SAWAHAN, METRO–Anggota DPRD Kota Padang, Budi Syahrial mengatakan, sektor perparkiran di Kota Padang belum terkelola dan terbenahi dengan baik oleh Pemko Padang. Hal itu dibandingkan pendapatan daerah dari sektor Parkir Kota Padang dengan Kota Pekanbaru Riau yang jauh lebih baik dari Kota Padang.
“Coba bandingkan, Kota Pekanbaru pendapatan daerah dari sektor perparkirannya jauh lebih baik dari Kota Padang. Hal ini terlihat dari realisasi capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang hanya mencapai Rp900 juta dari target sebesar Rp1,3 miliar pertahun di Padang. Bandingkan dengan Kota Pekanbaru yang capaiannya mencapai Rp30 miliar pertahun,” ungkap Budi, Jumat (12/11).
Ia menambahkan, tidak terbenahinya sektor perparkiran di Kota Padang sejak Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah menjabat sebagai Wali Kota Padang.
“Semrawutnya PAD di sektor perparkiran sudah terjadi sejak Mahyeldi Ansharullah menjabat sebagai Wali Kota Padang. Kalau mau membantu membenahi perparkiran di Kota Padang, Gubernur Sumbar harus berkontribusi dalam penertiban parkir liar serta PKL yang berdagang di bahu jalan di Kota Padang,” ucapnya.
Ia berharap, Gubernur Sumbar memerintahkan Pol PP Sumbar untuk membantu Pol PP Kota Padang dalam hal penertiban, karena personel dari Pol PP Kota Padang sangat terbatas jumlahnya.
“Perwakilan dari pemerintah pusat itu adalah Gubernur. Seharusnya Gubernur turut membantu dalam hal penertiban dengan menurunkan Pol PP Sumbar. Pemerintah seharusnya tidak boleh kalah, kerjasamakan dengan Forkopimda untuk memberantas oknum parkir liar khususnya yang meresahkan di tempat lokasi wisata di Kota Padang. Jadi, Gubernur Sumbar jangan bisa menyindir saja,” ucapnya.
Sebelumnya Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah mengeluhkan petugas parkir liar yang melakukan pemalakan sehingga meresahkan pengunjung wisata di Kota Padang. Hal ini diungkapkan gubernur saat peresmian Hotel Santika Premiere Padang, Kamis (11/11).
“Di saat sektor pariwisata menjadi andalan untuk menggerakkan ekonomi di Sumatera Barat, tetapi petugas parkir belum bersikap ramah kepada pengunjung. Oleh karena itu perlu dilakukan pembenahan agar Sumbar benar-benar siap dalam hal menerima kunjungan wisatawan,” ucapnya.
Wali Kota Padang, Hendri Septa berjanji akan melakukan pembenahan dan menindak parkir liar yang meresahkan pengunjung yang datang ke Kota Padang. “Kami telah koordinasikan dengan SK4 untuk mengatasi parkir liar yang meresahkan pengunjung khususnya di tempat wisata di Kota Padang,” ucapnya.
Ia menjelaskan, petugas parkir resmi yang ada di Kota Padang adalah petugas parkir yang memakai baju identitas yang diarahkan oleh Pemko Padang.
“Petugas parkir yang kita siapkan adalah petugas parkir yang mempunyai identitas yang telah ditetapkan Pemko Padang,” papar Politisi Partai Gerindra ini.
Ia tidak menutup kemungkinan perparkiran akan diatur secara digitalisasi untuk mengurangi kecurangan dan meminimalisir oknum petugas parkir liar.
“Kita akui, sektor perparkiran masih rendah PAD nya bagi Kota Padang. Ke depan, kita akan terapkan perparkiran secara digital demi meningkatkan PAD di sektor perparkiran,” sebutnya. (ade)
