ADINEGORO, METRO–Polemik tentang sekolah tatap muka di beberapa daerah di saat pandemi menjadi polemi. Bahkan ditemukan beberapa sekolah seperti di Solo dan Medan menggelar sekolah tatap muka secara diam-diam menunjukkan bahwa tingkat kejenuhan siswa dan guru sudah memuncak. Mereka ingin segera sekolah dilakukan secara langsung, karena sekolah daring dirasa kurang efektif
Dr. Muhammad Iqbal psikolog rumah konseling yang juga Direktur Indonesia Institut, menyatakan bahwa sekolah tatap muka tidak bisa dilakukan secara sembarangan tanpa ada kordinasi dan persiapan yang matang, karena menyangkut keselamatan dan nyawa guru dan siswa.
“Di beberapa daerah pun berbeda kebijakan ada yang sudah membolehkan ada juga yang masih melarang, karena kekhawatiran akan keselamatan guru dan siswa,” katanya, Senin (30/8).
Menurut Iqbal yang juga alumni PPRA Lemhannas sekolah tatap muka harus dilakukan bertahap dan dibuat simulasi, karena siswa dan guru memerlukan waktu untuk adaptasi perilaku. Dimana mereka terbiasa dengan daring, dan harus berubah menjadi tatap muka
Dijelaskan, sekolah tatap buka bisa diprioritaskan bagi guru yang sudah mendapatkan vaksinasi atau pun prioritas jenjang. Ada 2 kriteria yang memerlukan tatap muka, mereka yang akan lulus dan persiapan masuk perguruan tinggi ataupun mereka yang baru masuk yang memerlukan orientasi.
“Untuk itu simulasi perlu dilakukan untuk penerapan protokol kesehatan dan tidak mungkin dilakukan sekaligus,” ulasnya.
Bila didapati kasus/kluster baru maka sekolah harus segera dihentikan dan dilakukan penelusuran. Karena itu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan harus menyiapkan panduan dan SOP dalam pembelajaran tatap muka.
Simulasi dan adaptasi bisa dilakukan dengan mengatur jadwal kedatangan dan kepulang an agar tidak terjadi kerumunan. Demikian juga dengan penggunaan ruang kelas, pembagian jadwal kelas hingga kesiapan dukungan sarana dan prasarana.
Untuk mencegah learning loss dan mengejar ketertinggalan, Iqbal juga menyarankan pemerintah membuat sekolah program sekolah berasrama atau pun program intensif bagi siswa yang akan lulus dan memasuki perguruan tinggi. Program ini bisa dengan membuat pola training centre ataupun bekerjasama dengan sekolah yang sudah ada dengan menitipkan siswanya ataupun dengan pesantren.
“Karena di saat pandemi sekolah berasrama dan pesantren terbukti bisa berjalan dan ini adalah salah satu solusi mencegah terjadinya learning lost,” pungkas Iqbal.
Sebelumnya, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim membolehkan anak yang belum divaksin untuk mengiktui pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas di sekolah.
“Bagi sekolah yang peserta didiknya belum mendapatkan giliran vaksinasi, sekolah di wilayah PPKM level 1-3 tetap dapat menyelenggarakan PTM terbatas,” kata Nadiem dalam keterangannya, Kamis, 19 Agustus lalu.
Nadiem mengatakan, penyelenggaraan PTM terbatas harus mengedepankan prinsip kehati-hatian, kesehatan, dan keselamatan seluruh insan pendidikan dan keluarganya, sesuai daftar periksa yang ditentukan dalam SKB Empat Menteri.
Menurut Nadiem, kementeriannya saat ini merencanakan adanya sentra vaksinasi untuk mempercepat pemberian vaksinasi bagi pelajar.
Berdasarkan dashboard vaksinasi Kementerian Kesehatan, sebanyak 26,7 juta usia 12-17 tahun menjadi target vaksinasi Covid-19. Dari total target, yang menerima dosis pertama baru mencapai 9,09 persen atau 2,4 juta orang. Sedangkan 4,01 persen atau sekitar 1 juta anak dan remaja sudah menerima dosis lengkap.
Presiden Joko Widodo atau Jokowi sebelumnya juga mempersilakan opsi PTM secara terbatas digelar apabila seluruh pelajar telah mendapatkan vaksinasi Covid-19. Jokowi menyadari antusiasme pelajar dan guru yang berharap agar bisa segera melakukan belajar tatap muka di sekolah. Namun, ia mengingatkan seluruh pihak berhati-hati agar tidak ada yang terpapar Covid-19 jika PTM digelar. (rom/rel)
