PADANG, METRO–Pemerintah Provinsi Sumatra Barat (Pemprov Sumbar) di bawah kepemimpinan Gubernur, Mahyeldi Ansharullah bersama Wakil Gubernur, Audy Joinaldy memiliki perhatian serius terhadap Hari Bela Negara, yang akan diperingati pada 19 Desember 2021 nanti.
Salah satu wujud perhatian tersebut, dengan memperjuangkan percepatan pembangunan Kawasan Monumen Nasional Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI), yang masih belum selesai 100 persen.
Pembangunan Monumen Nasional Bela Negara di Koto Tinggi Kecamatan Gunung Omeh, Kabupaten Limapuluh Kota ini, sangat penting. Karena tidak hanya berperan sebagai pengingat sejarah.
Tetapi juga dalam pengembangan kawasan segi tiga emas yang menghubungkan tiga kabupaten yang berdekatan dengan lokasi Monumen Bela Negara. Yaitu, Kabupaten Agam, Pasaman, dan Limapuluh Kota.
Bahkan, tiga kepala daerah tersebut telah menandatangani kerjasama untuk pengembangan pariwisata, pendidikan, Koperasi dan UMKM, serta sektor lain, yang akan memicu pertumbuhan ekonomi masing-masing daerah. Dengan sumbunya terpusat di lokasi monumen.
Mahyeldi berupaya menggalang dukungan pemerintah pusat, untuk menuntaskan pembangunan monumen tersebut. Penggalangan dukungan dengan mendatangi Ketua MPR RI Bambang Soesatyo.
Kepada Ketua MPR, Mahyeldi mengatakan, monumen ini adalah pengingat tonggak sejarah peristiwa PDRI, yang menjaga kedaulatan NKRI di mata internasional saat agresi Belanda II.
“Sejarah yang fundamental ini penting untuk diingat guna meningkatkan rasa nasionalisme, salah satunya dengan penyelesaian pembangunan Monumen Nasional PDRI,” terangnya.
Saat ini secara fisik bangunan Monumen Nasional PDRI sudah hampir rampung, namun masih butuh penyelesaian pada beberapa sisi, termasuk interior.
Selain meminta dukungan, Mahyeldi sekaligus mengundang Ketua MPR RI, untuk menghadiri Peringatan Hari Bela Negara ke-73 sambil meninjau kondisi monumen nasional tersebut.
Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo menyambut baik undangan Gubernur Sumbar dan akan menjadwalkan untuk menghadiri peringatan Hari Puncak Peringatan Hari Bela Negara ke-73 tahun 2021 di Sumbar.
Sebelumnya, Mahyeldi juga sudah meminta dukungan dari Kementerian Pertahanan serta Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD.
Mahyeldi juga meminta dukungan Kementerian Pertahanan (Kemenhan) RI dengan beraudiensi bersama Direktur Jenderal Potensi Pertahanan Kementerian Pertahanan RI, Mayjen Dadang Hendrayudha di Kantor Dirjen Pothan.
Tidak hanya memperjuangkan percepatan pembangunan Monumen Nasional PDRI, Mahyeldi juga ingin peringatan Hari Bela Negara ke-73 tahun ini yang akan diisi dengan rangkaian kegiatan, berjalan sukses.
Hari Bela Negara akan diisi dengan berbagai acara. Antara lain, Tour de PDRI, seminar, focus group discusion (FGD), Bakaba Bela Negara, napak tilas, dan lain-lain. Kegiatan ini diharapkan dapat menciptakan semangat Bela Negara Khususnya di kalangan pelajar dan milenial.
Sekadar diketahui, penetapan 19 Desember sebagai Hari Bela Negara dilatarbelakangi dengan alasan kuat. Yaitu, terjadinya agresi militer Belanda II pada tanggal 19 Desember 1948.
Di mana pada 72 tahun yang lalu, bangsa Indonesia menghadapi situasi genting yang memaksa perpindahan ibu kota negara dari Yogyakarta ke Bukittinggi, dengan membentuk PDRI.
Dalam kondisi ini, sistem pemerintahan Indonesia kembali terusik oleh pihak Belanda yang berhasil menguasai Kota Yogyakarta. Bukan hanya itu, jatuhnya Kota Yogyakarta di tangan Belanda juga bersamaan dengan ditangkapnya Soekarno, M Hatta dan Syahrir yang diasingkan ke luar Jawa.
Karena kondisi yang semakin tidak stabil, mendorong dibentuknya PDRI agar sistem pemerintahan Indonesia masih bisa dijalankan meskipun dalam situasi genting. Deklarasi PDRI yang dibentuk pada 19 Desember 1948 oleh Sjafruddin Prawiranegara.
PDRI berdiri selama 207 hari. Tanggal 13 Juli 1949, Sjafruddin mengembalikan mandat kepada Soekarno, dan beberapa bulan berselang, Belanda akhirnya mengaku kedaulatan RI secara penuh. Keputusan peringatan Hari Bela Negara diatur dalam Keppres Nomor 28 tahun 2006. (ADP)
