SAWAHAN, METRO–Polresta Padang mencatat sejak Januari 2021 hingga November ini terdapat 82 laporan polisi terkait kasus kejahatan seksual pada anak. Dari 82 laporan tersebut, jumlah korbannya bisa lebih dari angka kasus terlapor tersebut. Jika dibanding dengan tahun lalu, terjadi kenaikan mencapai 100 persen, karena dari Januari hingga Desember 2020 terdapat 48 kasus atau laporan polisi.
Meningkatnya kasus kejahatan seksual pada anak ini membuat miris Ketua DPRD Padang Syafrial Kani. Ia juga mempertanyakan dari segi mana Kota Padang bisa raih penghargaan Kota Layak Anak. Sementara kondisi terkini adalah anak-anak di Kota Padang banyak terancam kasus kekerasan dan juga kejahatan seksual.
“Tak pantas rasanya Kota Padang menggenggam simbol Kota Layak Anak jika kasus kejahatan seksual meningkat. Ini memalukan sekali. Perlu dijelaskan oleh Pemko Padang disisi mana kita disebut kota yang layak terhadap anak,” tegas kader Partai Gerindra ini, Minggu (21/11).
Ia mengungkapkan, masalah kejahatan seksual terhadap anak ini sangat berat dan perlu untuk diselesaikan Pemko Padang secepatnya. Apalagi Kota Padang adalah ibu kota provinsi. “Problem ini tak bisa didiamkan. Apalagi Sumbar berfalsafah Adat Basandi Syarak Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK),” tukas Koordinator Komisi IV DPRD Padang ini.
Dengan masalah ini membuktikan bahwa program Pemko Padang yang dilaunching seperti 1821 tak berjalan maksimal dan sekadar seremonial saja. “Kita berharap ini perlu dievaluasi dan buatlah program yang implementasinya berbekas di tengah masyarakat dan tak untuk mendapat penghargaan saja. Namun diamalkan betul oleh warga Kota Padang,” paparnya.
Ia menyampaikan, sinergisitas semua pihak perlu dilibatkan Wali Kota ke depannya, termasuk MUI. Agar perubahan terjadi dan kekerasan pada anak zero kasusnya. Termasuk seksual. Jangan sebuah program dibebankan di satu OPD saja. Nanti hasilnya tak maksimal.
Sebelumnya, Kasat Reskrim Polresta Padang, Kompol Rico Fernanda mengungkapkan, dari 82 kasus yang terjadi hingga saat ini, untuk pelaku, mayoritas berasal dari kalangan terdekat dari korban sendiri. Mulai dari kakek, ayah, kakak, paman hingga tetangga. Data tersebut, berdasarkan laporan masyarakat yang masuk ke Mapolresta Padang dan fakta-fakta di lapangan.
“Dalam bulan ini saja (November) terdapat dua kasus, yakni seorang bapak mencabuli anak kandungnya dan seorang kakek yang mencabuli cucu kandungnya, itu baru dalam bulan ini saja. Sementara untuk bulan bulan sebelumnya, hal yang sama juga terjadi, dengan pelaku berasal dari kalangan terdekat dari korban,” papar Rico Fernanda.
Teranyar, kasus kejahatan seksual terhadap anak atau pemerkosaan terhadap dua bocah adik kakak yang terjadi di kawasan Mata Air, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang kini menjadi perhatian publik. Kenapa tidak, kedua bocah itu diperkosa oleh lima orang anggota keluarga sedarahnya, yang terdiri dari kakek, paman, sepupu hingga kakak kandung korban.
Di sisi lain, menurut Rico, di tengah kondisi terjadinya peningkatan kejahatan seksual terhadap anak di Kota Padang, Polresta Padang, melalui Kasat Reskrim menyebutkan bahwa hal ini membutuhkan kerjasama dari semua pihak, bukan saja menjadi tanggung jawab pihak kepolisian untuk menekan angka kejahatan tersebut.
“Menurut kami, ini dibutuhkan kerja sama dengan semua pihak, bukan saja dari pihak kepolisian, salah satunya kami juga telah bekerjasama dengan pihak Dinas Sosial, dari Bapas, dari instansi yang berkaitan dengan perempuan dan anak, untuk bersama sama menekan angka kejahatan seksual terhadap anak,” kata Rico.
Ketika hal ini masih saja terjadi, artinya memang dibutuhkan kerja sama dengan semua pihak yang ada. Termasuk untuk mengedukasi masyarakat agar memahami kasus kasus kejahatan seksual pada anak, yang meningkat tajam dibanding tahun 2020 yang lalu, dengan angka kenaikan mencapai 100 persen. (ade)
