SAWAHAN, METRO–Ketua Fraksi Persatuan Berkarya NasDem DPRD Kota Padang, Helmi Moesim menyebut, belum jelasnya penghuni calon Wakil Wali Kota A sampai sekarang, diduga karena ada tarik ulur calon antara masing-masing partai pengusung. Padahal sudah berbulan-bulan kursi BA 2 A tersebut kosong sejak Hendri Septa “naik tahta” menjadi wako menggantikan Mahyeldi yang memenangkan Pilkada sebagai Gubernur Sumbar.
“Kita berharap partai pengusung PAN dan PKS menghentikan hal itu, dan segera kirim nama calon Wawako kepada Wali Kota Hendri Septa. Sehingga kekosongan kursi Wawako tak lama terjadi serta publik tidak menyebut bahwa DPRD Padang yang menahan proses pemilihan,” ungkap Helmi, Kamis (25/11).
Ia mengatakan, masalah pengisian kursi Wawako jangan diulur-ulur waktunya. Sebab berdampak pada pelayanan masyarakat. Apalagi banyak pejabat OPD diisi Pelaksana Tugas (Plt).
Kota Padang saat ini masih banyak tertinggal pembangunannya disbanding dengan kota-kota lain di Indonesia. Wali Kota dinilai membutuhkan pendamping untuk membantu membangun kota ini.
“Apabila salah satu partai telah ada rekomendasi DPP, kirimkan ke Wako Padang langsung. Jangan ditahan-tahan. Seriuslah dalam memproses pemilihan Wawako ini,” tukas Helmi.
Apabila telah masuk namanya ke DPRD, pimpinan siap surati partai yang belum kirimkan nama calon.
Sebelumnya, Ketua DPRD Kota Padang, Syafrial Kani menegaskan persoalan kursi Wakil Wali Kota Padang yang sampai sekarang belum jelas penghuninya, bukan karena DPRD Padang memperlambat prosesnya. Namun, letaknya pada partai pengusung dan Wako Padang Hendri Septa.
“Kami di DPRD tidak ada menahan proses pemilihan Wawako. Kuncinya ada di partai pengusng, PAN dan PKS,” tegas kader Partai Gerindra ini.
Ia mengatakan, jika PKS telah memprosesnya dan memberikan nama calon ke Wali Kota tentu masalahnya terletak di partai PAN. “Kita berharap Wako Padang respon cepat soal kursi BA 2 A. Sebab masyarakat bertanya-tanya. Jangan ditahan-tahan juga pengisian kursi Wawako,” ucap Ketua DPC Gerindra Padang ini.
Menurutnya, Wako harus serius dalam menyikapi hal ini. Apalagi yang di nanti, sebab waktu berjalan terus. “Kalau kita ingin membangun Padang, kesampingkan kepentingan politis dan dahulukan rakyat,” paparnya.
Ia mengatakan, hingga detik ini DPRD belum menerima nama Cawawako dari Wali Kota Padang. Jadi apa yang mau diproses. “Wako selaku pimpinan partai merespon keinginan warga Padang. Agar sinergisitas bisa dilakukan dan program yang ada berjalan maksimal,” tegasnya.
Ia menyampaikan, Wako selaku pimpinan partai merespon keinginan warga Kota Padang. Agar sinergisitas bisa dilakukan dan program yang ada berjalan maksimal. Bagaimana wakil rakyat menanggapi masalah ini.
Berdasarkan aturan yang ada untuk memilih Wawako Padang diusulkan dua nama dari partai pengusung. Dua nama dari PAN yang direkomendasikan adalah Amril Amin, saat ini Wakil Ketua DPRD Padang, dan Ekos Albar saat ini menjabat sebagai Wakil Bendahara Umum DPP PAN.
Sedangkan dari PKS, dua nama yang direkomendasikan adalah Mulyadi Muslim saat ini menjabat Sekretaris Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Padang, dan Muharlion Ketua DPTD PKS Kota Padang. (ade)
