Ditambah lagi terang Golf, saat ini pengoperasian PJU itu juga terhutang pada PLN sebesar Rp400 juta. Jika sudah lunas hutangnya, maka dimasukkan biaya masuk baru yang mencapai Rp1 miliar. “Makanya kita tidak menerima. Dana yang dibutuhkan sangat besar. Ditotal-total bisa habis Rp3 miliar,” ujarnya lagi.
Wali Kota Padang, Mahyeldi Ansharullah sendiri berharap Inspektur Jenderal (Itjen) untuk segera turun dan memeriksa proyek PJU di sepanjang jalur II Bypass yang disinyalir tidak sesuai spek. Dengan turunnya Itjen tersebut dan melakukan pemeriksaan, dia berharap bisa mendapatkan jalan keluar untuk menyalakan penerangan di sepanjang Bypass.
‘Kita tentu tak mau berimplikasi hukum karena proyeknya tak sesuai spek (spesifikasi). Makanya, Inspektorat Jenderal agar turun dan memeriksa proyek pembangunan itu,” sebut Mahyeldi beberapa waktu lalu.
Mahyeldi menambahkan, ada solusi lain agar agar lampu di sepanjang Bypass tersebut menyala kembali. Yakni adanya surat dari Kementerian Dalam Negeri yang meminta Pemko mengoperasionalkan PJU itu. Dengan begitu, surat tersebut akan menjadi dasar bagi Pemko Padang untuk menganggarkan segala perbaikan atau biaya yang dibutuhkan untuk menyalakan lampunya.
Apalagi saat ini terang Mahyeldi, lokasi kawasan Bypass mulai padat dan akses terpenting menuju pelabuhan. Masyarakat sudah sangat berharap agar PJU itu menyala dan lalu lalang kendaraan bisa berjalan maksimal.
“Kita mau berjelas-jelas, karena segala sesuatu yang tidak jelas itu bisa berimplikasi hukum. Makanya, kalau ada semacam surat kepada kita untuk menyalakan lampu tersebut, tentu akan kita lakukan,” ujarnya lagi. (d)
