, tapi kalau yang lain, saya tahu tidak akan bisa mengambil keputusan. Yang hadir harusnya yang bisa mengambil keputusan. Kita harus bergerak cepat. Kita berharap di akhir tahun sumbar bisa mencapai 70 persen atau lebih. Ini perlu dilakukan kolaborasi dengan jajaran TNI, Polri, dan semua ber gerak,” kata Mendagri.
Kunjungan Mendagri ke Sumatera Barat untuk mendorong percepatan program vaksinasi yang jelas cakupan vaksinasinya masih rendah.
“Kita berharap di akhir tahun, Sumatera Barat sudah bisa mencapai 70 persen, bisa lebih, ini memerlukan kolaborasi dengan jajaran TNI/Polri, Pak Kabinda, Pak Danlamatal, semua bergerak, dan tolong DPRD dukung,” katanya.
Rapat koordinasi diharapkan terjadinya percepatan vaksinasi, dan kepala daerah mampu bekerja cepat dalam perceparan vaksinasi. Selain itu, Mendagri berharap adanya komitmen dari kepala daerah untuk melampaui target vaksinasi sebesar 70 persen. (ade)
