Wako Bukittinggi Hantarkan Ranperda APBD 2022, PAD Dirancang Sebesar Rp 121 Miliar

BUKITTINGGI, METRO–Wali Kota Bukittinggi hantarkan secara resmi Rancangan Peraturan Da­erah (Ranperda) tentang APBD tahun anggaran 2022. R-APBD itu dihantarkan dalam rapat paripurna yang digelar di Gedung DPRD, Jumat (1/11). Dalam paparannya, Wali Kota Bukittinggi, Erman Safar me­nyampaikan, penyusunan R-APBD tahun 2021 ini diawali dengan penyusunan R-KUA PPAS 2022 yang telah ditandatangani menjadi nota kesepakatan KUA PPAS tanggal 26 Oktober lalu.

Wako mengakui, pe­nyusunan perencanaan dan penganggaran memang menjadi pemba­ha­san utama dalam beberapa bulan terakhir. Karena, banyak regulasi dan kegiatan yang menyesuaikan serta disesuaikan dengan kondisi keuangan di pusat dan daerah.

Struktur Rancangan AP­BD tahun anggaran 2022 ini meliputi, pendapatan daerah sebesar Rp 587.­182.462.670, Pendapatan daerah terdiri dari, Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 121.596.857.262 dan Pendapatan Transfer diperhitungkan sebesar Rp 465.585.605.408 yang bera­sal dari, Pendapatan Trans­fer Pemerintah Pusat sebesar Rp 435.719.216.000 serta Pendapatan Transfer Antar Daerah sebesar Rp 29.866.389.408.

Belanja daerah sebesar Rp 859.070.430.681 terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp 656.650.851.343terdiri dari, Belanja Pegawai sebesar Rp 320.044.754. 745. Lalu, Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp 298.576.­099.072, Belanja Subsidi sebesar Rp 1.575.000.000.

Belanja Hibah sebesar Rp 32.864.997.526 dan Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp 3.590.000 .000, Belanja Modal disepakati sebesar Rp 173.348.922. 265 dan Belanja Tidak terduga dianggarkan sebesar Rp 29.­070.657.073 Pembiayaan netto sebesar Rp 87.000.­000.000. “Secara umum, hantaran R-APBD tahun 2022 ini, masih mengalami defisit sebesar Rp 184.­887.968.011,” ungkap Erman.

Sementara, Ketua DP­RD Bukittinggi Beny Yusrial mengapresiasi, langkah Pemko Bukittinggi dalam penyusunan Ranperda AP­BD tahun 2022. Secara umum pengalokasian belanja tetap diprioritaskan untuk pemulihan dampak Covid-19, “DPRD akan bahas hantaran ini melalui setiap fraksi. Kami dari DPRD akan menyampai­kab pemandangan umum fraksi dalam paripurna selanjutnya, yang dijadwalkan besok,” ungkap Beny. Dalam paripurna itu, juga dihantarkan ranperda tata cara penyelenggaraan ca­dangan pangan pemerintah daerah. (pry)