SUDIRMAN, METRO–Peringatan bagi warga Kota Padang. Bagi warga yang belum vaksin tidak akan dilayani dalam setiap pelayanan publik yang ada di pemerintahan.
Hal ini sejalan dengan saran dari Gubernur Sumbar agar Pemko Padang sesuai persetujuan Kanwil Kemenkumham Sumbar, dapat memeriksa masyarakat yang membutuhkan pelayanan pemerintah apakah sudah vaksin atau belum.
“Bagi warga yang belum vaksin sesuai persetujuan Kanwil Kemenkumham Sumbar agar vaksin terlebih dahulu baru dilayani,” ungkap Gubernur Sumbar Mahyeldi dalam rapat koordinasi percepatan vaksinasi dengan Pemko Padang baru-baru ini di Gubernuran.
Kemudian kata Mahyeldi, Pemko Padang harus menjalin kerja sama yang lebih intens terkait vaksinasi. Diantaranya baik dengan perguruan tinggi yang ada di Kota Padang melalui vaksinasi massal bagi seluruh mahasiswa dan civitas akademika kampus. Diperkirakan semoga bisa mencapai 3.000-6.000 orang yang divaksin,” harapnya.
Terutama sekali bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemko Padang. Semuanya harus dipastikan tervaksin sebagai contoh bagi masyarakat. Jika ada yang tidak mau jangan ragu berikan sanksi tegas.
“Maka itu kami memohon kepada warga Sumbar dalam hal ini Kota Padang mari yang belum vaksin agar memvaksinkan diri. Karena ini semua demi keselamatan kita bersama dan menjaga daerah ini dari penyebaran Covid-19. Apalagi dengan capaian vaksinasi yang masih rendah menyebabkan Kota Padang belum juga turun status level Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 sudah lebih dari dua bulan,” ajak Gubernur.
Seperti diketahui, akibat capaian vaksinasi yang masih rendah, Kota Padang berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 48 tahun 2021 kembali diminta untuk kembali memperpanjang penerapan PPKM Level 4, meski angka kasus Covid-19 per harinya sudah jauh melandai. Perpanjangan masa PPKM level 4 ini berlaku mulai tanggal 5 sampai 18 Oktober 2021.
Sementara itu Wali Kota Hendri Septa mengatakan, atas nama Pemko Padang ia tentu mengucapkan terima kasih dan menyambut baik atas dukungan dari Pemprov Sumbar melalui Gubernur Sumbar dan jajaran yang turut memberikan dukungan untuk mencarikan jalan keluar atau ‘win-win solution’ terkait percepatan cakupan vaksinasi di Kota Padang.
“Jika cakupan vaksinasi di Padang meningkat, maka bagi Sumbar tentu juga meningkat. Insya Allah dengan adanya dukungan langsung dari Pemprov Sumbar melalui bapak Gubernur Sumbar kita optimis target vaksinasi Covid-19 di Kota Padang dapat kita capai,” imbuh wako optimis.
Ia menyebutkan, terkait capaian vaksinasi di Kota Padang saat ini sudah menyentuh angka 40 persen. Tinggal 5 persen lagi yang mesti dikejar barulah bisa turun level dari PPKM level 4 ke level. 3.
“Maka itu kita ke depan akan terus menggenjot vaksinasi dengan melaksanakan vaksinasi massal di sejumlah titik di Kota Padang. Kita menargetkan maksimal sebanyak 726 ribu orang warga sudah divaksin hingga akhir tahun nanti. Dengan jumlah itu, berarti kita sudah bisa mencapai kekebalan kelompok sesuai harapan” imbuhnya.
Kewajiban Vaksinasi
Indonesia sedang menggalakkan program vaksinasi Covid-19 yang dimulai sejak pertengahan Januari 2021 lalu. Pemberian vaksinasi dimulai dari Presiden Joko Widodo pada 13 Januri 2021 diikuti pejabat negara juga tokoh masyarakat. Kemudian dilanjutkan dengan kelompok prioritas seperti tenaga kesehatan, anggota TNI/Polri, lansia, pelayan publik, dan seterusnya.
Selanjutnya, setiap orang yang telah terdata dan menjadi sasaran vaksinasi memiliki kewajiban untuk melakukan vaksinasi. Kewajiban itu diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 tentang perubahan atas Perpres Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19.
Pada Pasal 13A ayat (3) disebutkan kewajiban ini gugur bagi mereka yang secara medis dinyatakan tidak layak menerima vaksin sesuai dengan indikasi yang tersedia. Misalnya memiliki komorbid tertentu, usia tidak sesuai kriteria, dan sebagainya. Sementara bagi mereka yang memenuhi kriteria, telah ditetapkan sebagai penerima, namun menolak untuk menerima vaksin, maka ada sejumlah sanksi yang akan diberikan.
Sanksi tersebut tertuang dalam pasal yang sama di Perpes 14/2021, tepatnya di ayat (4), bunyinya adalah sebagai berikut: “Setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin Covid-19 yang tidak mengikuti vaksinasi Covid-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dikenai sanksi administratif berupa; penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial; penundaan atau penghentian layanan administrasi pemerintahan; dan/atau denda”.
Di pasal selanjutnya, yakni Pasal 13B, orang-orang tersebut yang pada akhirnya menyebabkan terhalangnya pelaksanaan penanggulangan penyebaran Covid-19 juga dapat dikenai sanksi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular.
Pada Pasal 14 UU 34/1984, mereka yang dengan sengaja menghalangi penanggulangan wabah, diancam dengan hukuman penjara maksimal 1 tahun atau denda paling tinggi Rp1 juta. Sementara apabila hal itu terjadi atas dasar kelalaiannya, maka yang bersangkutan akan dikenai sanksi penjara maksimal 6 bulan atau denda setinggi-tingginya Rp500 ribu. (*/tin)
