PARIAMAN, METRO–Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Pariaman, Yota Balad ikuti kick off evaluasi SAKIP-RB-ZI tahun 2021 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN RB) secara virtual, kemarin.
Yota Balad menjelaskan agar setiap pejabat pengambil keputusan di Kota Pariaman harus mampu menetapkan target kinerja yang bisa terukur dan pejabat struktural sampai eselon IV yang mendukung penuh terhadap capaian kinerja yang sudah ditetapkan.
“Dengan sinkronisasi seperti ini, maka SAKIP Pemko Pariaman akan lebih baik lagi dan kinerja bisa diukur dengan jelas, karena saat ini kita masih menyadari bahwa target kinerja kita belum terukur dengan baik, sesuai arahan dari Kemen PAN RB hari ini, akan segera kita perbaiki, sehingga akan terciptanya sinkronisasi antar OPD dengan visi dan misi pemimpin daerah,” tukasnya.
Sekda Kota Pariaman ini juga menuturkan bahwa predikat SAKIP Kota Pariaman masih berada di CC (cukup baik), walaupun nilai SAKIP kita terus mengalami kenaikan setiap tahunya. “Kedepan, kita berkomitmen untuk terus meningkatkan predikat SAKIP Kota Pariaman menjadi lebih baik lagi,” tutupnya.
Dalam siaran langsung yang disampaikan Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Prof. Erwan Agus Purwanto, memberikan pemaparan tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi (RB), Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Zona Integritas (ZI), Pelaksanaan Evaluasi SAKIP-RB-ZI Tahun 2021, dan Survei Hasil Penilaian Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas (SHPRBZI) tahun 2021.
Sesuai dengan arahan Presiden RI, Joko Widodo, bahwa kita harus menjamin penggunaan APBN yang fokus dan tepat sasaran, dimana setiap rupiah yang keluar dari APBN, semuanya harus kita pastikan memiliki manfaat ekonomi, memberikan manfaat untuk rakyat, meningkatkan kesejahteraan untuk masyarakat
“Terkait SAKIP, kami menilai berdasarkan tingkat akuntabilitas kinerja atau pertanggungjawaban atas hasil (outcame) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (result oriented government), serta memberikan saran perbaikan yang diperlukan,” ujar Erwan Agus Purwanto ini.
Kemen PAN RB melakukan evaluasi kepada seluruh instansi pemerintah yang meliputi Kementerian atau Lembaga dan Pemerintah daerah yang telah menyampaikan dokumen SAKIP melalui aplikasi ESR, minimal berupa Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).
“Perkembangan penyampaian dokumen SAKIP, per tanggal 16 Agustus 2021 di Kemen PAN RB, dimana untuk Kementerian/Lembaga berjumlah 89, yang telah menyampaikan LKjIP sebanyak 86, masih ada 3 yang belum menyampaikan LKjIP (96,63 persen). Untuk Provinsi, seluruh Provinsi sebanyak 34 telah melaporkan LKjIPnya (100 persen) dan untuk Kabupaten/Kota, dari 508, yang telah menyampaikan LKjIP sebanyak 471 daerah, sedangkan yang belum sebanyak 37 daerah (92,66 persen),” jelasnya.
Beiau juga menyampaikan bahwa Kemen PAN RB akan memastikan APBN/APBD efektif digunakan untuk program/kegiatan yang berdampak pada pencapaian sasaran prioritas saat ini, seperti pemulihan ekonomi dan kesehatan, Refocusing Program dan Kegiatan yang kurang berdampak menjadi lebih berdampak, serta memastikan seluruh ASN tetap produktif dan berkinerja melalui penyesuaian mekanisme kerja yang jelas dan akuntabel, ungkapnya mengakhiri. (efa)
