Tuntut Kesehatan, Pertanian, dan Kesehatan
PADANG, METRO – Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) yang berada di Sumatera Barat, Senin (29/10) pukul 14.00 WIB memadati gedung DPRD Provinsi Sumatera Barat. Mereka mendesak evaluasi kinerja Jokowi-JK yang telah memerintah 4 tahun.
Dalam aksi tersebut, mahasiswa dengan aneka jaket kampus tampak membawa atribut-atribut serta spanduk yang bertuliskan “Evaluasi Era Jokowi JK, dan Penuhi Hak Masyarakat Indonesia.” Tulisan itu diboyong dari Simpang 3 Kampus Universitas Bung Hatta (UBH).
Sekitar satu jam setelah merapat di gedung DPRD Sumbar, aksi mahasiswa pun tidak ditanggapi oleh salah satu pejabat DPRD. Mereka nekat masuk ke dalam gedung yang saat itu dikawal ketat oleh kepolisian. Sekitar pukul 15.00 WIB Ketua DPRD Sumbar Hendra Irwan Rahim datang dan menyambut demonstran.
Koordinator Lapangan Aksi Jalaludin megatakan, mereka menuntut beberapa hal dalam bahan evaluasi kinerja pemerintahan Jokowi-JK yang dianggap gagal selama era kepemimpinannya. “Kami menuntut pemerintah untuk mengembalikan subsidi listrik 900 VA dan BBM, serta jamin keterjangkauan harga kebutuhan pokok bagi rakyat,” ujarnya.
Mereka juga menuntut enam hal lainnya dalam bentuk laporan terlampir, terkait evaluasi kinerja pemerintah yang dianggap tidak maksimal itu. Hal kedua ia meminta Pemerintah mewujudkan jaminan pendidikan nasional dan layanan kesehatan yang berkulitas dan membebaskan, Tuntutan ketiga adalah menuntut Pemerintah mengusut tuntas kasus korupsi E-KTP tanpa adanya intervensi politik, berantas praktik korupsi, kolusi dan nepotisme sampai ke akar-akarnya.
Dan hal terakhir mereka meminta pemerintah untuk menghilangkan dominasi asing dan nasionalisasi aset-aset bangsa serta mewujudkan kedaulatan pangan, energi dan maritim.
”Tetapi kami BEM SI khususnya Sumbar memokuskan tiga tuntutan, yaitu kesehatan bagi rakyat miskin, pertanian yang tidak berdaulat, dan masalah pendidikan yang bagi masyarakat dan mahasiwa tidak memiliki banyak lapangan pekerjaan,” ujarnya.
Mereka mendesak DPRD, agar sampaikan aspirasi ke presiden untuk di tindaklanjuti. Mereka mengaku akan selalu memantau apakah aspirasi-aspirasi ini sampai di tangan presiden atau tidak.
”Dan apabila tidak sampai, kami akan lakukan pergerakan pergerakan yang nyata agar tujuan dan tuntutan kami sampai pada presiden repiblik indonesia,” sambungnya.
Ketua DPRD Sumbar Hendra Irwan Rahim menanggapi baik aspirasi-aspirasi tersebut. “Saya menerima, dan menyetujui tuntutan ini, dan sebagai penyelenggara pemerintah daerah saya akan di sampaikan,” singkatnya. (heu)
