PADANG, METRO – Berada di atas fasilitas umum dan berada di kawasan wisata, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Padang melakukan pembongkaran terhadap lapak pelelangan ikan hasil tangkapan nelayan di Seberang Pabayan, Kelurahan Batang Arau, Kecamatan Padang Selatan, Rabu siang (17/10). Namun, pembongkaran yang dilakukan Satpol PP ini, sempat mendapatkan aksi protes oleh para nelayan. Protes itu dilayangkan para nelayan mengingat tempat itu digunakan untuk tempat bongkar muat ikan hasil tangkapan nelayan dan menjual hasil tangkapan kepada agen.
”Kenapa ini dibongkar. Kemana nelayan mau menjual lauk hasil tangkapannya. Kasihan kami para nelayan, lapak ini dibongkar, agen tak mau membeli lauk kami karena tidak ada tempat untuk lelang ikan,” kata Safii Tanjung, yang mengaku Koordinator Nelayan Muara Padang. Sebelum dilakukan pembongkaran, petugas Satpol PP sudah meminta kepada pemilik untuk membongkar lapak pelelangan ikan itu dengan meminta kotak fiber penyimpan ikan diangkat dari lokasi. Tapi, permintaan petugas ternyata tidak diindahkan dab mereka tidak bersedia karena merasa tidak ada pemberitahuan.
Karena pemilik enggan mengangkat kotak-kotak fiber ikan itu, petugas kemudian bersama-sama mengangkat fiber itu lalu meletakkan ke tepi, kemudian membongkar lapak yang terbuat dari kayu yang berada di bantaran Sungai Batang Arau. Saat pembongkaran itu sejumlah nelayan dan wanita memaki-maki petugas karena tidak menerima adanya pembongkaean itu. tetapi petugas tetap melanjutkan pembongkaran tersebut m. Setelah itu petugas meninggalkan lokasi.
Lurah Batang Arau, Kecamatan Padang Selatan Khairul mengatakan dibongkarnya lapak tersebut bertujuan mengembalikan kepada fungsi yang sebenarnya karena lapak itu berada di fasilitas umum. Jika hal ini dibiarkan sangat tidak bagus untuk pengembangan wisata. “Pemborong takut karena pagar yang akan dipasang itu terhalang oleh lapak. Boleh berjualan tapi jangan dijadikan gudang, jangan ditumpuk-tumpuk, kan bisa di tempatkan ke lokasi lain. Masih ada beberapa titik lagi yang akan dibongkar. Kita akan cari solusinya”, ujar Khairul.
Sementara itu, Kasi Trantib Kecamatan Padang Selatan, Albana mengatakan dibongkarnya lapak pelelangan ikan itu untuk memudahkan pengerjaan pemasangan pagar pada proyek peningkatan kualitas pemukiman Kumuh perkotaaan. Padahal, pihaknya sudah sering memberitahukan agar lapak itu dibongkar. “Kita sudah beri tenggang rasa untuk dibongkar sendiri, tetapi tidak juga dilakukan. Lokasi itu digunakan untuk bongkar muat ikan, dan sekarang dilarang berjual karena kawasan itu dijadikan untuk pengembangan wisata. Kerja orang tertahan karena di dekat itu akan dipasang pagar. Kan bisa jualan di tempat lain. Tidak hanya itu saya, penertiban dilakukan di seluruh lokasi pedestrian ini,” ungkapnya.
Terpisah, Kabid Tibum Transmas Pol PP Padang, Erios Rahman mengatakan penertiban ini sesuai dengan perda nomor 11 tahun 2005 tentang ketertiban umum. Lokasi yang dibongkar dijadikan gudang oleh nelayan, dan itu tidak boleh karena kawasan itu objek wisata. “Sebelum penertiban sudah berikan surat teguran I dan teguran II dan surat pembongkaran. Malah surat pembongkaran itu sudah kita laksanakan jauh-jauh hari. Dulunya kita sudah mau bongkar, tapi dia memohon tidak dibongkar karena dia saja yang membongkar,” ujar Erios.
Erios menuturkan meskipun sudah diberikan tenggat waktu agar dibongkat, mamun pemilim tidak juga membongkarnya. Bahkan, pihaknya sudah memberikan waktu satu bulan lebih juga tidak dibongkar, mau tak mau sesuai dengan perda harus dibongkar. “Sebaiknya ikan hasil nelayan itu dibongkar di tempat lain, lalu dibawa ke gudang yang layak. Ini dijadikan gudang disini, ini yang tidak boleh sesuai dengan perda, penertiban dilakukan,” ujar Erios. (rgr)
