PARIAMAN, METRO–Wali Kota Pariaman H Genius Umar, kemarin, tandatangani komitmen bersama implementasi reformasi birokrasi. Kegiatan tersebut merupakan rangkaian dari kegiatan seminar nasional reformasi birokrasi, dengan tema peningkatan pelaksanaan reformasi birokrasi di pemerintah daerah melalui komitmen pimpinan Pemerintah Provinsi Dan Kabupaten/Kota.
Menko Polhukam Mahfud MD menjelaskan masih adanya faktor yang menyebabkan Reformasi Birokrasi di RI belum bisa diimplementasikan dengan baik. Salah satunya adalah mental pejabat yang masih ingin dilayani daripada melayani masyarakat, pola pikir birokrat dan komitmen pimpinan, masih adanya birokrasi yang berbelit-belit, dan budaya afiliasi yang melekat sehingga dapat mendorong praktek KKN.
“Faktor lain yang menghambat Reformasi Birokrasi adalah Komitmen pimpinan, setiap perubahan harus diikuti dengan komitmen pemimpin, tanpa hal tersebut, akan mustahil bisa dilakukan perubahan, pemimpin harus memiliki komitmen dalam melakukan modernisasi birokrasi, diantaranya dalam melalui sistem informasi, menyederhanakan prosedur yang rumit, dan mempercepat pelayanan kepada masyarakat,” ungkapnya.
Sementara itu Walikota Pariaman, Genius mengungkapkan Reformasi Birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai good governance dan melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan, terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur. “Pemko Pariaman telah meraih Opini WTP untuk kedelapan kalinya, dengan opini WTP ini, Pemko Pariaman terus berbenah dalam Reformasi Birokrasi, salah satunya penyajian laopran keuangan secara akuntabel, transparan dan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku,” ujarnya.
Lebih lanjut Genius menuturkan bahwa Pemko Pariaman terus meningkatkan pelayanan publik terhadap masyarakat di Kota Pariaman. Pelayanan publik terhadap segenap masyarakat adalah menjadi tanggungjawab pemerintah. Kita tidak ingin dalam pelayanan publik banyak mengalami hambatan terutama dalam kualitas pelayanan. “Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik harus mereka rasakan, apalagi saat ini Pemko Pariaman sudah mendirikan Mal Pelayanan Publik (MPP), dimana dalam satu lokasi, masyarakat dapat melakukan pengurusan berbagai hal,” ungkapnya. (efa)
