ADINEGORO, METRO–Ketua DPD Partai Gerindra Sumbar Andre Rosiade buka suara mengenai kasus Ketua DPRD Kabupaten Solok, Dodi Hendra yang mempolisikan Bupati Solok Epyardi Asda dalam kasus dugaan pencemaran nama baik. Andre menyebut upaya mediasi telah dilakukan akan tetapi tak ada titik temu antara kedua pihak.
“Usaha perdamaian itu sebenarnya sudah pernah kami fasilitasi. Ini kan persoalan pribadi antara saudara Dodi sebagai Ketua DPRD dengan Bupati Epyardi Asda. Namun Bupati tak mau berdamai,” kata Andre Rosiade, Senin (6/9).
Pada pertemuan itu, kata Andre yang juga anggota DPR RI ini, didapat sebuah kesepakatan bahwa Dodi meminta Epyardi meminta maaf secara terbuka. Akan tetapi permintaan itu tak kunjung dipenuhi oleh Epyardi.
“Lalu kami waktu itu, pengurus DPD Gerindra Sumbar dan DPW PAN sudah coba memasilitasi di mana Ketua DPW PAN Sumbar Indra Dt Rajo Lelo sudah bertemu dengan Sekretaris DPD Gerindra Sumbar Evi Yandri Rajo Budiman untuk membahas bagaimana penyelesaian permasalahan,” kata ketua harian DPP Ikatan Keluarga Minang (IKM) ini.
Lalu, kata Andre, sudah disampaikanlah untuk tata cara melakukan perdamaian.
“Di mana perdamaian itu yang pertama pihak Dodi Hendra meminta Pak Bupati meminta maaf secara terbuka, baik di media cetak maupun media elektronik maupun media televisi, kalau tidak salah itu ya,” kata anggota Komisi VI DPR RI ini.
Andre Rosiade juga menyinggung persoalan mosi tidak percaya dari Anggota DPRD Solok kepada Dodi Hendra yang menjabat sebagai Ketua DPRD Solok. Mosi tidak percaya itu patut diduga juga dikomandoi oleh Epyardi Asda.
“Lalu yang kedua menghentikan mosi tidak percaya kepada saudara Dodi Hendra yang diduga dikomandoi oleh Bupati, itu tuntutannya waktu itu saudara Dodi. Tapi setelah itu tidak ada kabar. Jadi kita sudah coba membangun mediasi,” kata dia.
Andre kembali menegaskan bahwa upaya mediasi telah dilakukan. Akan tetapi permintaan yang diajukan Dodi Hendra agar laporan itu dicabut tidak dipenuhi Epyardi Asda. “Jadi intinya upaya mediasi sudah kami upayakan jauh-jauh hari DPD Gerindra dan DPW PAN sudah mencoba membantu untuk memediasi, tapi ternyata hal-hal yang diminta saudara Dodi tidak direspons Pak Bupati, itulah informasinya,” ujar Andre.
Lebih lanjut, Andre menegaskan bahwa kasus itu adalah permasalahan pribadi. Partai Gerindra sebagai partai pengusung Dodi Hendra dan Partai PAN yang mengusung Epryadi tidak terlibat dalam masalah itu.
“Ini permasalahan personal Dodi dengan Epyardi Asda, bukan permasalahan partai PAN dengan partai Gerindra. Partai Gerindra dan PAN punya hubungan yang baik, komunikasi politik yang baik, baik tingkat pusat maupun di provinsi Sumatera Barat. Kami garisbawahi ini permasalahan pribadi,” jelasnya.
Rencananya, Selasa (7/9), Polda Sumbar mengagendakan mediasi antara Dodi Hendra dan Epyardi Asda. Keduabelahpihak sudah menyatakan akan datang namun Dodi menyatakan, pintu perdamaian sudah ditutup. “Kami sudah memanggil keduanya, dan akan dimediasi,” kata Humas Polda Sumbar Kombes Pol Satake Bayu. (r)
