PADANGPARIAMAN, METRO–Bupati Padangpariaman, Suhatri Bur menerima kunjunan Kepala Perwakila BPKP Sumatera Barat. Saat itu Bupati bersama Asisten Tata Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretatiat Daerah, Rudi Rahmad, Inspektur Hendra Aswara, Kepala BPKD Taslim Letter, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Deni Irwan, Kepala Dinas DPMD Erman,Kepala Dinas Kesehatan Yutiardi Rivai.
Pertemuan tersebut terlaksana dalam rangka sinergi penguatan tata kelola Pemerintah Daerah sekaligus silaturrahmi antara BPKP Propinsi Sumatera Barat dengan Pemerintah Kabupaten Padangpariaman.
Banyak hal yang menjadi permasalahan yang menjadi topik pembahasan dalam pertemuan tersebut seperti koordinasi pelaksanaan tugas tentang pencegahan korupsi, pencegahan resiko, peningkatan kapabilitas APIP dan pengelolaan SPIP.
Dalam kunjungannya ke Padangpariaman tersebut Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat Dessy Adin didampingi oleh Koordinator Pengawasan Bidang Akuntabilitas Keuangan Daerah BPKP Ali Ihsan, Koordinator Pengawasan Bidang Program dan Pelaporan Serta Pembinaan APIP (P3A) BPJP R. Agus Prasetyo Budi, Beserta jajaran BPKP Helma Fatiza, Fakhri Kardina, Maidyo Rahmady Zen, Fitrawati, Prima Yuda.
Bupati Padangpariaman Suhatri Bur menyampaikan bahwa sangat menginginkan APIP Padangpariaman naik terus levelnya, sehingga akan berdampak baik kepada kinerja pemerintah.
“Saya mengharapkan BPKP bisa mengawal APIP Padangpariaman agar naik terus levelnya sehingga akan berdampak baik kepada kinerja pemerintah, banyak hal yang harus diperbaiki termasuk innovasi perlu ditingkatkan,” terang Bupati
Suhatri Bur menambahkan memang ada beberapa inovasi yang tidak dilaporkan sehingga tidak ternilai dalam penilaian inovation government award, disamping itu ia menjelaskan bahwa banyak hal yang perlu diperbaiki untuk mewujudkan good goverment di Kabupaten Padangpariaman terwujud sehingga bisa diterapkan reward dan punishment.
Lebih lanjut bupati menyampaikan pelaksanaan Vaksinasi di 103 Nagari dan 600 Korong di Kabupaten Padangpariaman, tingkat vaksinasi masih rendah. Suhatri Bur menyebutkan untuk mempercepat proses vaksinasi masyarakat telah mengambil beberapa kebijakan diantaranya penerapan untuk PNS ditunda pembayaran honor dan TPPnya apabila belum divaksin, sedangkan untuk masyarakat dilakukan penundaan pemberian pelayanan kemasyarakatan kalau belum divaksin, karena vaksin masih tersisa vaksin 31.000.
Dalam kunjungan tersebut Kepala BPKP menyampaikan ucapan terima kasih atas kesediaan Bupati menerima rombongan BPKP, yang secara pribadi Kepala BPKP sudah lama tidak bertemu dengan Juniornya Suhatri Bur. Kepala BPKP juga menyampaikan bahwa kunjungan BPKP dimaksudkan untuk mengawal beberapa kegiatan pemerintah termasuk kegiatan penanganan pencegahan Covid-19. (efa)
