AGAM, METRO–Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menerbitkan sebanyak 512 sertifikat tanah milik masyarakat Kabupaten Agam tahun 2021. Senin (13/12), Bupati Agam, Andri Warman menerima sertifikat secara simbolis menyerahkan sertifikat kepada perwakilan penerima, di aula SMKN 1 Ampek Angkek. “Selamat kepada masyarakat yang telah menerima sertifikat ini, sebagai bukti kepemilikan sah atas tanah,” ujar Bupati Agam Andri Warman.
Dengan telah diterimanya sertifikat ini diharapkannya jadi hal yang menguntungkan bagi masyarakat terutama dalam penyelesaian sengketa tanah. “Karena persoalan tanah adalah masalah krusial yang sering terjadi di tengah masyarakat, sehingga kita berharap sertifikat ini dapat mengatasi permasalahan tersebut,” sebut bupati.
Tidak hanya itu, sertifikat juga bisa digunakan sebagai jaminan jika masyarakat ingin melakukan pinjaman ke bank. Apalagi Bupati Agam sudah melakukan kerjasama dengan Bank Nagari, terkait permodalan bagi pelaku usaha.“Kita sangat mendukung masyarakat membuka usaha, yang dapat jadi sumber penghasilan tambahan keluarga,” kata Andri.
Sementara itu, Kepala Kantor Pertanahan Agam Yunaldi menyebutkan, sebanyak 512 sertifikat itu diterbitkan untuk tiga nagari, dari 9.000 bidang tanah yang dipetakan. Ketiga nagari itu seperti Nagari Ampang Gadang sebanyak 245 sertifikat, Nagari Biaro Gadang 238 sertifikat dan Nagari Bukik Batabuah 29 sertifikat.
“Meski baru 512 sertifikat yang diterbitkan, tapi sisanya sudah terpetakan dan telah diketahui letak dan luasnya. Jika masyarakat sudah melengkapi alas haknya, maka sisanya itu bisa dilanjutkan untuk penerbitan sertifikatnya,” terang Yunaldi.
Yunaldi berharap, 2024 tanah di Kabupaten Agam sudah tersertifikatkan, minimal terpetakan sesuai target dari Kementerian ATR/BPN. Namun, ada beberapa hal yang perlu diluruskan, karena ada image masyarakat bawa pajak mahal setelah tanah disertifikatkan, tapi mereka tidak menyadari harga tanah bisa naik setelah ada sertifikat.
“Kemudian kita juga menyadari kekhawatiran ninik mamak jika yang disertifikatkan adalah tanah pusako tinggi. Padahal, Kementerian ATR/BPN sudah punya solusi untuk atasi kekhawatiran itu,” kata Yunaldi. (pry)
