PESSEL, METRO–Kembali Anggota Komisi VIII DPR RI Lisda Hendrajoni angkat bicara terkait perubahan draf RUU PKS saat ditangan Badan Legislasi DPR dapat memperkuat sekaligus menyempurnakan RUU tersebut. “Perubahan draf RUU PKS, Harus memperkuat substansi penghapusan kekerasan seksual,” tegas Lisda Hendrajoni.
Menurut Lisda perlu adanya diskusi yang komprehensif melibatkan berbagai pakar agar judul yang digunakan benar-benar mencerminkan substansi RUU yang sangat ditunggu publik tersebut. Dan, dapat memperkuat dan menyempurnakan RUU tersebut. Proses pembuatan draf hendaknya tidak bertele-tele agar tidak menghambat tahapan pembahasan RUU yang masuk dalam Prolegnas Prioritas 2021.
Lisda menyatakan, berbagai ketentuan yang beririsan dengan aturan perundangan yang sudah ada seperti UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT), UU Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), perlu diatur secara jelas agar tidak melemahkan substansi utama dari tujuan pembentukan RUU PKS.
“Perubahan bentuk kekerasan seksual dari 9 menjadi 4 perlu dicermati secara seksama dengan memperhatikan beragam bentuk kekerasan seksual yang terjadi belakangan ini, termasuk kekerasan seksual secara daring,” sambungnya.
Srikandi Partai NasDem tersebut juga berharap pembahasan yang dilakukan agar tidak menghilangkan substansi dari RUU PKS. “Kita berharap pembahasan RUU tersebut oleh Baleg juga memperkuat substansi terutama terkait korban kekerasan seksual, diantaranya yakni perlindungan, pencegahan dan juga rehabilitasi,” sambungnya.
Wakil Rakyat dari Daerah Pemilihan Sumbar I tersebut juga menanggapi terkait rencana penggantia RUU Penghapusan Kekerasan Seksual menjadi RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
Menurut Lisda hal ini perlu didiskusikan secara komprehensif dengan melibatkan berbagai pakar agar judul yang digunakan benar-benar mencerminkan substansi RUU yang sangat ditunggu publik tersebut. “Segala perubahan yang terjadi harus didiskusikan secara komprehensif, dan melibatkan berbagai pakar. Kita berharap segala perubahan ini tidak menjadi alasan, untuk menunda pengesahan RUU PKS ini, karena sudah ditunggu oleh publik. RUU PKS harus menjadi momok yang menakutkan bagi para predator,”pungkasnya.
Sebelumnya dikabarkan, Draf awal Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) mulai dibahas Badan Legislasi (Baleg) DPR RI. Tim ahli dari Baleg, Sabari Barus membeberkan bahwa kini dalam RUU PKS hanya ada empat jenis TPKS, yakni Pelecehan seksual, Pemaksaan pemakaian alat kontrasepsi, Pemaksaan hubungan seksual, Eksploitasi seksual. Hal ini menuai sejumlah kritik dari organisasi perempuan dan sejumlah koalisi masyarakat.
Jakarta, RW – Anggota Komisi VIII DPR RI Lisda Hendrajoni berharap, perubahan draf RUU PKS yang saat ini dilaksanakan oleh Badan Legislasi DPR dapat memperkuat sekaligus menyempurnakan RUU tersebut. Menurut Lisda perlu adanya diskusi yang komprehensif melibatkan berbagai pakar agar judul yang digunakan benar-benar mencerminkan substansi RUU yang sangat ditunggu publik tersebut.
“ Kita berharap RUU PKS yang saat ini tengah dibahas oleh Baleg dapat memperkuat dan menyempurnakan RUU tersebut. Proses pembuatan draf hendaknya tidak bertele-tele agar tidak menghambat tahapan pembahasan RUU yang masuk dalam Prolegnas Prioritas 2021 tersebut,” Ujar Lisda.
Lisda menyatakan, berbagai ketentuan yang beririsan dengan aturan perundangan yang sudah ada seperti UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT), UU Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), perlu diatur secara jelas agar tidak melemahkan substansi utama dari tujuan pembentukan RUU PKS. “Perubahan bentuk kekerasan seksual dari 9 menjadi 4 perlu dicermati secara seksama dengan memperhatikan beragam bentuk kekerasan seksual yang terjadi belakangan ini, termasuk kekerasan seksual secara daring,” sambungnya.
Srikandi Partai NasDem tersebut juga berharap pembahasan yang dilakukan agar tidak menghilangkan substansi dari RUU PKS. “Kita berharap pembahasan RUU tersebut oleh Baleg juga memperkuat substansi terutama terkait korban kekerasan seksual, diantaranya yakni perlindungan, pencegahan dan juga rehabilitasi,” sambungnya.
Wakil Rakyat dari Daerah Pemilihan Sumbar I tersebut juga menanggapi terkait rencana penggantia RUU Penghapusan Kekerasan Seksual menjadi RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Menurut Lisda hal ini perlu didiskusikan secara komprehensif dengan melibatkan berbagai pakar agar judul yang digunakan benar-benar mencerminkan substansi RUU yang sangat ditunggu publik tersebut.
“Segala perubahan yang terjadi harus didiskusikan secara komprehensif, dan melibatkan berbagai pakar. Kita berharap segala perubahan ini tidak menjadi alasan, untuk menunda pengesahan RUU PKS ini, karena sudah ditunggu oleh publik. RUU PKS harus menjadi momok yang menakutkan bagi para predator,”pungkasnya.
Sebelumnya dikabarkan, Draf awal Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) mulai dibahas Badan Legislasi (Baleg) DPR RI. Tim ahli dari Baleg, Sabari Barus membeberkan bahwa kini dalam RUU PKS hanya ada empat jenis TPKS, yakni Pelecehan seksual, Pemaksaan pemakaian alat kontrasepsi, Pemaksaan hubungan seksual, Eksploitasi seksual. Hal ini menuai sejumlah kritik dari organisasi perempuan dan sejumlah koalisi masyarakat. (rio)
