Rancangan undang-undang (RUU) tentang Penghapusan Kekerasan Seksual (P-KS) mengatur banyak hal. Tak cuma mengatur tentang penanganan hukum acara, atau sanski pidana, RUU P-KS lebih banyak memberikan manfaat bagi korban kekerasan seksual.
RUU P-KS mencakup mulai dari pencegahan, pemenuhan hak korban, pemulihan korban hingga mengatur tentang penanganan selama proses hukum. RUU P-KS termasuk dalam undang-undang khusus atau lex specialis.
Mengingat kasus kekerasan seksual dan anak di Sumatera Barat terbilang tinggi. Bahkan masuk dalam peringkat ke tiga se Indonesia, sesuai dengan data dari Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) Sumbar, DPRD Sumbar melalui Komisi V akan mendorong agar pemerintah pusat segera menjadi RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (P-KS) sebagai undang–undang.
Beberapa waktu lalau, DPRD Sumbar kedatang perwakilan sejumlah organisasi yang peduli perempuan dan anak beberapa waktu lalu di DPRD Sumbar. Mereka meminta agar DPRD Sumbar ikut bersama –sama memperjuangkan agar pengesahan RUU P-KS dilakukan secepatnya untuk memberikan perlindungan lebih kuat lagi kepada perempuan di Indonesia.
Ketua Komisi V Hidayat didampingi Sekretaris DPRD Sumbar Raflis yang menerima kedatangan perwakilan sejumlah organisasi yang peduli perempuan dan anak tersebut mengatakan sangat menyambut baik aspirasi tersebut dan memang sangat perlu menyuarakannya kepada pemerintah pusat dalam rangka memberikan perlindungan lebih kuat lagi kepada kaum perempuan.
DPRD secara kelembagaan, lanjut Hidayat, adalah tempatnya menyampaikan aspirasi masyarakat. Karena kewenangan pembuatan undang–undang itu ada di tangan Pemerintah Pusat, maka aspirasi yang disampaikan itu akan dibawa ke pusat.
”DPRD akan selalu menampung aspirasi masyarakat dan akan memperjuangkan sesuai kewenangan. Terkait RUU, tentunya kewenangan ada di tangan Pemerintah Pusat sehingga akan kami sampaikan ke pusat sebagai suara masyarakat di daerah,” tambah Hidayat.
Dia juga mengaitkan, seiring RUU Penghapusan Kekerasan Seksual yang masih terus didalami di DPR RI, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat juga tengah menggodok Ranperda Ketahanan Keluarga. Dia berharap, Perda tersebut nantinya akan menjadi salah satu instrumen hukum daerah dalam rangka melindungi hak-hak perempuan.
Hidayat menegaskan, selain meneruskan aspirasi itu ke DPR RI dan Pemerintah Pusat juga akan mendesak pemerintah provinsi untuk merespons persoalan itu secara lebih serius. Bahkan, dia menyebutkan akan memanggil Gubernur untuk membicarakan tingginya angka kekerasan terhadap perempuan untuk mencari solusi penanganannya.
”Selain menyampaikan aspirasi ini kepada pemerintah dan DPR, kami juga akan memanggil Gubernur untuk membicarakan hal ini. Agar pemerintah provinsi juga bisa mencari solusi agar kekerasan terhadap perempuan tidak terjadi lagi,” tandasnya.
Sekwil Koalisi Perempuan Indonesia Wilayah Sumbar, Tanty Herida menyebutkan kekerasan seksual dan anak memprihatinkan. Apalagi ada yang menimpa pada penyandang disabilitas. ”Data kami dapatkan, tahun 2016 menunjukkan bahwa kekerasan terhadap perempuan terbanyak terjadi di Kota Padang yaitu 151 kasus, terdiri dari 135 kasus kekerasan fisik, 2 kekerasan psikis, 3 kekerasan seksual, dan 11 kasus penelantaran,” katanya.
Tanty menyebutkan, untuk kekerasan terhadap anak terbanyak terjadi di Kabupaten Limapuluh Kota yaitu 73 kasus. Di mana 18 kasus kekerasan fisik, 19 kasus kekerasan seksual. Sedangkan terendah di Kabupaten Solok Selatan yakni 0 kasus.
Dia menyebutkan bisa saja ada di satu daerah, namun korban dan keluarganya tak melapor. Terutama yang korbannya adalah penyandang disabilitas.
Sementara, Ketua Nurani Perempuan Sumbar Yefri Heriani menyampaikan, mengingat dari filosofis Minangkabau, Adat Basandi Syrak (ABS) Syarak Basandi Kithabullah (SBK) seharusnya perempuan dilindungi dan tidak pantas menerima kekerasan.
Sedangkan melihat dari keturunan juga melihat dari garis ibu, perlindungan terhadap perempuan juga perlu sinergisitas antara pemerintah daerah serta tokoh masyarakat. Agar upaya perlindungan terhadap perempuan dapat berjalan lebih optimal.
Selain itu, pihaknya melihat daerah kepulauan dan perbatasan merupakan daerah rawan terjadinya kasus kekerasan seksual dan kekerasaan anak. ”Seperti di Mentawai, tapi korbannya tak melapor. Penyebabnya malu, ketidaktahuan, bahkan prosedur yang rumit ketika melapor ke penegak hukum,” katanya.
