SAWAHAN, METRO—Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kota Padang tentang Retribusi Jasa Umum resmi jadi Peraturan Daerah (Perda). Ketua DPRD Syafrial Kani mengatakan dengan disepakatinya Ranperda itu, Pemko Padang diminta mensosialisasikan Perda di tengah masyarakat. “Matangkan sosialisasi pada masyarakat dan bagi yang melanggar beri sanksi sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP),” ujarnya usai Pengesahan Ranperda, Senin (15/11) diGedung DPRD Kota Padang.
Ia juga meminta masyarakat Padang menjalani aturan yang ada. Jangan enaknya saja mau. “Kita berharap PAD Padang ke depannya meningkat,” paparnya Wali Kota Padang, Hendri Septa menyambut baik dan mengapresiasi DPRD yang telah menyetujui Ranperda Retribusi Jasa Umum dijadikan Perda.
Ia menyebutkan, Perda Retribusi Jasa Umum ini dihadirkan untuk menyesuaikan perubahan aturan terbaru dari Pemerintah Provinsi atau Pusat. “Kita berharap melalui Perda ini bagaimana nilai atau besaran retribusi jasa umum itu betul-betul pas untuk PAD Padang. Selain itu memang seharusnya sudah dilakukan pembenahan.
Karena retribusi jasa umum yang lama mungkin tidak sesuai lagi kondisinya dengan yang sekarang,” paparnya. Ranperda RPJMD Sebelumnya, Wako Hendri Septa menyampaikan Ranperda tentang Perubahan Atas Perda No 6 Tahun 2019 tentang RPJMD Tahun 2019-2024 dalam Sidang Paripurna Istimewa DPRD Padang. Hendri mengatakan, dalam pelaksanaan RPJMD Kota Padang 2019-2024 yang telah dilaksanakan dalam RKPD dan APBD tahun anggaran 2019, 2020 dan 2021, mengalami beberapa hal yang mendasari perubahan terhadap RPJMD. “Hal itu dikarenakan, seiring terbitnya peraturan baru dari Pemerintah Pusat, kondisi pandemi Covid-19 yang berdampak terhadap pencapaian target-target indikator kinerja pembangunan Kota Padang, serta target pendapatan daerah baik dari pendapatan transfer maupun dari PAD.
Selain itu, guna melakukan penyesuaian terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dan RPJMD Sumbar 2021-2026,” sebutnya Prubahan RPJMD Kota Padang 2019-2024, tentu menjadi tonggak penting Pemko mengarungi tiga tahun menjelang akhir periode RPJMD 2019-2024. (ade)
