THAMRIN, METRO–Pemko Padang mengelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang) terkait penyusunan rancangan perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Padang tahun 2019-2024, Senin (13/9).
Wali Kota Padang Hendri Septa mengatakan, banyak hal yang mendasari penyusunan rancangan perubahan RPJMD Kota Padang tahun 2019-2024. Pertama, munculnya pandemi Covid-19 pada tahun 2019 yang menyebabkan seluruh sektor terdampak. Meskipun saat ini sudah mulai melandai namun diperkirakan tidak akan selesai pada 2021 ini.
“Dengan munculnya pandemi Covid-19, pertumbuhan ekonomi terkoreksi menjadi rendah, berkurangnya pendapatan asli daerah (PAD), meningkatnya pembiayaan sektor kesehatan, meningkatnya jumlah pengangguran, terdampaknya ribuan UMKM. keadaan inilah yang menyebabkan RPJMD yang sudah ditetapkan pada tahun 2019 lalu harus dilakukan perubahan,” sebut Wako Hendri Septa sewaktu membuka kegiatan tersebut.
Kedua, lanjut Wako, adanya beberapa regulasi yang terbit dan belum di akomodir pada saat penyusunan RPJMD 2019-2024. Regulasi yang terbit harus dipedomani dan diselaraskan dengan dokumen perencanaan daerah melalui perubahan RPJMD 2019-2024 ini, terutama terkait dengan keluarnya Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang RPJMN tahun 2020-2024 dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Beserta Peraturan Turunannya.
“Munculnya beberapa aturan tersebut merubah secara keseluruhan struktur anggaran pendapatan dan belanja daerah sampai kepada klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur urusan, program, kegiatan dan sub kegiatan perangkat daerah, serta rancangan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026,” sambungnya.
Dalam penyusunan rancangan perubahan RPJMD harus mempedomani RPJPD dengan tetap menjadikan visi dan misi wali kota dan wakil walikota terpilih sebagai acuan utama, karena visi dan misi tersebut merupakan janji politik kepada masyarakat.
“Visi Kota Padang adalah mewujudkan masyarakat Kota Padang yang madani berbasis pendidikan, perdagangan, dan pariwisata unggul, serta berdaya saing. Penyusunan RPJMD Kota Padang harus mengacu pada visi Kota Padang sehingga janji kepala daerah kepada masyarakat dapat terwujud,” tutur Wako.
Orang nomor satu di Kota Padang itu berharap, pelaksanaan Musrenbang ini dapat memberikan masukan terhadap rancangan perubahan RPJMD Kota Padang 2019-2024, sehingga dokumen yang disusun akan berkualitas, berdayaguna dan dapat menjawab permasalahan pembangunan Kota Padang.
“Kepada bapak ibuk pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) agar berperan aktif dan mempunyai inovasi-inovasi yang bisa melahirkan ide-ide cemerlang guna memaksimal penyusunan rancangan perubahan RPJMD ini,” pungkas wako.
Sementara, Ketua DPRD Kota Padang Syafrial Kani menyampaikan, penyusunan rancangan perubahan RPJMD harus mampu menjawab permasalahan yang dihadapi Kota Padang. Seperti, penanganan pandemi Covid-19, masalah pendidikan, peningkatan pertumbuhan ekonomi dan hal-hal terkait lainnya. (rel)
