AIA PACAH, METRO–Kepala Bagian Kesra Pemko Padang, Fuji Astomi mengungkapkan hingga saat ini dana hibah senilai Rp26 miliar yang ada di APBD Padang belum bisa dicairkan. Saat ini Pemko masih melalukan validasi data penerima, karena banyak penerima yang ganda.
Hal ini diungkapkan Fuji Astomi saat pemaparan di Media Center Balaikota Padang, Rabu (27/10). Ia menyebutkan, seharusnya validasi para penerima hibah tahun ini dilakukan tahun sebelumnya atau tahun kemarin. Namun, hal itu tidak dilakukan oleh Kabag Kesra sebelumnya.
“Sehinggasaat ini, terpaksa bekerja keras lagi memvalidasi data penerima. Sehingga pencairan belum bisa dilakukan,” ulas Fuji Astomi.
Dikatakannya, data penerima sangat rentan terduplikat atau ganda. Artinya, satu penerima, ada yang lebih menerima dari satu item dana hibah. Sementara berdasarkan aturan yang berlaku, satu lembaga hanya bisa menerima satu kriteria hibah.
“Misalnya, satu mushalla, ada yang menerima dana pokir dari anggota dewan. Seharusnya yang seperti itu tidak dapat lagi untuk dana yang lain dari program Pemko Padang,” tegas Fuji.
Saat ini, dengan dana senilai Rp26 miliar, jumlah penerima dana hibah adalah sebanyak 1.048 penerima. Penerimanya adalah berupa lembaga yang memiliki struktur, organ dan kepengurusan yang jelas dan dibuktikan dengan Kemenkumham.
Namun meski demikian, pihaknya akan berupaya menyalurkan secepat mungkin dana tersebut menjelang akhir tahun 2021 ini. Namun semua itu tergantung pihak penerima. “Sepanjang syaratnya lengkap, tentu bisa kita cairkan dengan cepat,” Fuji Astomi.
Selain dana hibah, pihaknya juga mengelola dana bantuan sosial (bansos) dengan total Rp258 juta. Namun sebagian sudah ada yang disalurkan.
Sebelumnya, DPRD juga menanyakan kenapa hingga akhir tahun masih banyak dana bantuan sosial yang belum cair. Saat DPRD melakukan rapat dengar pendapat dengan Dinas Sosial Kota Padang dibahan tentang bansos yang hingga saat ini belum dicairkan oleh Pemerintah Kota Padang.
Ketua Komisi I DPRD Kota Padang, Elly Thrisyanti mengaku kecewa dengan Pemko Padang karena pemerintah tidak memberitahukan dari awal apa permasalahannya. Padahal, di tengah pendemi Covid-19, warga tidak mampu sangat membutuhkan dana bansos yang sudah lama mereka tunggu-tunggu.
“Seharusnya Pemko mengkomunikasikan dengan DPRD tentang permasalahan yang terjadi. Komunikasi ini tidak berjalan dengan baik hingga proses pembahasan telah terjadi,” kata Elly, Jumat (22/10) lalu.
Politisi Partai Gerindra ini meminta Pemko Padang melalui dinas terkait untuk menyegerakan pencairan dana bansos sebelum tutup tahun anggaran 2021.
“Tahun 2021 tersisa dua bulan lagi, kami meminta Pemko Padang melalui Dinas Sosial segera mencairkan bansos tersebut, karena kami terus dikejar pertanyaan oleh warga. Kita semua tahu, semua serba sulit, jadi bantuan dari pemerintah ini sudah sangat ditunggu dan dibutuhkan oleh warga kita,” tegas Elly.
Setelah melakukan pertemuan, Elly Thrisyanti menjelaskan permasalahan terjadi karena terjadinya double menerima bansos di tengah warga selain permasalan yang lain.
“Seharusnya dari awal Dinas Sosial menginformasikan. Tidak mendiamkan saja. Jangan sampai menunggu 31 Desember hingga kalang kabut melakukan pencairan,” paparnya. (tin)
