Koperasi Petani Sawit di Pasbar Berprestasi

Pernah Menjadi Percontohan Nasional di Era Soeharto
PASAMAN BARAT, METRO – Potensi perkebunan kelapa sawit di Pasaman Barat, menjadi salah satu kekuatan ekonomi masyarakat. Kehadiran perkebunan kelapa sawit plasma ini mendorong masyarakat untuk mendirikan sebuah koperasi.
Salah satu koperasi yang hadir di Pasaman Barat yang memanfaatkan potensi perkebunan kelapa sawit sebagai unit usahanya adalah Koperasi Petani Sawit (KPS) Perintis Perusahaan Inti Rakyat Berkebun (Pir Bun) Ophir Jambak. Koperasi ini awal mulanya merupakan kelompok para petani perkebunan kelapa sawit.
Namun, kelompok petani itu, secara resmi berbadan hukum membentuk sebuah koperasi tahun 1991. Ketua KPS Perintis PIR BUN Ophir, Akbar Librani, mengatakan, KPS Pir Bun sejak awal berdirinya, pengurus dan anggotanya para petani perkebunan kelapa sawit dari Jorong Jambak Selatan, Nagari Koto Baru, Kecamatan Luhan Nan Duo, Pasaman Barat.
KPS Pir Bun merupakan koperasi pertama yang ada di Kabupaten Pasaman Barat. Karena dikelola secara profesional dan komitmen pengurus dan anggotanya, koperasi ini terus mengalami perkembangan. Dalam sejarahnya, koperasi ini pernah menjadi koperasi percontohan oleh Kementerian Pertanian di zaman Presiden Soeharto.
“Generasi pertama, koperasi ini berdiri pada era kepemimpinan Presiden Soeharto. KPS kita ini berkembang, berkat adanya dukungan dari pemerintah ketika itu,” kata Akbar saat menerima kunjungan Rombongan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumbar bersama insan pers, Jumat (19/10).
Awalnya, KPS ini melalui program Perusahaan Inti Rakyat Perkebunan (PIR–BUN) dan mendapat dukungan yang sangat bagus dari pemerintah ketika itu. Dukungan tersebut meliputi, pelatihan terhadap petani perkebunan, bantuan pupuk, bibit, dan banyak lainnya. “Dulu produksi perkebunan kelapa sawit sangat membanggakan. Hal itu memang tidak terlepas dari perhatian cukup besar dari pemerintah,” ungkapnya.
Lain dulu lain sekarang. Akbar mengungkapkan, sekarang kondisi dan tantangannya cukup berat. Diakuinya, Pengurus KPS sudah sering mengajukan permohonan bantuan untuk pemenuhan kebutuhan koperasi ini. Namun, permohonan tersebut sangat sulit dipenuhi sekarang. “Bahkan, ada yang diacuhkan saja, tanpa kejelasan,” ucapnya.
Banyak harapan yang kini belum terpenuhi atau direspon oleh pemerintah. Seperti mengembalikan peran Koperasi Unit Desa (KUD) yang turut menjadi distributor atau menjual pupuk. Karena kini, cukup banyak petani yang sulit untuk mendapatkan pupuk, terutama pupuk bersubsidi. “Seakan-akan kepedulian pemerintah itu setengah hati kepada para petani sekarang. Inilah yang dirasakan petani, terutama patani kelapa sawit,” ungkapnya.
Kini, memasuki generasi kedua di KPS Pir Bun, ada seluas 1.182 haktare perkebunan kelapa sawit yang dikembangkan. Dimulai sejak Januari 2014, dilakukan peremajaan kepada seluruh perkebunan kelapa sawit, karet setelah dikelola oleh pengurus koperasi pada generasi pertama, telah memasuki usia perkebunan kelapa sawit yang sudah tua.
“Kini kita telah menikmati hasil dari peremajaan yang dilakukan 2014, lalu. Setidaknya 2.000 ton per bulan telah dikeluarkan dari luas lahan 1.182 haktare lahan yang ada. Tapi, persoalannya ialah kebutuhan pupuk,” katanya.
Akbar mengungkapkan, saat ini persoalan pupuk harus dibeli ke pihak lain. Padahal, koperasi yang bergerak pada bidang perkebunan kelapa sawit, memiliki unit usaha penjualan pupuk. Artinya, dengan adanya penjualan pupuk, dapat mempermudah petani sawit.“Hal semacam ini telah kami sampaikan ke pemerintah di daerah. Responnya ternyata belum positif. Makanya saya bilang, zaman dulu memang pemerintah sangat peduli dengan petaninya,” tegasnya.
Kasubag Tata Usaha Dinas Koperasi dan UMKM Sumatera Barat, Yusran Ance mengakui, KPS Perintis Perusahaan Inti Rakyat Berkebun (Pir Bun) Ophir Jambak memang pernah menjadi salah satu koperasi terbaik yang membanggakan Sumbar di tingkat nasional di era pemerintahan Orde Baru . Hal ini seiring dengan unit usaha yang bergerak di sektor perkebunan sawit.
Presiden RI Soeharto waktu itu menekankan pembangunan pabrik sawit membuktikan Indonesia mampu mengolah hasil perkebunan menjadi barang jadi. Pembangunan industri didukung dengan pertanian yang kuat, dipandangnya penting untuk mewujudkan masyarakat sejahtera. Hal itu diartikan Soeharto, dalam melaksanakan pembangunan, harus menggerakkan bidang indutri bersamaan dengan terus dilanjutkannya sektor pertanian.(fan)