PADANG, METRO–DPRD Sumbar menggelar rapat paripurna terkait penyampaian pandangan umum fraksi terhadap Ranperda tentang APBD Provinsi Sumbar 2022 dan pengambilan keputusan terhadap Ranperda tentang lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Selasa (19/10).
Paripurna dipimpin Wakil Ketua DPRD Sumbar Indra Datuak Rajo Lelo. Hadir Gubernur Sumbar, H Mahyeldi Ansharullah. Dalam paripurna tersebut dalam pendangan umumnya frasksi-fraksi menyampaikan pendapat dan masukannya bahkan mempertanyakan.
Seperti Fraksi Gerindra yang mempertanyakan anggaran penanganan pandemi, rendahnya angka vaksin Covid-19 di Sumbar dan juga tentang konsolidasi pemprov dengan pemerintah tingkat kabupaten/kota dalam penanganan pandemi.
Selai itu Fraksi Gerindra juga menyoroti peningkatan angka kemiskinan maupun pengangguran, penurunan dana alokasi khusus, kualitas pelayanan publik dan tingginya angka stunting di Sumbar. Fraksi Gerindra juga memberi masukan agar pemerintah fokus pada pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas pelayanan publik serta mengevaluasi ASN eselon 3 dan 4 sebagai bagian dari penyegaran di lingkungan pemprov Sumbar.
Sedangkan Fraksi PKS mempertanyakan kelanjutan jalan tol Padang – Pekanbaru, bentuk kemitraan eksekutif dan legislatif, program prioritas terkait ABBSBK. Fraksi PKS mengapresiasi upaya peningkatan pendapatan daerah namun tetap memberikan masukan kepada pemprov agar meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatan aset daerah.
Fraksi Demokrat mempertanyakan strategi 4 pilar program unggulan oleh Pemprov Sumbar. Selain itu juga menyoroti kelanjutan pembanguan stadion utama, gedung kebudayaan dan jalan di Pantai Padang. Fraksi ini memberikan masukan agar pemprov mengoptimalisasi aset daerah dan penanganan bencana banjir dan longsor yang kerap menimpa Sumbar belakangan ini.
Fraksi PAN memberikan pandangan umumnya meminta pemerintah daerah untuk memberi terobosan dalam mengembangkan sektor pertanian, mengevaluasi kinerja BUMD, dan juga meningkatkan kualitas dan kuantitas jalan pemukiman.
Fraksi Golkar mempertanyakan banyak hal terkait RAPBD 2022. Terutama terkait naiknya belanja daerah, penyertaan modal pada Bank Nagari, kondisi fasilitas SMA/SMK Negeri unggul di Sumbar, dan terobosan di bidang pertanian, industri maupun umkm. Selain itu Fraksi Golkar juga memberi masukan kepada pemprov untuk merehabilitasi Museum Adityawarman, melaksanakan pungutan retribusi terhadap kantin SMA/SMK Negeri, serta selektif dalam menerima pindahan pegawai dari kabupaten/kota.
Sedangkan Fraksi PPP–Nasdem menyoroti kemungkinan penurunan dana transfer pusat, pelayanan bpjs dan rumah sakit, kelanjutan pembangunan tol Padang- Pekanbaru, penanganan pandemi covid serta SDM bidang tata usaha SMA/SMK Negeri di Sumbar. Fraksi ini juga mengingatkan pemprov terkait pembangunan dan perawatan gerbang perbatasan provinsi Sumatera Barat dengan provinsi lainnya.
Fraksi PDIP dan PKB meminta agar BUMD yang tidak memberikan deviden agar dikelola oleh pihak ketiga dan meningkatkan sarana prasarana publik di kabupaten tertinggal. Fraksi ini juga memberikan apresiasi terhadap kinerja eksekutif dalam upaya meningkatkan pendapatan daerah.
Wakil Ketua DPRD Sumbar Indra Datuak Rajo Lelo sekaitan dengan APBD 2022 dia menyatakan apa yang diajukan gubernur sama dengan KUA-PPAS dan telah disepakati DPRD dengan Pemprov Sumbar. Adapun anggaran tersebut di antaranya,proyeksi pendapatan daerah ditargetkan Rp 6,612 triliun yang bersumber dari PAD, dengan target Rp 2,501 triliun, pendapatan transfer Rp 4,033 triliun, serta pendapatan daerah yang sah Rp 76, 996 miliar.
Semetara itu, rencana belanja daerah diproyeksi sebesar Rp 6,842 triliun, terdiri dari belanja operasional Rp 4,956 triliun, belanja modal Rp 847,4217 miliar. (hsb)
