JAKARTA, METRO–Kementerian Koordinasi bidang Perekonomian telah menyempurnakan pelatihan dalam Program Kartu Prakerja guna memberikan hasil yang optimal bagi 11,4 juta penerima dari 514 Kabupaten atau Kota se-Indonesia dan menjaga kualitas pelatihan. Menteri Koordinator Bidang Perenonomian, Airlangga Hartarto mengatakan, sejak awal pemerintah memang ingin memberikan pelatihan yang dapat membantu angkatan kerja meningkatkan kompetensinya.
“Walaupun Kartu Prakerja berubah menjadi program semi bansos akibat pandemi, kami tetap memastikan bahwa pelatihan yang ada di ekosistem Kartu Prakerja tetap terjaga kualitasnya,” ujarnya, usai rapat bersama Tim Ahli Independent dan Pemantau Pelatihan Program Kartu Prakerja di kantornya, Jumat (22/10).
Airlangga memaparkan, pada semester 2 tahun 2021, ada lebih dari 1.600 pelatihan yang telah diajukan ke 173 lembaga pelatihan. Ia menegaskan, pelatihan tersebut telah diperiksa oleh manajemen pelaksana Kartu Prakerja bersama tim ahli.
“Hasilnya, hanya 440 jenis pelatihan dari 97 lembaga pelatihan saja yang bisa aktif di dalam ekosistem Kartu Prakerja. Ini menunjukkan bahwa Tim Ahli Asesmen Independen menegakkan standar yang sangat tinggi dan ketat,” ungkapnya.
Menurutnya, selama 2 tahun masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, Program Kartu Prakerja menjadi bagian dalam penanganan pandemi Covid-19 dan membantu mereka yang terkena PHK. Lebih lanjut, Airlangga mengatakan, Kartu Prakerja juga menahan laju inflasi dengan meningkatkan konsumsi di masyarakat.
Apalagi, pelatihan dalam Kartu Prakerja juga membantu meningkatkan kompetensi yang mampu mendorong produktivitas masyarakat.
“Tentunya kami juga berterima kasih kepada seluruh mitra Prakerja. Tentu Prakerja ini menciptakan pasar baru, yaitu pasar pendidikan online,” tuturnya.
Dalam kesempatan yang sama, perwakilan Tim Ahli Independent Rektor Universitas Gadjah Mada Panut Mulyono mengatakan, Program Kartu Prakerja memiliki konsep yang unik dan baik untuk masyarakat. Menurutnya, pendorongan pelatihan yang meningkatkan kreativitas dapat membuka pasar baru yang bahkan belum terpikirkan sebelum adanya Prakerja.
Pelatihan yang ada dapat meningkatkan kompetensi para pencari kerja. Sehingga hal tersebut, tegas Panut, dapat memenuhi kebutuhan yang ada di masyarakat.
“Kemudian juga untuk kompetensi-kompetensi bagi saudara kita yang ingin mendapat pekerjaan itu juga harus diseimbangkan dengan lapangan pekerjaan yang saat ini tumbuh, tetapi agunnya kurang. Sehingga bisa mengisi kebutuhan-kebutuhan yang ada di masyarakat. Program ini sungguh sangat baik, karena kita pisahkan sesuai kebutuhan dan sudah bisa kita arahkan,” ucapnya.
Sementara, Direktur Eksekutif Manajamen Pelaksana Program Kartu Prakerja, Denni Puspa Purbasari, menjelaskan penggandengan para pimpinan institusi pendidikan sebagai Tim Ahli Pemantau Independen Pelatihan Program Kartu Prakerja bertujuan untuk melakukan proses screening sebelum suatu pelatihan masuk ekosistem dan memonitor pelatihan yang sudah masuk dalam ekosistem.
“Pemisahan ini dilakukan agar tidak terjadi konflik kepentingan,” pungkasnya. (jpg)
