SAWAHAN, METRO–Ketua Fraksi Demokrat DPRD Padang, Surya Jufri mengungkapkan, Pemko Padang melakukan kajian soal pemberian vaksin bagi peserta didik, meskipun itu syarat belajar tatap muka. Hal ini, agar polemik tak terjadi dan pemberian vaksin yang akan diberikan tepat sasaran.
“Disdik harus mematangkan perencanaan dulu serta bicarakan dengan wali murid,” ujar Surya Jufri, Selasa (24/8).
Ia menyampaikan, jika menuai pro dan kontra pemberian vaksin ini, lebih baik ditunda dulu serta tunggu persetujuan orangtua. Selanjutnya, Disdik harus jalin koordinasi dengan Dinkes Padang untuk pemberian vaksin pada anak didik. Sebab teknisnya tentu Dinkes yang melaksanakan.
“Sinergisitas antar OPD harus dilakukan, supaya kesalahpahaman tak terjadi dan pihak yamg dirugikan tak ada,” ucap anggota Komisi II DPRD Padang ini.
Ia menyampaikan, bila vaksin Covid-19 akan direalisasikan, Pemko harus sosialisasikan dahulu dan berikan edukasi pada wali murid. Agar wali murid paham dan vaksin yang diberikan terealisasi dengan baik.
“Kita mendukung saja pemberian vaksin bagi anak didik. Namun kadar dosisnya harus lebih rendah dari orang dewasa,” ucapnya.
Ia meminta pengawasan OPD dilapangan perlu dilakukan. Agar hal yang tak diinginkan tak terjadi dan keselamatan terjamin.
Sementara untuk proses belajar tatap muka, ia menyetujui dan Prokes harus diterapkan secara ketat dan diawasi pihak sekolah.
Untuk diketahui, Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) Sumbar meminta pemerintah daerah mewajibkan siswa ketika melakukan proses pembelajaran secara tatap muka (luring) dibuka kembali di sekolah, wajib telah melakukan vaksinasi. Namun, hal ini menurut Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Padang masih harus berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan (Dinkes) dan juga keputusan Walu Kota Padang.
Kepala Bidang (Kabid) Dikdas Dinas Pendidikan Kota Padang, Syafrizal Syair menyampaikan Disdik Padang akan mengkoordinasikan dengan wako tentang rencana pemberian vaksinasi Covid-19 bagi pelajar, sebagai syarat untuk proses pembelajaran tatap muka.
“Kita musyawarahkan dahulu dengan atasan dan Dinkes Padang,” ujar Syafrizal, beberapa waktu lalu.
Di sisi lain, komunikasi juga harus dilakukan dengan wali murid tentang pelaksanaan vaksin ini. Supaya pro dan kontra tak timbul nantinya serta program vaksin yang telah dicanangkan Presiden RI, Joko Widodo terealisasi dengan baik.
“Disdik akan rangkul semua pihak terkait vaksin bagi pelajar usia 12 – 17 tahun,” ucapnya.
Mengenai mekanisme dan teknisnya, Disdik akan serahkan ke Dinas Kesehatan Padang. Ia menyampaikan, proses belajar tatap muka waktunya belum bisa dipastikan kapan serta Disdik akan minta izin dulu kepada pimpinan atau Wali Kota. Kemudian, perkembangan kasus corona juga akan ditinjau dulu.
“Jika situasi aman, PBM Tatap Muka siap digelar dan bila sebagian, prosesnya dibagi yakni setengah daring dan separohnya tatap muka,” paparnya.
Ia menyampaikan, jika semua pelajar telah divaksin tak tertutup kemungkinan pelaksanaan belajar tatap muka bisa cepat digelar. Pelaksanaannya tentu menerapkan Prokes. Agar klaster baru tak muncul dan mata rantai penebaran terputus.
Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRD Padang, Azwar Siry menyampaikan koordinasi dengan semua pihak itu memang perlu dilaksanakan agar kekeliruan tak terjadi dan wali murid memahami dengan baik.
“Itu hal yang wajar dilakukan. Jika tidak maka masalah baru akan timbul,” ucap kader Demokrat ini.
Soal pemberian vaksin bagi pelajar, Komisi IV DPRD Padang mendukung asalkan tak salah sasaran dan dosisnya sesuai serta tak berdampak pada kesehatan anak setelah itu. (ade)
